Enam Provinsi Jadi Fokus KPU Menghadapi Sengketa Pilpres
Komisioner KPU Hasyim Asyari/Medcom.id/Faisal Abdala
Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyerahkan jawaban tertulis dan alat bukti untuk permohonan perselisihan hasil pemilu (PHPU) yang diajukan pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno ke Mahkamah Konstitusi (MK). Ada enam provinsi yang jadi fokus KPU dalam menjawab dalil-dalil yang diajukan kubu capres cawapres nomor urut 02 itu.
"Yang pertama tentu saja provinsi dengan jumlah pemilih besar, seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, kemudian Banten, dan DKI Jakarta," kata Komisioner KPU Hasyim Asyari di Gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu, 12 Juni 2019.
Baca: KPU Serahkan 272 Kontainer Alat Bukti ke MK
Hasyim mengatakan provinsi-provinsi dengan jumlah pemilih besar itu jadi fokus KPU lantaran sangat potensial dipersoalkan kubu Prabowo. KPU juga menaruh perhatian khusus kepada daerah-daerah rawan, seperti Aceh dan Papua.
Dia mengatakan jumlah dokumen alat bukti di tiap provinsi sangat bergantung banyaknya tempat pemungutan suara (TPS) di provinsi tersebut. Semakin banyak jumlah TPS di suatu provinsi, dokumen dan alat buktinya semakin banyak.
"Di Jawa Timur misalnya, kabupaten/kotanya ada 38, Jawa Tengah 35, TPS-nya berapa ribu, tergantung dari segala macam tingkatan penyelenggara itu, maka dokumennya juga mengikuti sebanyak itu yang disiapkan," tutur Hasyim.
Dia mengatakan alat-alat bukti yang disiapkan KPU tersimpan di 272 boks kontainer. KPU di 34 Provinsi masing-masing mengirimkan delapan boks alat bukti.
Hasyim menyebut pihaknya belum menerima salinan berkas perbaikan permohonan yang diserahkan kubu Prabowo-Sandi. Dokumen dan alat bukti yang diserahkan KPU ke MK hari ini masih mengacu pada berkas permohonan awal.
Baca: Bawaslu Serahkan Bahan untuk Sidang Sengketa Pilpres
KPU menyerahkan sepenuhnya kepada MK apakah menerima perbaikan permohonan kubu Prabowo. Jika menerima, KPU akan meminta waktu mempelajari dokumen tersebut, menyiapkan jawaban, dan menyiapkan alat bukti.
"KPU mengikuti aja apa kata MK," ujar Hasyim.
MK menggelar sidang pendahuluan sengketa PHPU Pilpres pada Jumat, 14 Juni 2019. Sidang pemeriksaan digelar pada periode 17-21 Juni. Sedangkan sidang putusan sengketa pilpres digelar pada 28 Juni 2019.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((OJE))
"Yang pertama tentu saja provinsi dengan jumlah pemilih besar, seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, kemudian Banten, dan DKI Jakarta," kata Komisioner KPU Hasyim Asyari di Gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu, 12 Juni 2019.
Baca: KPU Serahkan 272 Kontainer Alat Bukti ke MK
Hasyim mengatakan provinsi-provinsi dengan jumlah pemilih besar itu jadi fokus KPU lantaran sangat potensial dipersoalkan kubu Prabowo. KPU juga menaruh perhatian khusus kepada daerah-daerah rawan, seperti Aceh dan Papua.
Dia mengatakan jumlah dokumen alat bukti di tiap provinsi sangat bergantung banyaknya tempat pemungutan suara (TPS) di provinsi tersebut. Semakin banyak jumlah TPS di suatu provinsi, dokumen dan alat buktinya semakin banyak.
"Di Jawa Timur misalnya, kabupaten/kotanya ada 38, Jawa Tengah 35, TPS-nya berapa ribu, tergantung dari segala macam tingkatan penyelenggara itu, maka dokumennya juga mengikuti sebanyak itu yang disiapkan," tutur Hasyim.
Dia mengatakan alat-alat bukti yang disiapkan KPU tersimpan di 272 boks kontainer. KPU di 34 Provinsi masing-masing mengirimkan delapan boks alat bukti.
Hasyim menyebut pihaknya belum menerima salinan berkas perbaikan permohonan yang diserahkan kubu Prabowo-Sandi. Dokumen dan alat bukti yang diserahkan KPU ke MK hari ini masih mengacu pada berkas permohonan awal.
Baca: Bawaslu Serahkan Bahan untuk Sidang Sengketa Pilpres
KPU menyerahkan sepenuhnya kepada MK apakah menerima perbaikan permohonan kubu Prabowo. Jika menerima, KPU akan meminta waktu mempelajari dokumen tersebut, menyiapkan jawaban, dan menyiapkan alat bukti.
"KPU mengikuti aja apa kata MK," ujar Hasyim.
MK menggelar sidang pendahuluan sengketa PHPU Pilpres pada Jumat, 14 Juni 2019. Sidang pemeriksaan digelar pada periode 17-21 Juni. Sedangkan sidang putusan sengketa pilpres digelar pada 28 Juni 2019.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((OJE))
BERITA TERKAIT
