Jakarta: Penambahan tuntutan atau petitum dari kubu pasangan calon 02 bukan tanpa alasan. Sebanyak delapan butir tambahan dipercaya bisa menguatkan gugatan sengketa hasil pemilihan presiden di Mahkamah Konsitutusi (MK).

"Diharapkan bisa menjadi bagian daripada meningkatkan kualitas dari proses in tentunya harapkan kita dikaji. Putuasan seadil-adilnya," kata caon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno di kediamannya, Jumat malam, 14 Juni 2019.

Baca Juga: Sandiaga: Sengketa di MK Bukan Lagi Soal Prabowo-Sandi

Sandiaga mengakui tuntutan awalnya hanya tujuh butir. Namun seiring perkembangan temuan, pihaknya menambahkan petitum hingga menjadi 15 butir.

Ia sempat bercerita bagaimana penambahan terjadi. Saat memohonkan ke MK pada 24 Mei 2019, tim kuasa hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) sudah optimis dengan tujuh petitum.

Namun saat memasuki periode Idul Fitri, pihaknya mendapatkan bahan untuk petitum baru. Sehingga hal tersebut disusulkan guna menambah jumlah tuntutan.

"Jumlah tadi yang disampaikan bagian dari bukti-bukti yang tambahan dokumentasi argumentasi yang ajukan, yang dikerjakan oleh tim pada saat lebaran" kata Sandiaga.

Ia meyakini penambahan itu akan memberi dampak. Sebab argumen tim kuasa hukum akan lebih kuat dan memperkaya kontstruksi permohonan.

Baca Juga: Sandiaga Apresiasi Ketua MK

Sandiaga mengapresiasi tim hukum terkait hal ini. Menurutnya, mereka sudah bekerja keras dan berdedikasi penuh.

"Mereka berkorban untuk kepentingan yang lebih besar kepentingan masyarakat, kepentingan umat, dan kepentingan bangsa secara keseluruhan," ujarnya.

Berikut 15 tuntutan Prabowo-Sandiaga di Mahkamah Konstitusi:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Seluruhnya;

2. Menyatakan batal dan tidak sah Keputusan komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.08-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam pemilihan Umum Tahun 2019 dan Berita Acara KPU RI Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019, sepanjang terkait dengan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2019;

3. menyatakan perolehan suara yang benar adalah sebagai berikut:
1. Ir. H. Joko Widodo - Prof. Dr. (HC) KH Maruf Amin
Suara: 63.573.169
%: 48%
2. Prabowo Subianto - H. Sandiaga Salahuddin Uno
Suara: 68.650.239
%: 52%
Jumlah:
Suara: 132.223.408
%: 100,00%

4. Menyatakan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 01, H. Ir. Joko Widodo dan Prof. Dr. (HC) KH Ma'ruf Amin, MA, terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran dan kecurangan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 secara terstruktur, sistematis, dan masif;

5. Membatalkan (mendiskualifikasi) Pasangan Calon Presiden dan Wakil Nomor Urut 01, H. Ir. Joko Widodo dan Prof. Dr. (HC) KH. Ma'ruf Amin, MA, sebagai Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;

6. Menetapkan Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Nomor Urut 2, H. PRABOWO SUBIANTO dan H. SANDIAGA SALAHUDDIN UNO sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode tahun 2019-2024;

7. Memerintahkan kepada Termohon untuk seketika mengeluarkan surat keputusan tentang penetapan H. PRABOWO SUBIANTO dan H. SANDIAGA SALAHUDDIN UNO sebagai Presiden dan Wakil Presiden Terpilih periode tahun 2019-2024;

8. Menyatakan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 01, H. Ir. Joko Widodo dan Prof. Dr. (HC) KH. Ma'ruf Amin, MA, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran dan kecurangan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 melalui penggelembungan dan pencurian suara secara Terstruktur, Sistematis dan Masif;

9. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 02, H. PRABOWO SUBIANTO dan H. SANDIAGA SALAHUDDIN UNO sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode tahun 2019-2024;

10. Memerintahkan kepada Termohon untuk seketika untuk mengeluarkan surat keputusan tentang penetapan H. PRABOWO SUBIANTO dan H. SANDIAGA SALAHUDDIN UNO sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode tahun 2019-2014;
Atau,

11. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang secara jujur dan adil di seluruh wilayah Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945.
Atau,

12. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang secara jujur dan adil di sebagian provinsi di Indonesia, yaitu setidaknya di provinsi: Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, DKI Jakarta, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Papua, dan Kalimantan tengah, agar dilaksanakan sesuai amanat yang tersebut di dalam Pasal 22E ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945;

13. Memerintahkan kepada lembaga negara yang berwenang untuk melakukan pemberhentian seluruh komisioner dan melakukan rekrutmen baru untuk mengisi jabatan komisioner KPU;

14. Memerintahkan KPU untuk melakukan penetapan pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap yang dapat dipertanggungjawabkan dengan melibatkan pihak yang berpkepentingan dan berwenang;

15. Memerintahkan KPU untuk melakukan Audit terhadap Sistem Informasi Perhitungan Suara, khususnya namun tidak terbatas pada Situng;
Apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id

((ADN))