Jakarta: Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk segera memfasilitasi alat peraga kampanye (APK) kepada peserta pemilu. Pasalnya, beberapa kabupaten dan kota belum menerima APK.

Ketua Bawaslu RI Abhan meminta KPU untuk segera melaksanakan kewajibannya. Bawaslu juga sudah memberikan surat teguran untuk memfasilitasi peserta pemilu mendapatkan APK.

"(KPU) kabupaten/kota sudah (diberikan teguran), provinsi sudah, KPU (pusat) kita masih coba kita pikirkan," ujar Abhan di Hotel Grand Mercure, Jakarta Pusat, Senin, 26 November 2018.

Dia bilang, daerah yang belum menerima surat teguran dari Bawaslu seperti Jawa Tengah dan Jawa Barat. "Isi (surat) untuk segera merealisasi kewajiban KPU untuk memfasilitasi alat peraga kampanye karena ini hak peserta pemilu untuk difasilitasi oleh KPU," tegasnya.

Sebelumya, KPU berkelit soal penyediaan APK yang tak kunjung rampung. Komisioner KPU Wahyu Setiawan menyebut peserta pemilu 2019 diperbolehkan berkampanye meski tak ada APK.

"APK itu hanya salah satu dari sembilan metode kampanye yang dapat dilakukan oleh peserta pemilu," kata Wahyu di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Kamis, 22 November 2018

Menurutnya, ada delapan metode kampanye lain yang bisa dipakai. Sehingga, peserta tak perlu bergantung pada APK. Selain itu, KPU juga membebaskan partisipan membuat sendiri alat untuk kampanye.

Detail metode kampanye, kata dia, yakni pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, dan penyebaran bahan kampanye mulai 23 September 2018 sampai 13 April 2019. KPU juga tengah mengebut pengerjaan APK, walau telah melampaui tenggat.

Wahyu mengatakan, pihaknya terkendala komunikasi dengan peserta Pemilu. 'Kecepatan peserta pemilu menyampaikan desain dan materi alat peraga kampanye itu juga mempengaruhi kecepatan kita mengadakan APK,' kata Wahyu.
 
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id

((HUS))