Gugatan Prabowo Diyakini Keok di Tangan Hakim MK
Petugas mempersiapkan ruang sidang yang akan digunakan untuk sidang penyelesaian sengketa Pemilihan Presiden 2019 di Gedung MK, Jakarta. Foto: MI/Ramdani.
Jakarta: Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai NasDem Johnny G Plate meyakini Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan sengketa Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 dari kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Dalil hingga keterangan saksi yang sudah dipaparkan kubu Prabowo dianggap tak mendukung tudingan kecurangan pilpres yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).
"Belum memperkuat keyakinan hakim membatalkan keputusan KPU (Komisi Pemilihan Umum)," kata Johnny kepada Medcom.id, Rabu, 26 Juni 2019.
Namun, kata Johnny, keputusan akhir tetap ada di tangan sembilan hakim MK. Toh, peradilan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) sudah amat terbuka dan transparan. "Anda lihat itu proses peradilan yang bagus yang ditonton masyarakat," ujar dia.
Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin itu mengajak semua pihak menerima apa pun putusan MK terkait sengketa Pilpres 2019. Putusan lembaga tertinggi penjaga konstitusi itu sifatnya final dan mengikat.
"Keputusan MK akan menentukan pasangan yang menang, dan itulah presiden kita lima tahun ke depan," ungkap dia.
Menurut dia, pesta demokrasi lima tahunan sudah di ujung jalan. Masyarakat diajak kembali hidup dan menyelenggarakan kegiatan seperti biasa. "Keputusan MK terima itu sebagai hasil proses demokrasi kita berdasarkan hukum dan undang-undang yang ada," ungkap dia.
Sebelumnya, Prabowo-Sandiaga melayangkan gugatan hasil Pilpres 2019 ke MK. Dalam pokok permohonannya, Prabowo menuding sebanyak 21 juta suara pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin bermasalah.
KPU sejatinya menetapkan pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf mendapatkan 85 juta suara atau 55,5 persen dukungan. Sementara itu, Prabowo-Sandi meraih 68 juta suara atau 44,5 persen dukungan.
Penghitungan suara dituduh ditetapkan melalui cara tak benar dan melawan hukum. Jokowi sebagai calon presiden (capres) petahana dianggap menyalahgunakan kewenangannya sebagai presiden.
Baca: TKN Duga Pengunjuk Rasa di MK Bukan Pendukung Prabowo
Kubu Prabowo mengklaim pelanggaran pemilu terstruktur, sistematis, dan masif terjadi di Pilpres 2019. Kondisi ini dianggap melanggar prinsip pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber dan jurdil).
Prabowo cs menyebut Jokowi-Ma'ruf seharusnya hanya mendapatkan 63,5 juta suara atau 48 persen dukungan. Sementara itu, Prabowo-Sandi mengantongi 68,6 juta suara atau 52 persen dukungan.
Prabowo-Sandi memohon dimenangkan di Pilpres 2019 kepada MK. Pasangan nomor urut 02 mengharapkan MK mendiskualifikasi Jokowi-Ma’ruf atau setidaknya memerintahkan KPU mengadakan pemungutan suara ulang.
MK pun bakal menjadi panggung terakhir Pilpres 2019 yang berlangsung panas. Putusan akhir PHPU Pilpres 2019 akan dibacakan MK Kamis, 27 Juni 2019.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((OGI))
"Belum memperkuat keyakinan hakim membatalkan keputusan KPU (Komisi Pemilihan Umum)," kata Johnny kepada Medcom.id, Rabu, 26 Juni 2019.
Namun, kata Johnny, keputusan akhir tetap ada di tangan sembilan hakim MK. Toh, peradilan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) sudah amat terbuka dan transparan. "Anda lihat itu proses peradilan yang bagus yang ditonton masyarakat," ujar dia.
Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin itu mengajak semua pihak menerima apa pun putusan MK terkait sengketa Pilpres 2019. Putusan lembaga tertinggi penjaga konstitusi itu sifatnya final dan mengikat.
"Keputusan MK akan menentukan pasangan yang menang, dan itulah presiden kita lima tahun ke depan," ungkap dia.
Menurut dia, pesta demokrasi lima tahunan sudah di ujung jalan. Masyarakat diajak kembali hidup dan menyelenggarakan kegiatan seperti biasa. "Keputusan MK terima itu sebagai hasil proses demokrasi kita berdasarkan hukum dan undang-undang yang ada," ungkap dia.
Sebelumnya, Prabowo-Sandiaga melayangkan gugatan hasil Pilpres 2019 ke MK. Dalam pokok permohonannya, Prabowo menuding sebanyak 21 juta suara pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin bermasalah.
KPU sejatinya menetapkan pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf mendapatkan 85 juta suara atau 55,5 persen dukungan. Sementara itu, Prabowo-Sandi meraih 68 juta suara atau 44,5 persen dukungan.
Penghitungan suara dituduh ditetapkan melalui cara tak benar dan melawan hukum. Jokowi sebagai calon presiden (capres) petahana dianggap menyalahgunakan kewenangannya sebagai presiden.
Baca: TKN Duga Pengunjuk Rasa di MK Bukan Pendukung Prabowo
Kubu Prabowo mengklaim pelanggaran pemilu terstruktur, sistematis, dan masif terjadi di Pilpres 2019. Kondisi ini dianggap melanggar prinsip pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber dan jurdil).
Prabowo cs menyebut Jokowi-Ma'ruf seharusnya hanya mendapatkan 63,5 juta suara atau 48 persen dukungan. Sementara itu, Prabowo-Sandi mengantongi 68,6 juta suara atau 52 persen dukungan.
Prabowo-Sandi memohon dimenangkan di Pilpres 2019 kepada MK. Pasangan nomor urut 02 mengharapkan MK mendiskualifikasi Jokowi-Ma’ruf atau setidaknya memerintahkan KPU mengadakan pemungutan suara ulang.
MK pun bakal menjadi panggung terakhir Pilpres 2019 yang berlangsung panas. Putusan akhir PHPU Pilpres 2019 akan dibacakan MK Kamis, 27 Juni 2019.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((OGI))
BERITA TERKAIT
