Kegaduhan Pemilu, Bawaslu Dinilai Mesti Ikut Tanggung Jawab
Ilustrasi Kompleks Parlemen Senayan. Medcom.id/Githa Farahdina
Jakarta: Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Partai NasDem Aminurokhman menyoroti kegaduhan pemilihan umum (pemilu) termasuk soal pengelolaan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap). Dia mempertanyakan tindakan nyata lembaga pengawas pemilu itu sejak sebelum ramai persoalan data di aplikasi Sirekap KPU dengan pindaian form C hasil.
Aminurokhman mempertanyakan sikap Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang mengaku telah mengirim surat tiga kali ke KPU ihwal penggunaan Sirekap. Dia mengatakan fungsi pengawasan dan pencegahan terjadinya kecurangan perlu dilakukan dengan tindakan konkret bukan hanya sekedar peringatan.
"Salah satu tugas Bawaslu ya mencegah terjadinya pelanggaran pemilu. Jika Bawaslu melihat ada hal-hal yang diduga menyimpang dari norma tanpa diminta, Bawaslu harus mengambil sikap karena perannya jelas," kata Aminurokhman saat dihubungi, Minggu, 17 Maret 2024.
Menurutnya, tindakan Bawaslu dengan memberikan surat ke KPU soal kegaduhan Sirekap ialah hal normatif. Namun, perlu ada tindakan konkret agar kasus Sirekap bisa diselesaikan sejak awal tahapan.
"Memberikan surat ke KPU itu prosedur normatif, tapi konkretnya setelag memberika surat itu bagaimana. Jangan sampai di ujung ini baru Bawaslu mengambil sikap konkret, meskinya sejak awal, jika terjadi duagaan kecurangan dicegah," kata Aminurokhman.
Komisi II, kata dia, sejak awal sudah mengingatkan agar para penyelenggara Pemilu untuk bersinergi dalam melaksanakan pemilu sesuai norma dan aturan. Dia menekankan Bawaslu menjadi pihak yang juga ikut bertanggung jawab soal terkait Sirekap.
Bawaslu dalam pelaksanaan kepemiluan memiliki tugas sebagai penyelenggara dan punya tanggung jawab pengawasan.
"Bawaslu ikut bertanggung jawab atas kegaduhan yang terjadi di pemilu 2024." kata dia.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((ADN))
Aminurokhman mempertanyakan sikap Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang mengaku telah mengirim surat tiga kali ke KPU ihwal penggunaan Sirekap. Dia mengatakan fungsi pengawasan dan pencegahan terjadinya kecurangan perlu dilakukan dengan tindakan konkret bukan hanya sekedar peringatan.
"Salah satu tugas Bawaslu ya mencegah terjadinya pelanggaran pemilu. Jika Bawaslu melihat ada hal-hal yang diduga menyimpang dari norma tanpa diminta, Bawaslu harus mengambil sikap karena perannya jelas," kata Aminurokhman saat dihubungi, Minggu, 17 Maret 2024.
| Baca: Disurati Bawaslu, KPU Klaim Tak Berniat Tunda Rekapitulasi |
Menurutnya, tindakan Bawaslu dengan memberikan surat ke KPU soal kegaduhan Sirekap ialah hal normatif. Namun, perlu ada tindakan konkret agar kasus Sirekap bisa diselesaikan sejak awal tahapan.
"Memberikan surat ke KPU itu prosedur normatif, tapi konkretnya setelag memberika surat itu bagaimana. Jangan sampai di ujung ini baru Bawaslu mengambil sikap konkret, meskinya sejak awal, jika terjadi duagaan kecurangan dicegah," kata Aminurokhman.
Komisi II, kata dia, sejak awal sudah mengingatkan agar para penyelenggara Pemilu untuk bersinergi dalam melaksanakan pemilu sesuai norma dan aturan. Dia menekankan Bawaslu menjadi pihak yang juga ikut bertanggung jawab soal terkait Sirekap.
Bawaslu dalam pelaksanaan kepemiluan memiliki tugas sebagai penyelenggara dan punya tanggung jawab pengawasan.
"Bawaslu ikut bertanggung jawab atas kegaduhan yang terjadi di pemilu 2024." kata dia.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((ADN))
BERITA TERKAIT
