Kubu Prabowo Nilai KPU Terlalu Percaya Diri
Saksi ahli dari KPU, Marsudi Wahyu Kisworo, memberikan keterangan pada sidang lanjutan PHPU Pilpres 2019 di Gedung MK, Jakarta. Foto: MI/Pius Erlangga.
Jakarta: Anggota tim hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Luthfi Yazid, menilai Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku pihak termohon terlalu percaya diri dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. KPU hanya membawa satu ahli teknologi informasi Marsudi Wahyu Kisworo.
"Walaupun KPU pede (percaya diri). Harusnya KPU sadar bahwa keterangan yang diberikan saksi tersebut justru tak memberikan penjelasan apa pun," kata Lutfhi di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis, 20 Juni 2019.
Luthfi mengeklaim saksi yang pihaknya hadirkan kemarin lebih membuktikan adanya kecurangan dibandingkan saksi ahli dari KPU. Ia mengatakan saksi KPU tidak bisa menjawab apa yang didalilkan pada permohonan kubu 02.
"Harusnya KPU bisa berikan counter. Jawaban ahli mereka banyak kata mungkin, banyak kata tak pasti, amanat konstitusi tak bisa dijalankan KPU," ujar Lutfhi
Lutfhi optimistis permohonan yang diajukan dikabulkan hakim MK. "Pemilu lalu mengandung banyak kecurangan dan mestinya KPU tinggal buktikan mereka tak curang dan laksanakan dengan prinsip jujur adil," ujar dia.
Dalam sidang, Marsudi menjelaskan informasi dan teknologi yang dimiliki KPU. Ia menjawab tudingan tim hukum calon presiden Prabowo Subianto, salah satunya terkait dugaan kecurangan melalui sistem informasi penghitungan suara (situng).
Marsudi Wahyu Kisworo mengatakan data asli situng KPU tak gampang diretas. Data situng KPU tak bisa diubah dari luar. "Kalau mau intervensi harus masuk ke Gedung KPU, masuk ke server, lalu oprek-oprek," kata Marsudi dalam sidang.
Baca: Korelasi Tudingan Kecurangan dengan Suara Wajib Dibuktikan
Marsudi mengatakan peretas hanya bisa meretas tampilan situs situng KPU. Mereka tak akan mengubah data asli dalam server situng. Peretasan itu pun bakal percuma karena situng KPU diprogram memperbaiki diri lima belas menit sekali.
Profesor bidang teknologi informasi pertama di Indonesia itu menegaskan peretas tak akan bisa mengunggah data formulir C1 yang telah diubah ke dalam situng. Butuh akses khusus melakukan hal itu.
"Karena kalau mengembalikan itu harus dibawa ke KPUD (KPU daerah), di-upload dari KPUD. Kecuali ada oknum dari KPUD yang melakukan itu," kata Marsudi.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((OGI))
"Walaupun KPU pede (percaya diri). Harusnya KPU sadar bahwa keterangan yang diberikan saksi tersebut justru tak memberikan penjelasan apa pun," kata Lutfhi di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis, 20 Juni 2019.
Luthfi mengeklaim saksi yang pihaknya hadirkan kemarin lebih membuktikan adanya kecurangan dibandingkan saksi ahli dari KPU. Ia mengatakan saksi KPU tidak bisa menjawab apa yang didalilkan pada permohonan kubu 02.
"Harusnya KPU bisa berikan counter. Jawaban ahli mereka banyak kata mungkin, banyak kata tak pasti, amanat konstitusi tak bisa dijalankan KPU," ujar Lutfhi
Lutfhi optimistis permohonan yang diajukan dikabulkan hakim MK. "Pemilu lalu mengandung banyak kecurangan dan mestinya KPU tinggal buktikan mereka tak curang dan laksanakan dengan prinsip jujur adil," ujar dia.
Dalam sidang, Marsudi menjelaskan informasi dan teknologi yang dimiliki KPU. Ia menjawab tudingan tim hukum calon presiden Prabowo Subianto, salah satunya terkait dugaan kecurangan melalui sistem informasi penghitungan suara (situng).
Marsudi Wahyu Kisworo mengatakan data asli situng KPU tak gampang diretas. Data situng KPU tak bisa diubah dari luar. "Kalau mau intervensi harus masuk ke Gedung KPU, masuk ke server, lalu oprek-oprek," kata Marsudi dalam sidang.
Baca: Korelasi Tudingan Kecurangan dengan Suara Wajib Dibuktikan
Marsudi mengatakan peretas hanya bisa meretas tampilan situs situng KPU. Mereka tak akan mengubah data asli dalam server situng. Peretasan itu pun bakal percuma karena situng KPU diprogram memperbaiki diri lima belas menit sekali.
Profesor bidang teknologi informasi pertama di Indonesia itu menegaskan peretas tak akan bisa mengunggah data formulir C1 yang telah diubah ke dalam situng. Butuh akses khusus melakukan hal itu.
"Karena kalau mengembalikan itu harus dibawa ke KPUD (KPU daerah), di-upload dari KPUD. Kecuali ada oknum dari KPUD yang melakukan itu," kata Marsudi.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((OGI))
BERITA TERKAIT
