Jakarta: Tim hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dianggap menghindari gugatan dengan pola pembuktian formulir C1. Hal ini diduga akibat selisih suara Prabowo-Sandi dan Joko Widodo-Ma'ruf Amin, terpaut jauh. 

Ahli hukum tata negara Universitas Udayana Bali Jimmy Z Usfunan menjelaskan, sejatinya ada dua pola gugatan sengketa Pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK). Pola pertama, melalui pembuktian formulir C1. 
 
"Apakah kemudian KPU (Komisi Pemilihan Umum) itu salah memasukkan C1 dengan membuktikan selisih suaranya," kata Jimmy kepada Medcom.id, Selasa, 28 Mei 2019. 

Jimmy menjelaskan, dalam sengketa Pilpres 2019, selisih suara Jokowi dan Prabowo sekitar 16,9 juta suara. Bila menggunakan pola pembuktian form C1, kubu Prabowo harus mampu membuktikan minimal 9 juta suara itu bermasalah.

Baca juga: BPN Disarankan Fokus pada Dalil Hukum Gugatan

"Tapi kemudian pola ini tidak diambil oleh 02 (Prabowo-Sandi). Dan lebih menitikberatkan pada permohonan yang mengarah kepada kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif (TSM)," jelasnya. 

Tak lama setelah pencoblosan 17 April 2019, Prabowo mengklaim menang dengan perolehan suara 62 persen. Setelah pidato, Ketua Umum Gerindra itu melanjutkannya dengan sujud syukur kemenangan.

"Saya mau kasih update bahwa berdasarkan real count kita, kita sudah berada di posisi 62%. Ini adalah hasil real count. Dalam posisi lebih dari 300 ribu TPS. Sudah diyakinkan ahli-ahli statistik bahwa ini tidak akan berubah banyak," ujar Prabowo di kediamannya, Jakarta Selatan, Rabu, 17 April 2019. 

Kemudian perolehan suara itu berubah. Dalam simposium Prabowo-Sandi di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Selasa, 14 Mei 2019, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi mengungkap data perolehan suara mereka berdasarkan penghitungan C1 internal. Prabowo-Sandi disebut mengungguli Jokowi-Ma'ruf dengan perolehan suara sekitar 54 persen.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id

((MEL))