'Kartu Sakti' Baru Jokowi Dinilai Oase bagi Rakyat
Ilustrasi. (Foto: MI/Palce Amalo)
Jakarta: Wakil ketua MPR Oesman Sapta Odang (OSO) menilai kebijakan Presiden Joko Widodo mengeluarkan tiga 'kartu sakti' baru juga pencarian tunjangan hari raya (THR) lebih awal bukan tanda kepanikan. Melainkan sebagai bantuan pemerintah.
"Kok panik. Menolong rakyat itu enggak ada kepanikan. Presiden menolong rakyat dibilang aneh, dibilang panik," kata OSO di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 27 Februari 2019.
Lagipula, kata OSO, 'kartu sakti' selayaknya pembagian sertifikat yang bukan merupakan bentuk kampanye. Semua telah diatur dan ada mekanisme yang harus dilalui.
"Kalau mekanisme tidak melarang, Presiden punya hak melakukan langkah-langkah sesuai dengan aturan. Kecuali kalau ada larangan Presiden tidak boleh berkampanye," ujarnya.
Baca juga: Anggaran Kartu Sakti Teranyar Jokowi Masuk APBN 2019
Menurut OSO, selama ini Jokowi sebagai calon presiden petahana tak pernah berkampanye saat hari kerja. Sehingga, dia berharap yang dilakukan Jokowi sebagai kepala negara tak dipandang buruk.
"Jadi jangan dianggap ini salah itu salah. (Jokowi) cari yang semuanya baik," kata dia.
Sebelumnya, Jokowi memaparkan program-program unggulannya untuk lima tahun mendatang. Hal itu disampaikannya dalam pidato politik Konvensi Rakyat di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat.
Program pertama Kartu Indonesia Pintar (KIP) dengan memperluas jangkauannya hingga jenjang perguruan tinggi. Saat ini, tercatat 18,7 juta penerima KIP.
"KIP yang sekarang hanya sampai di SMA. Kita akan jadikan KIP kuliah. Artinya kuliah akan dapat bantu biaya pendidikan," kata Jokowi dalam pidatonya di SICC, Sentul, Jawa Barat, Minggu, 24 Februari 2019.
Baca juga: Visi Misi Jokowi Menjawab Tantangan Bonus Demografi
Kedua, kata Jokowi, program kartu sembako murah. Program ini untuk memperkuat program keluarga harapan (PKH) yang lebih dulu digagas.
Terakhir, program kartu Prakerja. Program ini berupa pendampingan pelatihan kerja, sebelum mereka terjun ke dunia kerja sebenarnya.
Pemerintah akan mendirikan sebanyak 1.000 Balai Pelatihan Kerja (BLK) pada 2019. Jika terpilih lagi, Jokowi berjanji membangun 3.000 ribu BLK di seluruh daerah.
Pada 2019, dia akan memberikan pendampingan sebanyak 500 ribu orang. Kemudian pada 2020, dia menargetkan sebanyak 2 juta orang bisa bekerja.
"Dengan kartu ini saya optimistis (seluruh masyarakat) bisa kerja. Sekali lagi, saya optimistis," pungkas dia.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((MEL))
"Kok panik. Menolong rakyat itu enggak ada kepanikan. Presiden menolong rakyat dibilang aneh, dibilang panik," kata OSO di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 27 Februari 2019.
Lagipula, kata OSO, 'kartu sakti' selayaknya pembagian sertifikat yang bukan merupakan bentuk kampanye. Semua telah diatur dan ada mekanisme yang harus dilalui.
"Kalau mekanisme tidak melarang, Presiden punya hak melakukan langkah-langkah sesuai dengan aturan. Kecuali kalau ada larangan Presiden tidak boleh berkampanye," ujarnya.
Baca juga: Anggaran Kartu Sakti Teranyar Jokowi Masuk APBN 2019
Menurut OSO, selama ini Jokowi sebagai calon presiden petahana tak pernah berkampanye saat hari kerja. Sehingga, dia berharap yang dilakukan Jokowi sebagai kepala negara tak dipandang buruk.
"Jadi jangan dianggap ini salah itu salah. (Jokowi) cari yang semuanya baik," kata dia.
Sebelumnya, Jokowi memaparkan program-program unggulannya untuk lima tahun mendatang. Hal itu disampaikannya dalam pidato politik Konvensi Rakyat di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat.
Program pertama Kartu Indonesia Pintar (KIP) dengan memperluas jangkauannya hingga jenjang perguruan tinggi. Saat ini, tercatat 18,7 juta penerima KIP.
"KIP yang sekarang hanya sampai di SMA. Kita akan jadikan KIP kuliah. Artinya kuliah akan dapat bantu biaya pendidikan," kata Jokowi dalam pidatonya di SICC, Sentul, Jawa Barat, Minggu, 24 Februari 2019.
Baca juga: Visi Misi Jokowi Menjawab Tantangan Bonus Demografi
Kedua, kata Jokowi, program kartu sembako murah. Program ini untuk memperkuat program keluarga harapan (PKH) yang lebih dulu digagas.
Terakhir, program kartu Prakerja. Program ini berupa pendampingan pelatihan kerja, sebelum mereka terjun ke dunia kerja sebenarnya.
Pemerintah akan mendirikan sebanyak 1.000 Balai Pelatihan Kerja (BLK) pada 2019. Jika terpilih lagi, Jokowi berjanji membangun 3.000 ribu BLK di seluruh daerah.
Pada 2019, dia akan memberikan pendampingan sebanyak 500 ribu orang. Kemudian pada 2020, dia menargetkan sebanyak 2 juta orang bisa bekerja.
"Dengan kartu ini saya optimistis (seluruh masyarakat) bisa kerja. Sekali lagi, saya optimistis," pungkas dia.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((MEL))
BERITA TERKAIT
