Pemkab Kudus Alokasikan Rp42,48 untuk Pilkada 2024
Ilustrasi/ Medcom.id
Kudus: Pemerintah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, bersama Bawaslu dan KPU menandatangani naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kudus 2024. Anggaran sebesar Rp42,48 miliar dialokasikan untuk penyelenggaraan Pilkada.
Penjabat (Pj) Bupati Kudus, Bergas C Penanggungan, menyampaikan anggaran Pilkada itu untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Anggaran tersebut akan dicairkan dua tahap, yaitu tahun ini dan tahun depan.
"Dari anggaran sebesar itu, untuk KPU Kudus sebesar Rp33,73 miliar dan Bawaslu Kudus sebesar Rp8,75 miliar. Sedangkan pencairannya berlangsung dua tahap, yakni tahun ini dan tahun 2024," kata Bergas, Kamis, 9 November 2023.
Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) pun telah ditandatangani. Itu sebagai bentuk keseriusan Pemkab Kudus memfasilitasi penyelenggaraan Pilkada 2024.
"Pemkab Kudus menginginkan pelaksanaan Pilkada 2024 berjalan lancar dan aman," jelas Bergas.
Sementara Ketua KPU Kudus, Ahmad Amir Faisol, berharap dukungan semua pihak agar semua tahapan Pilkada 2024 nantinya bisa berjalan dengan lancar dan aman.
Terkait dengan anggaran yang diterima dari Pemkab Kudus, kata dia, tentunya akan digunakan secara efisien dan efektif, karena nantinya juga ada pendanaan bersama (Cost Sharing) dengan KPU Jateng karena pelaksanaan bersamaan dengan Pemilihan Gubernur Jateng.
"Pendanaan bersama dengan KPU Jateng, di antaranya untuk untuk honor badan adhoc, seperti Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), anggota dan sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS)," kata Faisol.
Ketua Bawaslu Kudus, Moh Wahibul Minan, juga membenarkan dari anggaran yang diterima sebesar Rp8,75 miliar, masih ada anggaran lain untuk honor badan adhoc yang ditanggung oleh Bawaslu Jateng.
"Kami tentunya akan mengoptimalkan peran kami sebagai pengawas selama tahapan Pilkada 2024. Hanya saja, PKPU tahapan Pilkada Kudus 2024 hingga kini belum terbit," kata Minan.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((DEN))
Penjabat (Pj) Bupati Kudus, Bergas C Penanggungan, menyampaikan anggaran Pilkada itu untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Anggaran tersebut akan dicairkan dua tahap, yaitu tahun ini dan tahun depan.
"Dari anggaran sebesar itu, untuk KPU Kudus sebesar Rp33,73 miliar dan Bawaslu Kudus sebesar Rp8,75 miliar. Sedangkan pencairannya berlangsung dua tahap, yakni tahun ini dan tahun 2024," kata Bergas, Kamis, 9 November 2023.
| Baca: Jabatan Wakil-Wali Kota Tangerang Berakhir 26 Desember 2023 |
Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) pun telah ditandatangani. Itu sebagai bentuk keseriusan Pemkab Kudus memfasilitasi penyelenggaraan Pilkada 2024.
"Pemkab Kudus menginginkan pelaksanaan Pilkada 2024 berjalan lancar dan aman," jelas Bergas.
Sementara Ketua KPU Kudus, Ahmad Amir Faisol, berharap dukungan semua pihak agar semua tahapan Pilkada 2024 nantinya bisa berjalan dengan lancar dan aman.
| Baca: KPU Kabupaten Malang Cari Bank Mitra Simpan Dana Pilkada
|
"Pendanaan bersama dengan KPU Jateng, di antaranya untuk untuk honor badan adhoc, seperti Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), anggota dan sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS)," kata Faisol.
Ketua Bawaslu Kudus, Moh Wahibul Minan, juga membenarkan dari anggaran yang diterima sebesar Rp8,75 miliar, masih ada anggaran lain untuk honor badan adhoc yang ditanggung oleh Bawaslu Jateng.
"Kami tentunya akan mengoptimalkan peran kami sebagai pengawas selama tahapan Pilkada 2024. Hanya saja, PKPU tahapan Pilkada Kudus 2024 hingga kini belum terbit," kata Minan.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((DEN))
BERITA TERKAIT
