Mahfud MD Mundur, Pakar: Menteri Lain yang Sibuk Kampanye Harus Contoh
Pakar hukum tata negara Zainal Arifin Mochtar menjelaskan seorang menteri sebagai jabatan publik sangat sulit memposisikan dirinya saat melakukan tugas negara dan kampanye. Metro TV
Jakarta: Pakar hukum tata negara Zainal Arifin Mochtar memuji Mahfud MD yang memilih mundur dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam). Pilihan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3 ini harusnya menjadi contoh bagi menteri lain yang sibuk berkampanye.
"Saya kira apa yang dilakukan Pak Mahfud harusnya menjadi contoh pada level para menteri yang bertarung (ataupun) menteri yang menyerahkan dirinya untuk berkampanye," ujar Zainal dikutip dari Metro Hari Ini di Metro TV, Rabu, 31 Januari 2024.
Zainal menjelaskan seorang menteri sebagai jabatan publik sangat sulit memposisikan dirinya saat melakukan tugas negara dan kampanye. Ia mengatakan cuti Mahfud MD terbatas karena diwajibkan menjalankan tugas di pemerintahan sesuai undang-undang.
"Pada saat yang sama, itu sangat mustahil bisa dibagi dengan mudah kapan dia bisa berkampanye, kapan dia melaksanakan tugas," tuturnya.
Zainal juga menambahkan posisi Mahfud MD sebagai Menko Polhukam dan cawapres sulit membagi diri. Menurutnya, keputusan Mahfud MD harus diambil untuk memperkecil kemungkinan dari konflik kepentingan.
"Waktu berkampanye tinggal beberapa hari, saya kira enggak mungkin lagi (Mahfud MD) hanya mengandalkan model cuti," ujar Zainal.
Ia menjelaskan sebagian besar seorang menteri menjadi ketua partai. Banyak anggota kabinet berinisiasi menjadi pemangku jabatan berikutnya sehingga efektivitas pemerintah agak terganggu sejak 2021.
"Saya kira ini berpotensi mengganggu selama kasusnya serupa," jelas Zainal.
Menurutnya, hal tersebut harus dihindari dan menjadi cerminan bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk tidak menyalahgunakan jabatannya dalam melakukan kampanye dan keinginan memihak. (Theresia Vania Somawidjaja)
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((SUR))
"Saya kira apa yang dilakukan Pak Mahfud harusnya menjadi contoh pada level para menteri yang bertarung (ataupun) menteri yang menyerahkan dirinya untuk berkampanye," ujar Zainal dikutip dari Metro Hari Ini di Metro TV, Rabu, 31 Januari 2024.
Zainal menjelaskan seorang menteri sebagai jabatan publik sangat sulit memposisikan dirinya saat melakukan tugas negara dan kampanye. Ia mengatakan cuti Mahfud MD terbatas karena diwajibkan menjalankan tugas di pemerintahan sesuai undang-undang.
"Pada saat yang sama, itu sangat mustahil bisa dibagi dengan mudah kapan dia bisa berkampanye, kapan dia melaksanakan tugas," tuturnya.
| Baca juga: Mundur dari Menko Polhukam, Mahfud: Saya Tidak Akan Tinggal Glanggang Colong Playu |
Zainal juga menambahkan posisi Mahfud MD sebagai Menko Polhukam dan cawapres sulit membagi diri. Menurutnya, keputusan Mahfud MD harus diambil untuk memperkecil kemungkinan dari konflik kepentingan.
"Waktu berkampanye tinggal beberapa hari, saya kira enggak mungkin lagi (Mahfud MD) hanya mengandalkan model cuti," ujar Zainal.
Ia menjelaskan sebagian besar seorang menteri menjadi ketua partai. Banyak anggota kabinet berinisiasi menjadi pemangku jabatan berikutnya sehingga efektivitas pemerintah agak terganggu sejak 2021.
"Saya kira ini berpotensi mengganggu selama kasusnya serupa," jelas Zainal.
Menurutnya, hal tersebut harus dihindari dan menjadi cerminan bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk tidak menyalahgunakan jabatannya dalam melakukan kampanye dan keinginan memihak. (Theresia Vania Somawidjaja)
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((SUR))
BERITA TERKAIT
