Jakarta: Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Muhammad Tio Aliansyah menyebut masa penetapan daftar calon tetap (DCT) menjadi salah satu tahapan yang sangat berpotensi menimbulkan banyak aduan terkait dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP). Pasalnya, pengaduan pada tahap ini cenderung tinggi dalam setiap pemilu.

“Masa rawannya itu saat penetapan DCT,” kata Tio di Kantor DKPP, Jakarta, Jumat, 18 Agustus 2023.

Tio mengatakan DKPP sudah berkoordinasi dengan KPU untuk mengantisipasi hal tersebut. Menurut dia, DKPP kerap mengingatkan KPU agar berhati-hati, sehingga penetapan DCT tidak menimbulkan banyak aduan.

“Kami selalu mengingatkan KPU supaya berhati-hati saat menetapkan DCT,” ungkap dia.

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, 12-18 Agustus 2023 adalah masa penyusunan daftar calon sementara (DCS).

Selanjutnya, KPU akan mengumumkan DCS pada 19-23 Agustus 2023. Sementara itu, tahapan penetapan DCT akan dimulai KPU pada 24 September dan pengumuman DCT pada 4 November 2023.
 

Baca Juga: Jumlahnya Menurun, KPU Tetapkan 9.925 Daftar Caleg Sementara Tingkat DPR

Menurut Tio, potensi aduan dalam tahapan penetapan DCT sangat bervariasi, mulai dari kesalahan penulisan nama calon, keabsahan ijazah calon, hingga pencalonan mantan narapidana tindak pidana korupsi.

“Bahkan, MK menyatakan calon yang menggunakan foto editan dalam surat suara masuk dalam pelanggaran administratif pemilu. Jadi KPU harus hati-hati,” terang anggota KPU Provinsi Lampung periode 2014-2022 ini.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id

((ARB))