Jakarta: PDI Perjuangan tak menyentuh dana bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk berkampanye. Mereka menggunakan iuran kader yang diaudit akuntan publik.

"Para caleg itu mengelola uang oleh mereka sendiri, hanya laporannya yang kemudian kami integrasikan bersama-sama ke KPU, kemudian dana dari DPP partai, juga dana berasal dari gotong royong," ungkap dia. kata Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto di Kantor DPP PDI Perjuangan , Jalan Pangeran Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 20 Desember 2018.

Menurut dia, sistem itu sudah menjadi tradisi PDI Perjuangan. Dia mencontohkan gotong royong ketika memenangkan Ganjar Pranowo sebagai gubernur Jawa Tengah. Wakil Ketua DPR dari PDI Perjuangan Utut Adianto menyumbang Rp150 juta untuk kampanye pemenangan.

"Ini model yang kami bangun, sehingga beban tak hanya di calon kepala daerah atau caleg saja, tapi kita pikul bersama-sama. Ringan sama dijinjing, berat sama dipikul," tegas Hasto.

Baca: Megawati Menggembleng Caleg PDI Perjuangan

Ia menuturkan sistem gotong royong juga dilakukan untuk Pilpres 2019. Safari politik juga tak mengganggu dana bantuan APBN.

"Ini kan gotong royong. Kami mengampanyekan Pak Jokowi-KH Ma'ruf juga," ujar dia.

Dana bantuan APBN digunakan untuk hal lain. Hasto menjelaskan PDI Perjuangan merupakan salah satu partai yang memperkuat lembaga kepemimpinan partai. Partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu harus memiliki sekolah partai.

"Dana APBN itu dipakai untuk pendidikan politik," ucap Hasto.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id

((OJE))