MUI Ultimatum Zulkarnain
Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Abdullah Jaidi. Foto: MI/Rommy Pujianto
Jakarta: Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengultimatum Wakil Sekretaris Jenderal MUI Tengku Zulkarnain. Ketua Bidang Bidang Pendidikan dan Kaderisasi MUI, KH Abdullah Jaidi meminta Zulkarnain tak asal bicara.
"Harus hati-hati, tidak semua bisa disampaikan ke forum terbuka. Ini khawatir bisa memperkeruh situasi menjelang pemilu," ujar Abdullah di kantor Inter Religious Council (IRC), Jakarta Selatan, Kamis 14 Maret 2019.
Ia menyebut, ulah Zulkarnain ini telah dikategorikan sebagai kampanye hitam terhadap pasangan calon nomor urut 01. Pun demikian, pihaknya tak bisa memberi sanksi dan hanya bisa mengimbau.
"Sanksi itu kalau di dalam masalah pemilu maka diserahkan ke pihak yang kompeten dalam hal pelanggaran, yaitu Bawaslu," kata Jaidi
Baca juga: Tengku Zulkarnain Disarankan Hati-hati Berbicara
Jauh sebelum kejadian Zulkarnain, Jaidi mengatakan pihaknya telah memberikan imbauan pada seluruh anggotanya untuk tidak kampanye di rumah ibadah. MUI juga sudah mengingatkan agar anggotanya hati-hati dalam menyampaikan informasi.
"MUI hanya sekadar menyampaikan imbauan dalam rapat pimpinan itu. Agar Mereka berhati-hati dengan informasi yang berkembang, apalagi situasi saat ini banyak hoaks," ungkap Jaidi.
Baca juga: Kubu Prabowo Bantah Ceramah Tengku Zulkarnain Sengaja Sudutkan Jokowi
Dalam sebuah video, Zulkarnain sempat menyalahkan pemerintah soal RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS). Ia menyebut pemerintah seolah melegalkan zina bila RUU PKS disahkan.
"Pasalnya mengerikan, ada satu pasal yang membuat saya menangis. Pelajar, mahasiswa, dan pemuda belum menikah yang ingin melakukan hubungan seksual maka pemerintah mesti menyediakan alat kontrasepsi untuk mereka," sebut Zulkarnain dalam ceramahnya.
Tak lama kemudian, Zulkarnain meminta maaf dan mencabut seluruh pernyataannya. Permintaan maaf itu dia sampaikan melalui akun twitternya @ustadtengkuzul.
Setelah mencermati isi RUU PKS, ia mengaku tak menemukan pasal penyediaan alat kontrasepsi oleh pemerintah untuk remaja dan pemuda yang ingin berhubungan seksual.
"Dengan ini saya mencabut isi ceramah saya tentang hal tersebut. Dan meminta maaf karena mendapat masukan yang salah," ucap Zulkarnain melalui akun Twitter-nya, Selasa, 12 Maret 2019.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((ADN))
"Harus hati-hati, tidak semua bisa disampaikan ke forum terbuka. Ini khawatir bisa memperkeruh situasi menjelang pemilu," ujar Abdullah di kantor Inter Religious Council (IRC), Jakarta Selatan, Kamis 14 Maret 2019.
Ia menyebut, ulah Zulkarnain ini telah dikategorikan sebagai kampanye hitam terhadap pasangan calon nomor urut 01. Pun demikian, pihaknya tak bisa memberi sanksi dan hanya bisa mengimbau.
"Sanksi itu kalau di dalam masalah pemilu maka diserahkan ke pihak yang kompeten dalam hal pelanggaran, yaitu Bawaslu," kata Jaidi
Baca juga: Tengku Zulkarnain Disarankan Hati-hati Berbicara
Jauh sebelum kejadian Zulkarnain, Jaidi mengatakan pihaknya telah memberikan imbauan pada seluruh anggotanya untuk tidak kampanye di rumah ibadah. MUI juga sudah mengingatkan agar anggotanya hati-hati dalam menyampaikan informasi.
"MUI hanya sekadar menyampaikan imbauan dalam rapat pimpinan itu. Agar Mereka berhati-hati dengan informasi yang berkembang, apalagi situasi saat ini banyak hoaks," ungkap Jaidi.
Baca juga: Kubu Prabowo Bantah Ceramah Tengku Zulkarnain Sengaja Sudutkan Jokowi
Dalam sebuah video, Zulkarnain sempat menyalahkan pemerintah soal RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS). Ia menyebut pemerintah seolah melegalkan zina bila RUU PKS disahkan.
"Pasalnya mengerikan, ada satu pasal yang membuat saya menangis. Pelajar, mahasiswa, dan pemuda belum menikah yang ingin melakukan hubungan seksual maka pemerintah mesti menyediakan alat kontrasepsi untuk mereka," sebut Zulkarnain dalam ceramahnya.
Tak lama kemudian, Zulkarnain meminta maaf dan mencabut seluruh pernyataannya. Permintaan maaf itu dia sampaikan melalui akun twitternya @ustadtengkuzul.
Setelah mencermati isi RUU PKS, ia mengaku tak menemukan pasal penyediaan alat kontrasepsi oleh pemerintah untuk remaja dan pemuda yang ingin berhubungan seksual.
"Dengan ini saya mencabut isi ceramah saya tentang hal tersebut. Dan meminta maaf karena mendapat masukan yang salah," ucap Zulkarnain melalui akun Twitter-nya, Selasa, 12 Maret 2019.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((ADN))
BERITA TERKAIT
