Jakarta: Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal mengatur investasi pada industri minuman keras (miras). Aturan itu dianggap punya tujuan positif.
"Untuk membatasi gerak dari produk miras ilegal yang sudah memakan banyak jiwa," kata politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hendrawan Supratikno dalam keterangan tertulis, Selasa, 2 Maret 2021.
Menurut dia, keberadaan perpres tersebut membuat produksi, distribusi, dan penggunaan miras dapat diatur dengan baik. Aturan ini hanya mengizinkan investasi di industri miras pada empat daerah, yakni Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, dan Papua.
Baca: Jokowi Izinkan Investasi Miras di Bali Hingga Papua
Anggota Komisi XI DPR itu menyebutkan pemerintah sudah mempunyai pertimbangan matang dalam mengeluarkan aturan tersebut. Salah satunya, budaya lokal di empat daerah tersebut.
"Karena di empat daerah itu akseptabilitasnya tinggi. Sudah banyak minuman-minuman tradisional yang beredar di daerah-daerah itu," ungkap dia.
Hendrawan menegaskan meskipun investasi miras dibuka, aturan main spal distribusi dan konsumsi harus dipatuhi. Berbagai pelanggaran harus ditindak tegas.
Jauh sebelum ada Perpres Nomor 10 Tahun 2021, Pemprov DKI Jakarta sudah memiliki saham di perusahaan miras. Sejak 1970, Pemprov DKI memiliki saham di PT Delta Djakarta Tbk, yakni produsen bir. Saat itu, DKI memiliki saham sebesar 35 persen. Namun, sejak 2015, saham Pemprov di PT Delta tersisa 26,25 persen.
Penjualan seluruh saham Pemprov DKI di PT Delta termasuk salah satu janji politik Gubernur Anies Baswedan. Empat tahun menjabat, janji itu belum terealisasi.
Jakarta: Peraturan
Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal mengatur investasi pada industri minuman keras (
miras). Aturan itu dianggap punya tujuan positif.
"Untuk membatasi gerak dari produk
miras ilegal yang sudah memakan banyak jiwa," kata politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hendrawan Supratikno dalam keterangan tertulis, Selasa, 2 Maret 2021.
Menurut dia, keberadaan perpres tersebut membuat produksi, distribusi, dan penggunaan miras dapat diatur dengan baik. Aturan ini hanya mengizinkan investasi di industri miras pada empat daerah, yakni Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, dan Papua.
Baca:
Jokowi Izinkan Investasi Miras di Bali Hingga Papua
Anggota Komisi XI DPR itu menyebutkan pemerintah sudah mempunyai pertimbangan matang dalam mengeluarkan aturan tersebut. Salah satunya, budaya lokal di empat daerah tersebut.
"Karena di empat daerah itu akseptabilitasnya tinggi. Sudah banyak minuman-minuman tradisional yang beredar di daerah-daerah itu," ungkap dia.
Hendrawan menegaskan meskipun investasi miras dibuka, aturan main spal distribusi dan konsumsi harus dipatuhi. Berbagai pelanggaran harus ditindak tegas.
Jauh sebelum ada Perpres Nomor 10 Tahun 2021, Pemprov DKI Jakarta sudah memiliki saham di perusahaan miras. Sejak 1970, Pemprov DKI memiliki saham di PT Delta Djakarta Tbk, yakni produsen bir. Saat itu, DKI memiliki saham sebesar 35 persen. Namun, sejak 2015, saham Pemprov di PT Delta tersisa 26,25 persen.
Penjualan seluruh saham Pemprov DKI di PT Delta termasuk salah satu janji politik Gubernur Anies Baswedan. Empat tahun menjabat, janji itu belum terealisasi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OGI)
