Gerindra Dinilai Tak Mudah Gabung Koalisi Jokowi
Koordinator Formappi Sebastian Salang -- Foto: MI/Bary Fathahilah
Jakarta: Pengamat politik Sebastian Salang menilai tidak mudah bagi Partai Gerindra bergabung ke koalisi Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Gerindra pasti memiliki pertimbangan untuk mengambil keputusan tersebut.
Menurut Sebastian, salah satu pertimbangannya yakni aspirasi dari para pendukungnya. Ia melihat, para pendukung Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno pada Pilpres 2019 ini akan sulit menerima jika Gerindra gabung koalisi pemerintahan.
"Gerindra tentu punya pertimbangan, nanti apa kata pendukungnya? Ini berkaitan dengan pemilu berikutnya," kata Sebastian dalam sebuah diskusi di Kantor Formappi, Jakarta, Jumat, 28 Juni 2019.
Baca juga: Gerindra Dinilai Bisa Jadi Duri Dalam Daging di Kabinet
Menurut Sebastian, baik Jokowi dan pihak Gerindra pasti memiliki kalkulasi tersendiri terkait hal tersebut. Apalagi, Jokowi juga harus berkonsultasi dengan partai koalisi yang pada Pilpres 2019 ini mendukungnya.
Partai koalisi tentu juga akan mempertimbangkan manfaat gabungnya Gerindra ke koalisi. Oleh karena itu, menurut dia, tidak mudah bagi Jokowi untuk meyakinkan partai koalisi ihwal wacana gabungnya Gerindra.
"Partai koalisi pendukung 01 pasti berharap dapat jatah berapa menteri. Kalau ditambah koalisi 02 tentu kurangi jatah kabinet. Itu penting dibicarakan," ungkapnya.
Baca juga: Pembina Partai Gerindra Tolak Rekonsiliasi
Namun begitu, menurut dia, praktik oposisi menyebrang ke pemerintah bukan hal baru di kancah politik Indonesia. Hal ini dikarenakan, koalisi sejak awal tidak dibangun dengan solid.
"Ada kesan koalisi untuk jangka pendek saja. Untuk usung capres lalu tercerai berai. Yang kalah bisa gabung ke yang menang," jelas dia.
Lebih lanjut, menurutnya, seharusnya Gerindra dan koalisi lainnya yang berada dalam satu gerbong seperti PAN, Demokrat, dan PKS bisa membangun tradisi oposisi yang baik. Pasalnya, dalam negara berdemokrasi juga membutuhkan kekuatan yang mengimbangi pemerintahan yang sedang berkuasa.
"Demokrasi akan sehat kalau ada check and balances. Kalau tudak, cenderung tergoda menyalahgunakan kekuasaan. Berada di luar pemerintahan juga bukan pilihan yang tidak terhormat. Kalau bisa membangun oposisi yang konstruktif itu juga baik," tegasnya.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((BOW))
Menurut Sebastian, salah satu pertimbangannya yakni aspirasi dari para pendukungnya. Ia melihat, para pendukung Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno pada Pilpres 2019 ini akan sulit menerima jika Gerindra gabung koalisi pemerintahan.
"Gerindra tentu punya pertimbangan, nanti apa kata pendukungnya? Ini berkaitan dengan pemilu berikutnya," kata Sebastian dalam sebuah diskusi di Kantor Formappi, Jakarta, Jumat, 28 Juni 2019.
Baca juga: Gerindra Dinilai Bisa Jadi Duri Dalam Daging di Kabinet
Menurut Sebastian, baik Jokowi dan pihak Gerindra pasti memiliki kalkulasi tersendiri terkait hal tersebut. Apalagi, Jokowi juga harus berkonsultasi dengan partai koalisi yang pada Pilpres 2019 ini mendukungnya.
Partai koalisi tentu juga akan mempertimbangkan manfaat gabungnya Gerindra ke koalisi. Oleh karena itu, menurut dia, tidak mudah bagi Jokowi untuk meyakinkan partai koalisi ihwal wacana gabungnya Gerindra.
"Partai koalisi pendukung 01 pasti berharap dapat jatah berapa menteri. Kalau ditambah koalisi 02 tentu kurangi jatah kabinet. Itu penting dibicarakan," ungkapnya.
Baca juga: Pembina Partai Gerindra Tolak Rekonsiliasi
Namun begitu, menurut dia, praktik oposisi menyebrang ke pemerintah bukan hal baru di kancah politik Indonesia. Hal ini dikarenakan, koalisi sejak awal tidak dibangun dengan solid.
"Ada kesan koalisi untuk jangka pendek saja. Untuk usung capres lalu tercerai berai. Yang kalah bisa gabung ke yang menang," jelas dia.
Lebih lanjut, menurutnya, seharusnya Gerindra dan koalisi lainnya yang berada dalam satu gerbong seperti PAN, Demokrat, dan PKS bisa membangun tradisi oposisi yang baik. Pasalnya, dalam negara berdemokrasi juga membutuhkan kekuatan yang mengimbangi pemerintahan yang sedang berkuasa.
"Demokrasi akan sehat kalau ada check and balances. Kalau tudak, cenderung tergoda menyalahgunakan kekuasaan. Berada di luar pemerintahan juga bukan pilihan yang tidak terhormat. Kalau bisa membangun oposisi yang konstruktif itu juga baik," tegasnya.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((BOW))
BERITA TERKAIT
