Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Alfitra Salam--Medcom.id/Siti Yona Hukmana.
Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Alfitra Salam--Medcom.id/Siti Yona Hukmana.

Dua Anggota PPLN di Malaysia Dipecat

Pemilu surat suara pemilu surat suara pilpres 2019
Siti Yona Hukmana • 20 April 2019 12:55
Jakarta: Dua anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Malaysia dipecat. Kedua anggota PPLN itu yakni, Krishna KU Hannan dan Djadjuk Natsir.
 
"Diberhentikan tetap. DKPP yang memberhentikan secara tetap," kata Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Alfitra Salam di Gedung KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, 20 April 2019.
 
DKPP masih melakukan proses peradilan dengan mengumpulkan fakta-fakta di lapangan. Ia mengaku akan mengklarifikasi pihak-pihak, seperti dua anggota PPLN yang dipecat tersebut, panitia pengawas (panwas) dan saksi. "Minggu depan kita jadwalkan," ujar Alfitra.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Namun, pemeriksaan terhadap pihak tersebut dikatakannya bisa dengan dua cara. Pertama diundang datang ke Gedung DKPP, Jalan MH. Thamrin, Jakarta Pusat atau melalui video conference. Sebab, dengan pertimbangan tempat yang berjauhan yakni Malaysia-Indonesia.
 
"Kita akan cek satu persatu mulai dari panwas, PPLN dan saksi-saksi yang ada," ucap Alfitra.
 
Untuk diketahui, Krisna merupakan Wakil Duta Besar RI untuk Malaysia. Keterlibatan perwakilan Kedubes RI di Malaysia ini menuai protes dari pasangan calon (paslon) nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
 
Baca: Usut Tuntas Kasus Surat Suara Tercoblos di Malaysia
 
Pemberhentian dua anggota PPLN di Malaysia ini menyusul insiden penemuan surat suara Pilpres 2019 yang sudah tercoblos.
 
Kronologi kejadian
 
Kasus temuan tercoblosnya surat suara bermula dari laporan relawan Sekretaris Bersama Satuan Tugas Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi (Satgas BPN PADI), Parlaungan, pada 11 April 2019 pukul 12.48 waktu Malaysia. Ia mengadukan temuan itu melalui pesan Whatsapp kepada Ketua Panwaslu Kuala Lumpur Yaza Azzahara Ulyana.
 
Yaza lantas mengajak Anggota Panwaslu Kuala Lumpur, Rizki Israeni Nur, menuju ke lokasi. Pukul 13.00, Yaza dan Rizki tiba di lokasi yang beralamat di Taman Universiti Sungai Tangkas Bangi 43000 Kajang, Selangor.
 
Lokasi itu merupakan lot toko. Di dalamnya terdapat 20 buah tas diplomatik, 10 kantong plastik hitam, dan sekitar 5 karung goni putih dengan tulisan Pos Malaysia. Kantong-kantong itu disebut berisi surat suara.
 
Yaza lantas mencoba membuka kantong secara acak. Ditemukan surat suara tercoblos untuk pasangan nomor urut 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Untuk surat suara anggota legislatif, tercoblos di kolom Partai NasDem pada caleg nomor urut 3.
 
Selang beberapa jam, Panwaslu Kuala Lumpur kembali menerima informasi dari anggota Satgas BPN PADI. Mereka menyebut ada kasus yang sama di sebuah rumah di kawasan Bandar Baru Bangi, Selangor. Sekitar 15 menit dari lokasi pertama.
 
Di lokasi kedua itu, Panwaslu menemukan 158 karung dengan isi surat suara sekitar 230 lembar per karungnya. Kali ini surat suara yang tercoblos yaitu untuk capres 01 dan caleg NasDem nomor urut 2. Terdapat juga lembar surat suara tercoblos untuk caleg Demokrat nomor urut 3.
 
"Total jumlah di dua lokasi tersebut berjumlah 40-50 ribu surat suara," kata Yaza.
 
NasDem mencium praktik kotor
 
Menanggapi temuan surat suara tercoblos ini, NasDem melihat ada banyak kejanggalan. Terutama dari viralnya video yang menjadi sumber pertama kasus ini.
 
"Video yang viral soal suara yang tercoblos jika diamati sepintas adalah surat suara yang akan dikirim dengan pos," kata Ketua DPP Partai NasDem, Willy Aditya.
 
Khusus pemilihan di luar negeri, ada tiga metode pemberian suara, yakni lewat tempat pemungutan suara (TPS), lewat kotak suara keliling, dan dikirim melalui pos memakai amplop dari domisili pemilih.
 
Menurutnya, ada keganjilan dalam video itu. Pertama, amplop yang ada belum terkirim ke alamat pemilih, tetapi sudah dicoblos."Logikanya, jika amplop sampai ke tangan penerima, tentu akan muncul persoalan," katanya. Maklum, pemungutan suara di Malaysia baru akan dilakukan 14 April 2019.
 
Keganjilan lain, lanjut dia, adalah bagaimana mungkin surat suara dalam pengawasan PPLN, Panwas Luar Negeri, dan keamanan di kedubes bisa keluar dalam jumlah cukup besar. Dan surat suara itu disimpan di sebuah ruko kosong di luar wilayah yuridiksi kedutaan Indonesia.
 
"Keganjilan berikutnya adalah ruko kosong itu ditemukan seseorang lalu diviralkan," katanya.
 
Skenario kotor
 
Dari sejumlah keganjilan itu, Willy menyatakan sangat mungkin kejadian ini telah dirancang. "Sarat dengan kepentingan politik yang dimainkan oleh pihak-pihak yang takut kalah dengan menyebut bahwa ada kecurangan."
 
Fakta ini, lanjut dia, beriringan dengan fakta berbagai survei belakangan yang mengunggulkan pasangan Jokowi-Ma'ruf dibandingkan Prabowo-Sandi.
 
"Karena itu, NasDem mendorong Bawaslu dan kepolisian mengusut tuntas kasus ini. Apakah ini fakta atau rekayasa politik untuk mendelegitimasi pemilu," tegasnya.
 
NasDem juga mendorong agar kasus ini dibuka di hadapan hukum untuk memastikan pemilu berjalan dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
 
"NasDem sepakat, jika kasus ini belum tuntas, pemungutan suara di Malaysia sebaiknya ditunda," jelas Willy.
 
Jika kasus itu masuk kategori pidana Pemilu, NasDem pun mendorong agar segera diusut tuntas. "NasDem mengimbau semua pihak untuk berhati-hati dengan skenario kotor (dirty operation) dari kasus ini. Sebab, kuat diduga ada yang main api untuk membakar rumah sendiri," katanya.
 

(YDH)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif