Kartu Prakerja Diyakini Jadi Solusi bagi Penganggur
Ilustrasi kartu saksi--MI/Palce Amalo
Jakarta: Peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) Mohammad Dian Revindo menilai positif rencana Kartu Prakerja. Konsep kartu ini dinilai didasari masih adanya jarak antara kompetensi yang dihasilkan lembaga pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja.
Revindo menilai Presiden Joko Widodo telah mengidentifikasi bahwa dunia pendidikan Indonesia saat ini masih terlalu dominan ke pengembangan pengetahuan. Sebaliknya, kurang dalam menerapkan keterampilan yang aplikatif.
"Sehingga perlu didorong kapasitasnya dengan memberikan pelatihan," kata Revindo di Jakarta, Kamis, 28 Februari 2019.
Ia mengatakan, agar kartu Prakerja dapat diimplementasikan secara baik, pemerintah perlu fokus pada target yang disasar. Sebab, pemerintah memiliki keterbatasan fiskal.
Revindo menjelaskan setiap tahun setidaknya ada dua juta angkatan kerja baru yang dihasilkan oleh lembaga pendidikan kita. Dari jumlah ini, tidak semuanya lack of skills.
"Program pendidikan vokasi menghasilkan lulusan yang punya skills, tetapi mungkin mereka lack of general knowledge dan attitude," ujarnya.
Selain kemampuan teknis, lingkungan kerja biasanya juga membutuhkan kemampuan umum, seperti kerja tim, kepemimpinan, pembelajaran yang cepat, dan komunikasi. Ia melihat kartu Prakerja tampaknya akan bisa digunakan di 3.000 balai latihan kerja (BLK) yang tersebar di seluruh Indonesia.
Dengan begitu, fasilitas dan jenis pelatihan yang disediakan di BLK juga perlu diperbanyak dan disesuaikan kebutuhan setempat.
"Tidak ada salahnya BLK juga menyediakan pelatihan manajerial tingkat dasar (perencanaan, team work, komunikasi) dan dasar-dasar IT untuk menyikapi industri 4.0," paparnya.
Pemerintah juga perlu memperhatikan angkatan kerja yang menganggur, namun non fresh graduate. Dalam arti, kelompok ini adalah mereka yang berhenti kerja untuk mencari kerja lain yang lebih layak.
"Mereka bagian dari pengangguran struktural. Apakah mereka juga akan mendapat hak kartu Prakerja? Mereka juga perlu untuk mendapat upgrading kompetensi," ujarnya.
Baca: 'Kartu Sakti' Baru Jokowi Dinilai Oase bagi Rakyat
Penerima kartu juga perlu bijak atau setidaknya mendapatkan arahan jenis pelatihan apa yang sesuai. Ini perlu agar anggaran digunakan efisien dan efektif. Ia menjelaskan bila setiap kartu, misalnya, hanya bisa digunakan untuk tiga hingga empat jenis pelatihan, maka angkatan kerja ini harus mendapatkan jenis pelatihan yang paling memperbesar kemungkinannya mendapat pekerjaan yang layak.
Singkatnya, kata dia, dari sisi gagasan, kartu prakerja sangat baik. Selain itu, ia juga melihat kartu ini baik dari sisi administrasi, karena sistem kartu akan mempermudah pengawasan penggunaan dana.
"Penggunaan kartu jauh lebih baik dibanding pembagian uang tunai bagi mereka yang berstatus pencari kerja di negara-negara welfare state seperti Eropa Barat," pungkasnya.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((YDH))
Revindo menilai Presiden Joko Widodo telah mengidentifikasi bahwa dunia pendidikan Indonesia saat ini masih terlalu dominan ke pengembangan pengetahuan. Sebaliknya, kurang dalam menerapkan keterampilan yang aplikatif.
"Sehingga perlu didorong kapasitasnya dengan memberikan pelatihan," kata Revindo di Jakarta, Kamis, 28 Februari 2019.
Ia mengatakan, agar kartu Prakerja dapat diimplementasikan secara baik, pemerintah perlu fokus pada target yang disasar. Sebab, pemerintah memiliki keterbatasan fiskal.
Revindo menjelaskan setiap tahun setidaknya ada dua juta angkatan kerja baru yang dihasilkan oleh lembaga pendidikan kita. Dari jumlah ini, tidak semuanya lack of skills.
"Program pendidikan vokasi menghasilkan lulusan yang punya skills, tetapi mungkin mereka lack of general knowledge dan attitude," ujarnya.
Selain kemampuan teknis, lingkungan kerja biasanya juga membutuhkan kemampuan umum, seperti kerja tim, kepemimpinan, pembelajaran yang cepat, dan komunikasi. Ia melihat kartu Prakerja tampaknya akan bisa digunakan di 3.000 balai latihan kerja (BLK) yang tersebar di seluruh Indonesia.
Dengan begitu, fasilitas dan jenis pelatihan yang disediakan di BLK juga perlu diperbanyak dan disesuaikan kebutuhan setempat.
"Tidak ada salahnya BLK juga menyediakan pelatihan manajerial tingkat dasar (perencanaan, team work, komunikasi) dan dasar-dasar IT untuk menyikapi industri 4.0," paparnya.
Pemerintah juga perlu memperhatikan angkatan kerja yang menganggur, namun non fresh graduate. Dalam arti, kelompok ini adalah mereka yang berhenti kerja untuk mencari kerja lain yang lebih layak.
"Mereka bagian dari pengangguran struktural. Apakah mereka juga akan mendapat hak kartu Prakerja? Mereka juga perlu untuk mendapat upgrading kompetensi," ujarnya.
Baca: 'Kartu Sakti' Baru Jokowi Dinilai Oase bagi Rakyat
Penerima kartu juga perlu bijak atau setidaknya mendapatkan arahan jenis pelatihan apa yang sesuai. Ini perlu agar anggaran digunakan efisien dan efektif. Ia menjelaskan bila setiap kartu, misalnya, hanya bisa digunakan untuk tiga hingga empat jenis pelatihan, maka angkatan kerja ini harus mendapatkan jenis pelatihan yang paling memperbesar kemungkinannya mendapat pekerjaan yang layak.
Singkatnya, kata dia, dari sisi gagasan, kartu prakerja sangat baik. Selain itu, ia juga melihat kartu ini baik dari sisi administrasi, karena sistem kartu akan mempermudah pengawasan penggunaan dana.
"Penggunaan kartu jauh lebih baik dibanding pembagian uang tunai bagi mereka yang berstatus pencari kerja di negara-negara welfare state seperti Eropa Barat," pungkasnya.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((YDH))
BERITA TERKAIT
