Gedung Mahkamah Konstitusi. ANT/Hafidz Mubarak.
Gedung Mahkamah Konstitusi. ANT/Hafidz Mubarak.

MK Sidangkan 53 Gugatan PHPU Pileg Hari Ini

Pemilu sengketa pileg
Faisal Abdalla • 17 Juli 2019 09:50
Jakarta: Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang perselisihan hasil pemilu (PHPU) Pemilihan Legislatif 2019. Sidang akan mendengarkan keterangan Komisi Pemilihan Umum sebagai pihak termohon.
 
KPU menghadapi 53 gugatan PHPU pileg hari ini. Gugatan itu terdiri dari sejumlah tingkatan pemilihan.
 
"Hari ini KPU menghadapi sidang PHPU Pileg. Terdiri dari 46 gugatan partai, 4 gugatan DPD dan 3 gugatan perorangan partai. Sehingga total menghadapi 53 perkara dalam sidang pemeriksaan pembacaan jawaban hari ketiga," kata Komisioner KPU Hasyim Asyari di Jakarta, Rabu, 17 Juli 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Sebanyak 53 gugatan itu tersebar di sembilan provinsi, yakni Sumatra Utara, Papua Barat, Gorontalo, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, Bali, Sumatra Barat, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Tenggara.
 
"Agenda sidang masih pembacaan jawaban termohon, keterangan pihak terkait dan keterangan Bawaslu," beber Hasyim.
 
Sidang hari ini masih terbagi ke dalam tiga panel. Masing-masing panel diisi tiga hakim konstitusi.
 
Baca: Bawaslu Sambut Baik Putusan MA
 
Sidang di Panel I akan dipimpin Ketua MK Anwar Usman didampingi Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dan Arief Hidayat. Panel 1 akan menyidangkan 24 perkara, terdiri dari 15 perkara di Sumatra Utara dan 9 perkara di Papua Barat.
 
Panel II ditangani hakim MK Aswanto, Saldi Isra, dan Manahan Sitompul. Panel II akan menggarap 14 perkara dengan rincian 3 perkara dari Provinsi Gorontalo, 5 perkara dari Provinsi Kepulauan Riau, 4 perkara Provinsi Kalimantan Tengah, serta 2 perkara Provinsi Bali.
 
Panel III ditangani hakim MK Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna, dan Wahiduddin Adams. Mereka dijadwalkan menangani 15 perkara terdiri dari 4 perkara Provinsi Sumatra Barat, 2 perkara dari Provinsi Kalimantan Selatan, dan 9 perkara dari Provinsi Sulawesi Tenggara.
 
Dalam perkara PHPU Pileg KPU RI dan KPU Daerah menjadi pihak termohon. Sementara yang menjadi pihak terkait yaitu partai politik dan caleg yang suara atau kursinya berpengaruh dari gugatan pemohon.
 
Sementara Bawaslu akan memberikan keterangan terkait temuan selama masa kampanye hingga pemilu berlangsung yang masuk sebagai laporan ke Bawaslu. Di persidangan ini, hakim juga akan mengesahkan alat bukti yang dibawa tiga pihak tersebut

 

(DRI)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif