Bawaslu Sebut PSU di Kuala Lumpur Berjalan Lancar, Tetapi Ada Catatan
Ketua Bawaslu Rahmat Bagja. Branda Antara
Jakarta: Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengatakan pemungutan suara ulang (PSU) di Kuala Lumpur, Malaysia, berjalan dengan lancar, tetapi terdapat sejumlah catatan.
Salah satu catatan dalam PSU tersebut adalah adanya intimidasi yang dilakukan pemilih yang terdaftar sebagai Daftar Pemilih Khusus (DPK) terhadap Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN), serta Pengawas Tempat Pemungutan Suara/Kotak Suara Keliling (TPS/KSK).
"Kasus tersebut terjadi di KSK 039 di wilayah Klang. Intimidasi yang dilakukan tidak hanya disebabkan ketidaksabaran pemilih, namun pemilih yang tidak terima ditegur pengawas dan KPPS ketika diketahui melanggar ketentuan," kata Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, Jakarta, Senin, 11 Maret 2024.
Bagja menjelaskan beberapa pemilih ditegur karena memotret kertas suara yang sudah dicoblos, mengarahkan pemilih untuk memilih salah satu kandidat di area KSK, mengintip pemilih lain ketika mencoblos, hingga mengganggu keamanan.
Bawaslu akan bertindak terhadap pemilih yang melanggar di PSU Kuala Lumpur. Bahkan, Bawaslu juga akan mengumpulkan sejumlah bukti.
"Kami juga mengantongi beberapa terduga yang melakukan intimidasi, dan kami akan sampaikan ke Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu) untuk dilakukan penegakan hukum agar menjadi evaluasi, dan menjadi perhatian masyarakat yang ingin melakukan intimidasi terhadap penyelenggara pemilu ke depan," ujar dia.
Sementara itu, Anggota Bawaslu Lolly Suhenty mengatakan dalam PSU Kuala Lumpur, terdapat sejumlah pemilih DPK yang emosi terhadap penyelenggara karena keberatan untuk menunggu satu jam sebelum waktu pencoblosan berakhir, seperti yang terjadi di KSK 020, 102, dan 103.
"Secara substansi adalah kerepotan mengarahkan pemilih DPK yang ingin dilayani lebih awal. Padahal, kami punya kepentingan agar yang DPT (Daftar Pemilih Tetap) tidak kehabisan surat suara," kata Lolly.
Beberapa catatan lain yang terjadi seperti pembukaan TPS/KSK yang tidak tepat waktu, tidak ada pembacaan sumpah pada pembukaan TPS, DPT Luar Negeri tidak ditempel di TPS, dan keterbatasan personel di bagian pendaftaran.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((AZF))
Salah satu catatan dalam PSU tersebut adalah adanya intimidasi yang dilakukan pemilih yang terdaftar sebagai Daftar Pemilih Khusus (DPK) terhadap Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN), serta Pengawas Tempat Pemungutan Suara/Kotak Suara Keliling (TPS/KSK).
"Kasus tersebut terjadi di KSK 039 di wilayah Klang. Intimidasi yang dilakukan tidak hanya disebabkan ketidaksabaran pemilih, namun pemilih yang tidak terima ditegur pengawas dan KPPS ketika diketahui melanggar ketentuan," kata Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, Jakarta, Senin, 11 Maret 2024.
Bagja menjelaskan beberapa pemilih ditegur karena memotret kertas suara yang sudah dicoblos, mengarahkan pemilih untuk memilih salah satu kandidat di area KSK, mengintip pemilih lain ketika mencoblos, hingga mengganggu keamanan.
Bawaslu akan bertindak terhadap pemilih yang melanggar di PSU Kuala Lumpur. Bahkan, Bawaslu juga akan mengumpulkan sejumlah bukti.
"Kami juga mengantongi beberapa terduga yang melakukan intimidasi, dan kami akan sampaikan ke Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu) untuk dilakukan penegakan hukum agar menjadi evaluasi, dan menjadi perhatian masyarakat yang ingin melakukan intimidasi terhadap penyelenggara pemilu ke depan," ujar dia.
| Baca Juga: Migrant Care Sebut PSU di Kuala Lumpur Asal-Asalan, Ini Alasannya |
Sementara itu, Anggota Bawaslu Lolly Suhenty mengatakan dalam PSU Kuala Lumpur, terdapat sejumlah pemilih DPK yang emosi terhadap penyelenggara karena keberatan untuk menunggu satu jam sebelum waktu pencoblosan berakhir, seperti yang terjadi di KSK 020, 102, dan 103.
"Secara substansi adalah kerepotan mengarahkan pemilih DPK yang ingin dilayani lebih awal. Padahal, kami punya kepentingan agar yang DPT (Daftar Pemilih Tetap) tidak kehabisan surat suara," kata Lolly.
Beberapa catatan lain yang terjadi seperti pembukaan TPS/KSK yang tidak tepat waktu, tidak ada pembacaan sumpah pada pembukaan TPS, DPT Luar Negeri tidak ditempel di TPS, dan keterbatasan personel di bagian pendaftaran.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((AZF))
BERITA TERKAIT
