Kabupaten, Kota, dan Pemprov Sumsel Serentak Tanda Tangani NPHD Dana Pilkada
Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) di Auditorium Bina Praja, Kamis, 9 November 2023. Dokumentasi/ istimewa
Palembang: Penjabat (Pj) Gubernur Sumatra Selatan (Sumsel), Agus Fatoni, berkomitmen untuk mensukseskan pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) serentak di Sumsel tahun 2024.
Komitmen tersebut direalisasikan bersama Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumsel dengan menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) di Auditorium Bina Praja, Kamis, 9 November 2023.
"Hari ini sudah ditandatangani NPHD Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumsel terkait dana Pilkada. Saya ucapkan terimakasih kepada bupati dan wali kota yang telah berkomitmen penuh sehingga anggaran pilkada 40% tahun 2023 telah disediakan," kata Fatono di Palembang, Jumat, 10 November 2023.
Fatoni mengatakan anggaran dana Pilkada tahun 2024 ini terdiri dari bermacam-macam. Ada anggaran tersebut memang sudah dianggarkan dalam APBD murni dan ada juga yang dilakukan perubahan di APBD Perubahan. Bahkan ada juga sebagian yang justru tidak dianggarkan dari kedua cara tersebut.
"Untuk yang tidak dianggarkan kedua-duanya itu kita lakukan pergeseran anggaran melalui Belanja Tidak Terduga (BTT)," jelasnya.
Dia menyebut terkait penggunaan BTT, mulanya banyak Bupati/Walikota yang masih ragu. Namun dengan pemahaman yang ia berikan sekaligus sebagai Dirjen Bina Keuangan Kemendagri perlahan kepala daerah menjadi yakin dan tidak ragu lagi dalam menganggarkan dana untuk Pilkada.
"Awalnya banyak bertanya karena tahapan Pilkada belum dilakukan, sebagian kepala daerah bertanya dana ini digunakan untuk apa dan jika tidak habis sampai 2024 bagaimana. Bagaimana nanti jika tidak terpakai?. Banyak yang bertanya seperti itu dan setelah kita jelaskan Alhamdulillah semua paham. Dan hari ini NPHD semuanya bisa dilaksanakan," jelasnya.
Lebih jauh Fatoni mengatakan penandatanganan NPHD ini juga menjadi bentuk cinta para kepala daerah, KPU dan Bawaslu kepada bangsa dan negara. Pasalnya penandatanganan ini menjadi bukti komitmen mereka dalam mendukung terlaksananya Pilkada Serentak 2024 mendatang di Sumsel.
Fatoni juga berpesan kepada semua kepala daerah tetap menjaga status Sumsel sebagai daerah yang zero konflik. Ia berharap jalannya Pilkada Serentak 2024 di Sumsel berlangsung sukses agar bangsa dan daerah menjadi jauh lebih baik lagi.
"Namanya pesta ini harus dilakukan dengan gembira jangan menjadi beban. Harus dilaksanakan sepenuh hati. Dan sebisa mungkin kita jaga dan pertahankan lingkungan agar tidak terjadi perpecahan," ungkapnya.
Sementara Ketua KPU RI, Hasyim Asy'ari, menyampaikan rasa terima kasih kepada Pj Gubernur Sumsel, pimpinan DPRD dan dari hasil pembicaraan politik hingga teknis administrasi dengan DPRD sudah menyepakati untuk pemilihan Gubernur di Sumsel anggaran yang disediakan sekitar Rp234 miliar dan dibagi dua porsi.
Porsi pertama 40% tahun 2023 atau sekitar Rp93 miliar dan tahun 2024 senilai Rp140 miliar yaitu 60%.
"Untuk total pemilihan gubernur, bupati, wali kota se-Sumsel berdasarkan kontribusi APBD provinsi dan kab/kota totalnya sekitar Rp 1 triliun lebih sekian miliar. Kami atas atas nama KPU mengucapkan terima kasih atas dukungan dari pemerintah provinsi Sumsel, pemerintah kab/kota se Sumsel dalam menyelenggarakan pilkada serentak 2024," ujarnya.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((DEN))
Komitmen tersebut direalisasikan bersama Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumsel dengan menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) di Auditorium Bina Praja, Kamis, 9 November 2023.
"Hari ini sudah ditandatangani NPHD Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumsel terkait dana Pilkada. Saya ucapkan terimakasih kepada bupati dan wali kota yang telah berkomitmen penuh sehingga anggaran pilkada 40% tahun 2023 telah disediakan," kata Fatono di Palembang, Jumat, 10 November 2023.
| Baca: Pemkab Kudus Alokasikan Rp42,48 untuk Pilkada 2024
|
Fatoni mengatakan anggaran dana Pilkada tahun 2024 ini terdiri dari bermacam-macam. Ada anggaran tersebut memang sudah dianggarkan dalam APBD murni dan ada juga yang dilakukan perubahan di APBD Perubahan. Bahkan ada juga sebagian yang justru tidak dianggarkan dari kedua cara tersebut.
"Untuk yang tidak dianggarkan kedua-duanya itu kita lakukan pergeseran anggaran melalui Belanja Tidak Terduga (BTT)," jelasnya.
Dia menyebut terkait penggunaan BTT, mulanya banyak Bupati/Walikota yang masih ragu. Namun dengan pemahaman yang ia berikan sekaligus sebagai Dirjen Bina Keuangan Kemendagri perlahan kepala daerah menjadi yakin dan tidak ragu lagi dalam menganggarkan dana untuk Pilkada.
"Awalnya banyak bertanya karena tahapan Pilkada belum dilakukan, sebagian kepala daerah bertanya dana ini digunakan untuk apa dan jika tidak habis sampai 2024 bagaimana. Bagaimana nanti jika tidak terpakai?. Banyak yang bertanya seperti itu dan setelah kita jelaskan Alhamdulillah semua paham. Dan hari ini NPHD semuanya bisa dilaksanakan," jelasnya.
Lebih jauh Fatoni mengatakan penandatanganan NPHD ini juga menjadi bentuk cinta para kepala daerah, KPU dan Bawaslu kepada bangsa dan negara. Pasalnya penandatanganan ini menjadi bukti komitmen mereka dalam mendukung terlaksananya Pilkada Serentak 2024 mendatang di Sumsel.
Fatoni juga berpesan kepada semua kepala daerah tetap menjaga status Sumsel sebagai daerah yang zero konflik. Ia berharap jalannya Pilkada Serentak 2024 di Sumsel berlangsung sukses agar bangsa dan daerah menjadi jauh lebih baik lagi.
"Namanya pesta ini harus dilakukan dengan gembira jangan menjadi beban. Harus dilaksanakan sepenuh hati. Dan sebisa mungkin kita jaga dan pertahankan lingkungan agar tidak terjadi perpecahan," ungkapnya.
Sementara Ketua KPU RI, Hasyim Asy'ari, menyampaikan rasa terima kasih kepada Pj Gubernur Sumsel, pimpinan DPRD dan dari hasil pembicaraan politik hingga teknis administrasi dengan DPRD sudah menyepakati untuk pemilihan Gubernur di Sumsel anggaran yang disediakan sekitar Rp234 miliar dan dibagi dua porsi.
Porsi pertama 40% tahun 2023 atau sekitar Rp93 miliar dan tahun 2024 senilai Rp140 miliar yaitu 60%.
"Untuk total pemilihan gubernur, bupati, wali kota se-Sumsel berdasarkan kontribusi APBD provinsi dan kab/kota totalnya sekitar Rp 1 triliun lebih sekian miliar. Kami atas atas nama KPU mengucapkan terima kasih atas dukungan dari pemerintah provinsi Sumsel, pemerintah kab/kota se Sumsel dalam menyelenggarakan pilkada serentak 2024," ujarnya.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((DEN))
BERITA TERKAIT
