Gugatan Keponakan Prabowo Dianggap Tak Jelas
Ilustrasi sidang Mahkamah Konstitusi. Foto: MI/Rommy Pujianto
Jakarta: Partai NasDem dan Partai Amanat Nasional (PAN) menilai gugatan sengketa perselisihan hasil pemilu (PHPU) yang diajukan calon anggota legislatif DPR RI Partai Gerindra daerah pemilihan (Dapil) DKI Jakarta III, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo tak jelas. NasDem dan PAN menjadi pihak terkait dalam perkara ini.
"Pemohon mendalilkan telah kehilangan suara di beberapa tempat pemungutan suara (TPS), akan tetapi tidak menyebutkan fakta dan bukti bahwa pemohon telah mengajukan keberatan dalam proses penghitungan suara," kata Kuasa Hukum NasDem, Erick Branado di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Selasa, 16 Juli 2019.
Dalam perkara ini, Rahayu menyebut dirinya seharusnya mendapatkan 83.959 suara, sementara versi KPU, Rahayu hanya mendapatkan 79.801 suara. Rahayu menilai ada selisih 4.158 suaranya yang hilang.
Hilangnya suara ini dikaitkan Rahayu dengan perolehan suara caleg DPRD Gerindra daerah pemilihan Koja, Cilincing dan Kelapa Gading, Andhika. Andhika, yang merupakan tandem Rahayu mendapatkan 20.242. Sementara Rahayu hanya mendapatkan 16.084 di tiga kecamatan tersebut.
Namun demikian NasDem menilai, tak disertakanya fakta dan bukti-bukti terkait keberatan pemohon ketika proses rekap, gugatan Rahayu yang juga merupakan keponakan calon presiden 02 Prabowo Subianto ini menjadi kabur dan tak jelas.
Senada, PAN dalam keteranganya juga menilai gugatan Rahayu tak jelas. Hal ini lantaran Rahayu hanya mencantumkan TPS-TPS tanpa menyertai bukti yang membuat suaranya hilang di TPS tersebut. Gugatan itu, dinilai PAN, hanya bersifat asumtif.
Selain itu, PAN juga turut mempermasalahkan formalitas permohonan Rahayu. Menurut PAN, permohonan Rahayu sudah kadaluarsa lantaran baru disampaikan pada 31 Mei 2019.
Permohonan Rahayu tadinya tergabung dengan permohonan Partai Gerindra. Namun nyatanya pada batas waktu perbaikan berkas pada 31 Mei, permohonan Rahayu sudah terpisah dari permohonan Partai Gerindra dengan menyertakan dapil yang sebelumnya tidak masuk dalam permohonan partai.
Baca: KPU Bantah Gugatan Penyusutan Suara Keponakan Prabowo
PAN menganggap gugatan Rahayu merupakan gugatan baru atas nama pribadi Rahayu. Padahal batas waktu 31 Mei 2019 merupakan batas menyerahkan perbaikan, bukan permohonan baru.
"Bahwa oleh karena dalil permohonan tidak berkualitas dan dengan legal standing pemohon yang tidak memenuhi syarat formil permohonan PHPU Pileg untuk dapil DKI Jakarta III, maka sudah selayaknya permohonan pemohon ditolak," kata Kuasa Hukum PAN, Yusuf Kusuma.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((DMR))
"Pemohon mendalilkan telah kehilangan suara di beberapa tempat pemungutan suara (TPS), akan tetapi tidak menyebutkan fakta dan bukti bahwa pemohon telah mengajukan keberatan dalam proses penghitungan suara," kata Kuasa Hukum NasDem, Erick Branado di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Selasa, 16 Juli 2019.
Dalam perkara ini, Rahayu menyebut dirinya seharusnya mendapatkan 83.959 suara, sementara versi KPU, Rahayu hanya mendapatkan 79.801 suara. Rahayu menilai ada selisih 4.158 suaranya yang hilang.
Hilangnya suara ini dikaitkan Rahayu dengan perolehan suara caleg DPRD Gerindra daerah pemilihan Koja, Cilincing dan Kelapa Gading, Andhika. Andhika, yang merupakan tandem Rahayu mendapatkan 20.242. Sementara Rahayu hanya mendapatkan 16.084 di tiga kecamatan tersebut.
Namun demikian NasDem menilai, tak disertakanya fakta dan bukti-bukti terkait keberatan pemohon ketika proses rekap, gugatan Rahayu yang juga merupakan keponakan calon presiden 02 Prabowo Subianto ini menjadi kabur dan tak jelas.
Senada, PAN dalam keteranganya juga menilai gugatan Rahayu tak jelas. Hal ini lantaran Rahayu hanya mencantumkan TPS-TPS tanpa menyertai bukti yang membuat suaranya hilang di TPS tersebut. Gugatan itu, dinilai PAN, hanya bersifat asumtif.
Selain itu, PAN juga turut mempermasalahkan formalitas permohonan Rahayu. Menurut PAN, permohonan Rahayu sudah kadaluarsa lantaran baru disampaikan pada 31 Mei 2019.
Permohonan Rahayu tadinya tergabung dengan permohonan Partai Gerindra. Namun nyatanya pada batas waktu perbaikan berkas pada 31 Mei, permohonan Rahayu sudah terpisah dari permohonan Partai Gerindra dengan menyertakan dapil yang sebelumnya tidak masuk dalam permohonan partai.
Baca: KPU Bantah Gugatan Penyusutan Suara Keponakan Prabowo
PAN menganggap gugatan Rahayu merupakan gugatan baru atas nama pribadi Rahayu. Padahal batas waktu 31 Mei 2019 merupakan batas menyerahkan perbaikan, bukan permohonan baru.
"Bahwa oleh karena dalil permohonan tidak berkualitas dan dengan legal standing pemohon yang tidak memenuhi syarat formil permohonan PHPU Pileg untuk dapil DKI Jakarta III, maka sudah selayaknya permohonan pemohon ditolak," kata Kuasa Hukum PAN, Yusuf Kusuma.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((DMR))
BERITA TERKAIT
