KPU: Tahapan Pemilu Selesai di MK
Ketua KPU Arief Budiman. Foto: Medcom.id/Siti Yona Hukmana.
Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) meminta semua pihak menerima putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa perselisihan hasil pemilu (PHPU) Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Tahapan pemilu selesai di tangan MK.
"Tahapan pemilu itu selesai di putusan MK. Saya tidak tahu kalau ada tahapan lain," kata Ketua KPU Arief Budiman di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta, Jumat, 28 Juni 2019.
Arief menanggapi pernyataan calon presiden (capres) nomor urut 02 Prabowo Subianto yang masih mencari celah hukum setelah MK menolak gugatannya. Menurut Arief, undang-undang sudah menegaskan putusan MK bersifat final dan mengikat.
KPU juga enggan menanggapi wacana membawa persoalan pemilu ke Mahkamah Internasional. Jalur tersebut, kata Arief, tidak disediakan dalam undang-undang.
"(Wacana gugatan di Mahkamah Internasional) itu bukan tahapan pemilu. Maka Jangan tanya KPU. Kalau dalam tahapan pemilu, yang dibuat KPU hanya sampai putusan MK," tegas dia.
Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto menerima keputusan MK. Namun, dia masih mencari celah hukum untuk melawan putusan ini.
"Kami akan konsultasi ke tim untuk meminta saran dan pendapat apakah masih ada langkah hukum yang bisa kita tempuh," kata Prabowo di kediamannya, Jakarta Selatan, Kamis, 27 Juni 2019
Ketua Umum Partai Gerindra itu menyerahkan kebenaran hakiki kepada Allah SWT. Dia pun berencana mengundang partai politik (parpol) di Koalisi Adil Makmur untuk bermusyawarah.
Dalam putusannya, MK menolak seluruh permohonan sengketa Pilpres 2019 dari Prabowo-Sandiaga Uno. Dengan demikian, pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin sah menjadi presiden dan wakil presiden terpilih periode 2019-2024.
"Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua MK Anwar Usman saat membacakan putusan di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat.
Baca: Pembina Partai Gerindra Tolak Rekonsiliasi
Putusan ini diambil secara bulat oleh sembilan hakim MK. Tidak ada perbedaan pendapat (dissenting opinion) dalam pengambilan putusan ini.
Dalam pertimbangannya, MK memang mematahkan seluruh dalil yang diajukan pasangan calon nomor urut 02. Prabowo dianggap tidak dapat membuktikan adanya kecurangan terstruktur, sistematis, dan masfi (TSM) dalam Pilpres 2019.
MK salah satunya menolak dalil tim kuasa hukum Prabowo-Sandiaga terkait adanya 2.984 tempat pemungutan suara (TPS) atau 895.200 suara siluman. Pasalnya, daerah mana saja yang terdapat TPS siluman tidak dapat dibuktikan.
MK juga menilai sistem informasi penghitungan (situng) KPU tak dapat dijadikan dasar penghitungan rekapitulasi suara. Situng tak dapat memengaruhi hasil rekapitulasi suara nasional secara berjenjang.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((OGI))
"Tahapan pemilu itu selesai di putusan MK. Saya tidak tahu kalau ada tahapan lain," kata Ketua KPU Arief Budiman di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta, Jumat, 28 Juni 2019.
Arief menanggapi pernyataan calon presiden (capres) nomor urut 02 Prabowo Subianto yang masih mencari celah hukum setelah MK menolak gugatannya. Menurut Arief, undang-undang sudah menegaskan putusan MK bersifat final dan mengikat.
KPU juga enggan menanggapi wacana membawa persoalan pemilu ke Mahkamah Internasional. Jalur tersebut, kata Arief, tidak disediakan dalam undang-undang.
"(Wacana gugatan di Mahkamah Internasional) itu bukan tahapan pemilu. Maka Jangan tanya KPU. Kalau dalam tahapan pemilu, yang dibuat KPU hanya sampai putusan MK," tegas dia.
Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto menerima keputusan MK. Namun, dia masih mencari celah hukum untuk melawan putusan ini.
"Kami akan konsultasi ke tim untuk meminta saran dan pendapat apakah masih ada langkah hukum yang bisa kita tempuh," kata Prabowo di kediamannya, Jakarta Selatan, Kamis, 27 Juni 2019
Ketua Umum Partai Gerindra itu menyerahkan kebenaran hakiki kepada Allah SWT. Dia pun berencana mengundang partai politik (parpol) di Koalisi Adil Makmur untuk bermusyawarah.
Dalam putusannya, MK menolak seluruh permohonan sengketa Pilpres 2019 dari Prabowo-Sandiaga Uno. Dengan demikian, pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin sah menjadi presiden dan wakil presiden terpilih periode 2019-2024.
"Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua MK Anwar Usman saat membacakan putusan di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat.
Baca: Pembina Partai Gerindra Tolak Rekonsiliasi
Putusan ini diambil secara bulat oleh sembilan hakim MK. Tidak ada perbedaan pendapat (dissenting opinion) dalam pengambilan putusan ini.
Dalam pertimbangannya, MK memang mematahkan seluruh dalil yang diajukan pasangan calon nomor urut 02. Prabowo dianggap tidak dapat membuktikan adanya kecurangan terstruktur, sistematis, dan masfi (TSM) dalam Pilpres 2019.
MK salah satunya menolak dalil tim kuasa hukum Prabowo-Sandiaga terkait adanya 2.984 tempat pemungutan suara (TPS) atau 895.200 suara siluman. Pasalnya, daerah mana saja yang terdapat TPS siluman tidak dapat dibuktikan.
MK juga menilai sistem informasi penghitungan (situng) KPU tak dapat dijadikan dasar penghitungan rekapitulasi suara. Situng tak dapat memengaruhi hasil rekapitulasi suara nasional secara berjenjang.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((OGI))
BERITA TERKAIT
