MK Tolak Gugatan Tiga Parpol di Jawa Tengah
Ilustrasi- sidang sengketa PHPU Pilpres di Mahkamah Konstitusi. MI/Susanto.
Jakarta: Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan sengketa perselisihan hasil pemilu (PHPU) legislatif yang diajukan Partai Amanat Nasional (PAN) di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. MK menilai permohonan PAN kabur.
"Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima,” kata Ketua MK Anwar Usman di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu, 7 Juli 2019.
Gugatan yang diajukan PAN terkait kursi DPRD Kabupaten Kudus daerah pemilihan (dapil) 3. Gugatan ini teregistrasi dengan nomor perkara 115-12-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.
Dalam pertimbangan hukumnya, MK menilai PAN dalam permohonanya tidak meminta MK membatalkan suara yang ditetapkan KPU. Sebaliknya, PAN hanya meminta MK menetapkan perolehan suara yang benar menurut pemohon untuk empat partai politik saja, yaitu Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai NasDem, dan Partai Gerindra. Namun dalam tabel perolehan suara terkait empat parpol tersebut angkanya berbeda antara yang ditampilkan dalam posita dan petitum.
"Kami memandang permohonan tidak jelas dan kabur. Sehingga pokok permohonan tidak kami pertimbangkan," ujar hakim MK Manahan Sitompul.
Baca: MK Putus 72 Perkara Gugatan Pileg
MK juga mementahkan gugatan Partai Demokrat untuk gugatan PHPU legislatif DPR RI untuk dapil Jawa Tengah III. Gugatan itu teregistrasi di nomor perkara 55-14-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.
Gugatan ini merupakan sengketa antarcaleg Demokrat, di mana caleg nomor urut 1 Djoko Udjianto mendalilkan terjadi kecurangan masif yang dilakukan caleg nomor urut 2 Hermusa Octaviani.
Namun begitu, Hakim MK berpandangan gugatan ini tak dapat diterima lantaran pemohon tidak menyajikan perolehan suara sesuai perhitungannya.
"Selain itu, Pemohon tidak menjelaskan di mana Pemohon kehilangan suara, tidak ada rincian yang jelas di TPS mana saja dan berapa suara yang hilang di tiap-tiap TPS. Termasuk tidak menampilkan persandingan perolehan suara yang benar menurut Pemohon dan Termohon," ujar Hakim MK Aswanto saat membacakan pertimbangan hukumnya.
Nasib serupa juga menimpa permohonan Partai Gerindra untuk Pileg Anggota DPRD Kabupaten Magelang dapil Magelang 4. Dalam perkara ini, Gerindra mendalilkan terjadi pengurangan suara secara signifikan milik caleg DPRD Kabupaten Magelang Partai Gerindra Agus Wariono.
Namun dalam pertimbangan hukumnya, MK tak menemukan uraian perolehan suara pemohon dalam posita, "Amar putusan, mengadili, menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima," kata Ketua MK, Anwar Usman.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((DRI))
"Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima,” kata Ketua MK Anwar Usman di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu, 7 Juli 2019.
Gugatan yang diajukan PAN terkait kursi DPRD Kabupaten Kudus daerah pemilihan (dapil) 3. Gugatan ini teregistrasi dengan nomor perkara 115-12-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.
Dalam pertimbangan hukumnya, MK menilai PAN dalam permohonanya tidak meminta MK membatalkan suara yang ditetapkan KPU. Sebaliknya, PAN hanya meminta MK menetapkan perolehan suara yang benar menurut pemohon untuk empat partai politik saja, yaitu Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai NasDem, dan Partai Gerindra. Namun dalam tabel perolehan suara terkait empat parpol tersebut angkanya berbeda antara yang ditampilkan dalam posita dan petitum.
"Kami memandang permohonan tidak jelas dan kabur. Sehingga pokok permohonan tidak kami pertimbangkan," ujar hakim MK Manahan Sitompul.
Baca: MK Putus 72 Perkara Gugatan Pileg
MK juga mementahkan gugatan Partai Demokrat untuk gugatan PHPU legislatif DPR RI untuk dapil Jawa Tengah III. Gugatan itu teregistrasi di nomor perkara 55-14-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.
Gugatan ini merupakan sengketa antarcaleg Demokrat, di mana caleg nomor urut 1 Djoko Udjianto mendalilkan terjadi kecurangan masif yang dilakukan caleg nomor urut 2 Hermusa Octaviani.
Namun begitu, Hakim MK berpandangan gugatan ini tak dapat diterima lantaran pemohon tidak menyajikan perolehan suara sesuai perhitungannya.
"Selain itu, Pemohon tidak menjelaskan di mana Pemohon kehilangan suara, tidak ada rincian yang jelas di TPS mana saja dan berapa suara yang hilang di tiap-tiap TPS. Termasuk tidak menampilkan persandingan perolehan suara yang benar menurut Pemohon dan Termohon," ujar Hakim MK Aswanto saat membacakan pertimbangan hukumnya.
Nasib serupa juga menimpa permohonan Partai Gerindra untuk Pileg Anggota DPRD Kabupaten Magelang dapil Magelang 4. Dalam perkara ini, Gerindra mendalilkan terjadi pengurangan suara secara signifikan milik caleg DPRD Kabupaten Magelang Partai Gerindra Agus Wariono.
Namun dalam pertimbangan hukumnya, MK tak menemukan uraian perolehan suara pemohon dalam posita, "Amar putusan, mengadili, menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima," kata Ketua MK, Anwar Usman.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((DRI))
BERITA TERKAIT
