Jakarta: Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dengan tegas menolak wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Menurutnya, sistem ini hanya akan membuat rakyat kehilangan hak pilih dan kembali menjadi penonton seperti di era Orde Baru.
"Kan dari dulu saya tolak. Iya dong. Alasan paling penting kan kita harus mengalami zaman Orde Baru. Hasilnya apa? Rakyat kan cuma jadi penonton, nggak peduli," ujar Ahok di Balai Kota Jakarta, Selasa 31 Desember 2024.
Ahok mengingatkan bahwa pemilihan kepala daerah lewat DPRD tidak hanya menghilangkan peran rakyat, tetapi juga membuka peluang bagi praktik politik uang. Menurutnya, sistem ini rawan dimanfaatkan oleh oknum untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
Baca juga: Prabowo Usul Pilkada Dipilih DPRD, Begini Respons Pengamat
"Kita cuma deal-deal-an sesama ketua umum partai. Deal-deal-an juga bisa pakai duit juga. Oknum DPRD dibagi, diatur atau diancam untuk pilih orang tertentu yang sudah ditentukan. Kita pernah ngalamin kok, zaman Orde Baru kok. Mungkin kalian masih kecil pada waktu itu ya," tegas Ahok.
Ahok mengingatkan bahwa sistem pemilihan langsung adalah salah satu pencapaian besar reformasi, yang memberikan kesempatan kepada rakyat untuk memilih pemimpin terbaik. Jika kembali ke sistem lama, menurut Ahok, rakyat hanya akan menjadi saksi pasif tanpa kontrol terhadap siapa yang memimpin daerah mereka.
Wacana ini mencuat setelah Presiden Prabowo Subianto menyampaikan perlunya evaluasi sistem pemilihan kepala daerah yang ada saat ini. Ia menilai bahwa pemilihan langsung terlalu mahal dan tidak efisien. Namun, Ahok menilai bahwa efisiensi tidak bisa menjadi alasan untuk mengorbankan hak demokrasi rakyat.
Jakarta: Mantan Gubernur DKI Jakarta
Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dengan tegas menolak wacana
pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Menurutnya, sistem ini hanya akan membuat rakyat kehilangan hak pilih dan kembali menjadi penonton seperti di era Orde Baru.
"Kan dari dulu saya tolak. Iya dong. Alasan paling penting kan kita harus mengalami zaman Orde Baru. Hasilnya apa? Rakyat kan cuma jadi penonton, nggak peduli," ujar Ahok di Balai Kota Jakarta, Selasa 31 Desember 2024.
Ahok mengingatkan bahwa pemilihan kepala daerah lewat DPRD tidak hanya menghilangkan peran rakyat, tetapi juga membuka peluang bagi praktik politik uang. Menurutnya, sistem ini rawan dimanfaatkan oleh oknum untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
Baca juga:
Prabowo Usul Pilkada Dipilih DPRD, Begini Respons Pengamat
"Kita cuma deal-deal-an sesama ketua umum partai. Deal-deal-an juga bisa pakai duit juga. Oknum DPRD dibagi, diatur atau diancam untuk pilih orang tertentu yang sudah ditentukan. Kita pernah ngalamin kok, zaman Orde Baru kok. Mungkin kalian masih kecil pada waktu itu ya," tegas Ahok.
Ahok mengingatkan bahwa sistem pemilihan langsung adalah salah satu pencapaian besar reformasi, yang memberikan kesempatan kepada rakyat untuk memilih pemimpin terbaik. Jika kembali ke sistem lama, menurut Ahok, rakyat hanya akan menjadi saksi pasif tanpa kontrol terhadap siapa yang memimpin daerah mereka.
Wacana ini mencuat setelah Presiden Prabowo Subianto menyampaikan perlunya evaluasi sistem pemilihan kepala daerah yang ada saat ini. Ia menilai bahwa pemilihan langsung terlalu mahal dan tidak efisien. Namun, Ahok menilai bahwa efisiensi tidak bisa menjadi alasan untuk mengorbankan hak demokrasi rakyat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(DHI)
