MK Optimistis Menyelesaikan Perkara Perselisihan Hasil Pilpres Tepat Waktu
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (kiri) dan Wakil Ketua MK Saldi Isra. (Branda Antara)
Jakarta: Mahkamah Konstitusi (MK) optimistis bisa menyelesaikan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (PHPilpres) tepat waktu. MK punya waktu selama 14 hari kerja.
“Tentu MK optimis dan semaksimal mungkin akan menangani perkara pilpres ini dengan sebaik-baiknya,” kata Ketua MK Suhartoyo, dikutip dari laman resmi MK di Jakarta, Jumat, 22 Maret 2024.
Diketahui, pada Kamis, 21 Maret 2024, pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut satu Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN) mendaftarkan permohonan PHPilpres ke Mahkamah Konstitusi dengan diwakili tim hukumnya. Permohonan AMIN didaftarkan dengan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3) Nomor 01-01/AP3-PRES/Pan.MK/03/2024.
Dengan adanya permohonan tersebut, Suhartoyo menjelaskan dua hari akan digunakan untuk penyampaian permohonan oleh pemohon. Lalu, satu hari berikutnya akan dimanfaatkan untuk mendengarkan keterangan dan jawaban pihak termohon KPU, Bawaslu, dan pihak terkait pada pagi dan sore hari.
"Kemudian, akan ada waktu untuk pembuktian selama empat hari untuk setiap nomor laporan. Nanti Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) itu diregistrasikan untuk pemanggilan dua hari. Itu sudah menghabiskan 10 hari dan sisanya nanti untuk Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) dan putusan,” jelas dia.
Tidak hanya permohonan PHPilres, MK juga telah menerima Pengajuan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 (PHPileg) yang pertama pada Kamis (21/3) pukul 22.27 WIB.
Nurmiati La Abusaleh yang berasal dari Partai Amanat Nasional (PAN) mengajukan gugatan hasil pemilu anggota legislatif Maluku Dapil Maluku Tengah 3. Permohonan tersebut tercatat dalam AP3 dengan Nomor 01-02-12-31/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024.
Namun, berbeda dengan PHPilpres, masa penyelesaian PHPileg adalah paling lama 30 hari sejak permohonan dicatat dalam e-BRPK.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((LDS))
“Tentu MK optimis dan semaksimal mungkin akan menangani perkara pilpres ini dengan sebaik-baiknya,” kata Ketua MK Suhartoyo, dikutip dari laman resmi MK di Jakarta, Jumat, 22 Maret 2024.
Diketahui, pada Kamis, 21 Maret 2024, pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut satu Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN) mendaftarkan permohonan PHPilpres ke Mahkamah Konstitusi dengan diwakili tim hukumnya. Permohonan AMIN didaftarkan dengan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3) Nomor 01-01/AP3-PRES/Pan.MK/03/2024.
Dengan adanya permohonan tersebut, Suhartoyo menjelaskan dua hari akan digunakan untuk penyampaian permohonan oleh pemohon. Lalu, satu hari berikutnya akan dimanfaatkan untuk mendengarkan keterangan dan jawaban pihak termohon KPU, Bawaslu, dan pihak terkait pada pagi dan sore hari.
"Kemudian, akan ada waktu untuk pembuktian selama empat hari untuk setiap nomor laporan. Nanti Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) itu diregistrasikan untuk pemanggilan dua hari. Itu sudah menghabiskan 10 hari dan sisanya nanti untuk Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) dan putusan,” jelas dia.
| Baca: MK Pastikan Anwar Usman Tidak Terlibat dalam Sengketa Pemilu |
Tidak hanya permohonan PHPilres, MK juga telah menerima Pengajuan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 (PHPileg) yang pertama pada Kamis (21/3) pukul 22.27 WIB.
Nurmiati La Abusaleh yang berasal dari Partai Amanat Nasional (PAN) mengajukan gugatan hasil pemilu anggota legislatif Maluku Dapil Maluku Tengah 3. Permohonan tersebut tercatat dalam AP3 dengan Nomor 01-02-12-31/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024.
Namun, berbeda dengan PHPilpres, masa penyelesaian PHPileg adalah paling lama 30 hari sejak permohonan dicatat dalam e-BRPK.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((LDS))
BERITA TERKAIT
