Program Kartu Prakerja Diyakini Terealisasi
Jubir TKN Irma Suryani Chaniago/MI/Susanto
Jakarta: Juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Irma Suryani Chaniago, optimistis program kartu prakerja bisa dijalankan. Kritik yang masuk dianggap saran agar program berjalan sempurna
"Yang pasti kartu prakerja ini sangat mungkin terealisasi," kata Irma di Jakarta, Kamis, 7 Maret 2019.
Menurut Irma, semakin banyak kritik menunjukkan adanya perhatian besar dari banyak pihak terhadap program gagasan Presiden Jokowi. Termasuk, kritik yang datang dari Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) yang menyebut program berbentuk tunjangan bagi penggangguran ini umumnya hanya bisa berhasil di negara maju.
"Kami melihat pernyataan Pak JK sebagai masukan untuk mempertimbangkan sistematika dari kartu prakerja nanti," ungkap politikus NasDem itu.
Baca: Program Kartu Prakerja Diyakini Solusi Jangka Panjang
Irma mengatakan salah satu yang menjadi sorotan ialah masalah anggaran untuk memberikan tunjangan bagi pemegang kartu yang masih mengganggur. Pemerintah pasti akan cermat mengalkulasi biayanya agar tidak membebani APBN.
Lagipula, Presiden Jokowi hingga saat ini belum memberikan data pasti besaran gaji atau tunjangan yang diterima pemegang kartu prakerja nantinya. Belum dapat disimpulkan kehadiran kartu prakerja bisa membebani anggaran.
Irma menyatakan pemerintahan Jokowi tetap tidak akan melupakan tugas utama menciptakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya bagi masyarakat. Kartu prakerja hanya menjadi salah satu sarana pencari kerja meningkatkan kemampuan.
"Jangan lupa bahwa saat ini pemerintahan Jokowi-JK telah berhasil menciptakan 10,34 juta lapangan pekerjaan. Dan ini akan berlanjut terus ke depannya," ujar Irma.
Baca: Kartu Prakerja Diyakini Jadi Solusi bagi Penganggur
Kartu prakerja merupakan satu dari tiga 'kartu sakti' baru yang dikeluarkan Jokowi. Program tersebut mendapat sorotan berbagai pihak.
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah juga mengkritik program ini. Ia menilai program kartu prakerja sulit terealisasi lantaran membutuhkan biaya tak sedikit. Fahri meyakini APBN yang ada tak sanggup membiayainya.
"Itu kan bukan program yang masuk akal. Kenapa? Karena itu kan soal uang. Uangnya enggak ada," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 6 Maret 2019.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((OJE))
"Yang pasti kartu prakerja ini sangat mungkin terealisasi," kata Irma di Jakarta, Kamis, 7 Maret 2019.
Menurut Irma, semakin banyak kritik menunjukkan adanya perhatian besar dari banyak pihak terhadap program gagasan Presiden Jokowi. Termasuk, kritik yang datang dari Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) yang menyebut program berbentuk tunjangan bagi penggangguran ini umumnya hanya bisa berhasil di negara maju.
"Kami melihat pernyataan Pak JK sebagai masukan untuk mempertimbangkan sistematika dari kartu prakerja nanti," ungkap politikus NasDem itu.
Baca: Program Kartu Prakerja Diyakini Solusi Jangka Panjang
Irma mengatakan salah satu yang menjadi sorotan ialah masalah anggaran untuk memberikan tunjangan bagi pemegang kartu yang masih mengganggur. Pemerintah pasti akan cermat mengalkulasi biayanya agar tidak membebani APBN.
Lagipula, Presiden Jokowi hingga saat ini belum memberikan data pasti besaran gaji atau tunjangan yang diterima pemegang kartu prakerja nantinya. Belum dapat disimpulkan kehadiran kartu prakerja bisa membebani anggaran.
Irma menyatakan pemerintahan Jokowi tetap tidak akan melupakan tugas utama menciptakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya bagi masyarakat. Kartu prakerja hanya menjadi salah satu sarana pencari kerja meningkatkan kemampuan.
"Jangan lupa bahwa saat ini pemerintahan Jokowi-JK telah berhasil menciptakan 10,34 juta lapangan pekerjaan. Dan ini akan berlanjut terus ke depannya," ujar Irma.
Baca: Kartu Prakerja Diyakini Jadi Solusi bagi Penganggur
Kartu prakerja merupakan satu dari tiga 'kartu sakti' baru yang dikeluarkan Jokowi. Program tersebut mendapat sorotan berbagai pihak.
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah juga mengkritik program ini. Ia menilai program kartu prakerja sulit terealisasi lantaran membutuhkan biaya tak sedikit. Fahri meyakini APBN yang ada tak sanggup membiayainya.
"Itu kan bukan program yang masuk akal. Kenapa? Karena itu kan soal uang. Uangnya enggak ada," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 6 Maret 2019.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((OJE))
BERITA TERKAIT
