Suasana sidang perdana sengketa perselisihan hasil pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi. MI/Susanto.
Suasana sidang perdana sengketa perselisihan hasil pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi. MI/Susanto.

Kubu Prabowo Dinilai Kehabisan Bahan Gugatan

Pemilu gugatan ke mk Sidang Sengketa Pilpres 2019
Candra Yuri Nuralam • 18 Juni 2019 02:00
Jakarta: Wakil Ketua Tim Hukum Tim Kampanye Nasional (TKN) Jowo Widodo-Ma,ruf Amin, I Wayan Sudirta menilai permasalahan yang digugat oleh kubu Prabowo-Sandi di Mahkamah Konstitusi (MK) lemah. Beberapa gugatan kubu Prabowo dinilai hanya mencari kesalahan.
 
"Ada 15 kelemahan dari lampiran itu, antara lain, mereka tumpang tindih membedakan yang harusnya diselesaikan Bawaslu dan hasil yang diselesaikan di MK," kata Wayan dalam acara Primetime News Metro TV, Senin 17 Juni 2019.
 
Baca juga:MK Dinilai Tak akan Pertimbangkan Pendapat Kuasa Hukum 02

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Menurut Wayan, gugatan dari kubu Prabowo hanya mencari celah agar Jokowi-Ma'ruf mendapat diskualifikasi. Persoalan selisih suara sudah lagi bukan gugatan utama dari kubu Prabowo di MK.
 
"Ada juga yang mempersoalkan status Kiai Ma'ruf. Padahal jelas yang namanya karyawan atau direksi BUMN berbeda dengan anak perusahaan BUMN," ujar Wayan.
 
Wayan juga menilai kubu Prabowo tidak mengerti dengan pasti gugatan apa yang harus digugat di MK. Salah satunya adalah permasalahan dana kampanye Jokowi-Ma'ruf.
 
"Dana kampanye itu prosesnya sudah lewat, kenapa diungkit lagi ? Kan sudah ada audit dari akuntan yang mengatakan tidak ada masalah lagi sudah clear," tutur Wayan.
 
Wayan mengatakan, jika permasalahan jabatan dan dana kampanye seharusnya bukan digugat di MK. Seharusnya juga, gugatan itu dipermasalahkan saat masa kampanye bukan setelah pemilu selesai.
 
Kubu Prabowo dinilai hanya mencari alasan agar bisa mendiskualifikasi Jokowi-Ma'ruf. Padahal, menurut Wayan, kubu Prabowo sama sekali tidak mempunyai bahan untuk digugatkan.
 
"Pemohon ini (kubu Prabowo) kekurangan bahan, segala hal-hal yang harusnya diproses sebelum MK sudah dibagi habis, sehingga MK harusnya mengadili persoalan soal suara," tegas Wayan.

 

(BOW)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif