Survei: 69 Persen Masyarakat Percaya Pemilu Jujur Adil
Pemilu. Ilustrasi: Medcom.id/Mohammad Rizal.
Jakarta: Lembaga survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menyebut sebagian besar masyarakat percaya Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 berlangsung jujur dan adil. Hal itu terlihat dalam penelitian terbaru soal tingkat kepercayaan masyarakat kepada Pemilu 2019.
"Bahwa sebesar 69 persen masyarakat Indonesia percaya Pemilu 2019 telah berlangsung jujur dan adil," kata Direktur Program SMRC Sirojudin Abbas seperti dilansir Media Indonesia, Senin, 17 Juni 2019.
Dia menyebut angka itu didapat dari hasil survei nasional SMRC terhadap 1.220 responden. "Responden itu secara random di seluruh Indonesia mulai 20 Mei-1 Juni. Margin of error dari survei ialah 3,05 persen," ujar Sirojudin.
Atas hasil itu, dia membantah adanya kekecewaan pada proses pemilu. Tingkat demokrasi Tanah Air dinilai masih baik. "Jadi anggapan bahwa pemilu tidak berlansung jurdil tidak sejalan dengan penilaian mayoritas warga Indonesia."
Hasil survei itu tidak jauh berbeda dengan tingkat kepercayaan pada Pemilu 2009 dan 2014. Satu dekade lalu, angka yang didapat mencapai 67 persen, sedangkan pada 2014 sebesar 70,7 persen.
Sebelumnya, pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno melayangkan gugatan terhadap hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Dalam pokok permohonannya kepada Mahkamah Konstitusi (MK), Prabowo menuding sebanyak 21 juta suara pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin bermasalah.
KPU sejatinya menetapkan pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf mendapatkan 85 juta suara atau 55,5 persen dukungan. Sementara itu, Prabowo-Sandi meraih 68 juta suara atau 44,5 persen dukungan.
Penghitungan suara ini dituduh ditetapkan melalui cara tak benar dan melawan hukum. Jokowi sebagai capres petahana dianggap menyalahgunakan kewenangannya sebagai presiden.
Baca: Dalih Sandiaga Terkait Penambahan Petitum
Kubu Prabowo mengeklaim pelanggaran pemilu terstruktur, sistematis, dan massif terjadi di Pilpres 2019. Kondisi ini dianggap melanggar prinsip pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber dan jurdil).
Prabowo cs menyebut Jokowi-Ma'ruf seharusnya hanya mendapatkan 63,5 juta suara atau 48 persen dukungan. Sementara itu, Prabowo-Sandi mengantongi 68,6 juta suara atau 52 persen dukungan.
Prabowo-Sandi pun memohon dimenangkan di Pilpres 2019 kepada MK. Pasangan nomor urut 02 mengharapkan MK mendiskualifikasi Jokowi-Ma’ruf atau setidaknya memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengadakan pemungutan suara ulang.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((OGI))
"Bahwa sebesar 69 persen masyarakat Indonesia percaya Pemilu 2019 telah berlangsung jujur dan adil," kata Direktur Program SMRC Sirojudin Abbas seperti dilansir Media Indonesia, Senin, 17 Juni 2019.
Dia menyebut angka itu didapat dari hasil survei nasional SMRC terhadap 1.220 responden. "Responden itu secara random di seluruh Indonesia mulai 20 Mei-1 Juni. Margin of error dari survei ialah 3,05 persen," ujar Sirojudin.
Atas hasil itu, dia membantah adanya kekecewaan pada proses pemilu. Tingkat demokrasi Tanah Air dinilai masih baik. "Jadi anggapan bahwa pemilu tidak berlansung jurdil tidak sejalan dengan penilaian mayoritas warga Indonesia."
Hasil survei itu tidak jauh berbeda dengan tingkat kepercayaan pada Pemilu 2009 dan 2014. Satu dekade lalu, angka yang didapat mencapai 67 persen, sedangkan pada 2014 sebesar 70,7 persen.
Sebelumnya, pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno melayangkan gugatan terhadap hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Dalam pokok permohonannya kepada Mahkamah Konstitusi (MK), Prabowo menuding sebanyak 21 juta suara pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin bermasalah.
KPU sejatinya menetapkan pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf mendapatkan 85 juta suara atau 55,5 persen dukungan. Sementara itu, Prabowo-Sandi meraih 68 juta suara atau 44,5 persen dukungan.
Penghitungan suara ini dituduh ditetapkan melalui cara tak benar dan melawan hukum. Jokowi sebagai capres petahana dianggap menyalahgunakan kewenangannya sebagai presiden.
Baca: Dalih Sandiaga Terkait Penambahan Petitum
Kubu Prabowo mengeklaim pelanggaran pemilu terstruktur, sistematis, dan massif terjadi di Pilpres 2019. Kondisi ini dianggap melanggar prinsip pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber dan jurdil).
Prabowo cs menyebut Jokowi-Ma'ruf seharusnya hanya mendapatkan 63,5 juta suara atau 48 persen dukungan. Sementara itu, Prabowo-Sandi mengantongi 68,6 juta suara atau 52 persen dukungan.
Prabowo-Sandi pun memohon dimenangkan di Pilpres 2019 kepada MK. Pasangan nomor urut 02 mengharapkan MK mendiskualifikasi Jokowi-Ma’ruf atau setidaknya memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengadakan pemungutan suara ulang.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((OGI))
BERITA TERKAIT
