Pembina Partai Gerindra Tolak Rekonsiliasi
Capres nomor urut 01 Joko Widodo (kiri) bersalaman dengan capres nomor urut 02 Prabowo Subianto. Foto: MI/Rommy Pujianto
Jakarta: Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Maher Algadri menilai tidak perlu ada rekonsiliasi antara Prabowo Subianto dan Joko Widodo. Karena oposisi dibutuhkan untuk mengawal pemerintahan.
"Kalau saya bilang jangan, proses demokrasi itu adalah pemilihan. Jadi yang kalah biar tetap kalah, yang menang, menang. Biar yang kalah di luar menjadi oposisi, kalau enggak bukan demokrasi," ujar Maher di kediaman Prabowo, Jalan Kartanegara, Jakarta Selatan, Jumat, 28 Juni 2019.
Menurut dia, iklim politik menjadi tidak baik bila ada rekonsiliasi dari kedua kubu. "Masa semua pada kongko-kongko. Jangan, yang sehat dong. Selalu ada check and balance, jadi yang kuasa dikontrol oleh oposisi," tuturnya.
Pada Pilpres 2019, Prabowo yang berpasangan dengan Sandiaga Uno memperoleh 68.650.239 suara atau 44,50 persen dari hasil rekapitulasi suara nasional Komisi Pemilihan Umum (KPU). Menurut Maher, jumlah itu cukup besar dan Prabowo harus menghargai para pemilihnya untuk tetap menjadi oposisi.
"45 persen itu bukan kecil. Besar sekali, makanya ini kan bukan masalah Prabowo atau apa, ini masalah 45 persen itu 70 juta lebih (suara). Harus dihargai," pungkasnya.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((AZF))
"Kalau saya bilang jangan, proses demokrasi itu adalah pemilihan. Jadi yang kalah biar tetap kalah, yang menang, menang. Biar yang kalah di luar menjadi oposisi, kalau enggak bukan demokrasi," ujar Maher di kediaman Prabowo, Jalan Kartanegara, Jakarta Selatan, Jumat, 28 Juni 2019.
Menurut dia, iklim politik menjadi tidak baik bila ada rekonsiliasi dari kedua kubu. "Masa semua pada kongko-kongko. Jangan, yang sehat dong. Selalu ada check and balance, jadi yang kuasa dikontrol oleh oposisi," tuturnya.
Pada Pilpres 2019, Prabowo yang berpasangan dengan Sandiaga Uno memperoleh 68.650.239 suara atau 44,50 persen dari hasil rekapitulasi suara nasional Komisi Pemilihan Umum (KPU). Menurut Maher, jumlah itu cukup besar dan Prabowo harus menghargai para pemilihnya untuk tetap menjadi oposisi.
"45 persen itu bukan kecil. Besar sekali, makanya ini kan bukan masalah Prabowo atau apa, ini masalah 45 persen itu 70 juta lebih (suara). Harus dihargai," pungkasnya.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((AZF))
BERITA TERKAIT
