Bawaslu Dilarang Terbitkan Putusan Perkara yang Ditangani MK
Ketua majelis hakim Aswanto (tengah) didampingi dua hakim konstitusi Manahan Sitompul (kanan) dan Saldi Isra (kiri). (Foto: MI/Susanto)
Jakarta: Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tak lagi menerbitkan putusan perkara yang telah masuk ke MK. MK tak ingin ada putusan hukum lain di tengah proses perselisihan hasil pemilu (PHPU).
Hal itu disampaikan hakim MK Saldi Isra usai melakukan pembukaan kotak suara pemilihan anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau untuk perkara perselisihan suara antarcaleg Partai Gerindra.
"Jadi hasil pembukaan kotak suara tadi, pelacakan kita tadi yang akan dijadikan pertimbangan Mahkamah. Bukan karena rekomendasi (putusan) Bawaslu. Ini yang akan jadi fakta persidangan, kita sudah melihat suara di dalamya," kata Saldi di Gedung MK, Jakarta, Kamis 25 Juli 2019.
Saldi menegaskan hal itu lantaran pada persidangan Rabu, 24 Juli 2019 lalu diperoleh fakta adanya rekomendasi Bawaslu yang memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melakukan koreksi formulir DAA-1 (hasil rekap di tingkat kelurahan/desa) dan DA-1 (hasil rekap di tingkat kecamatan) dengan mengacu pada formulir C1 Plano (hasil penghitungan suara di TPS).
Baca juga: Ahli Sebut Evi Tak Langgar Aturan
Perkara ini sendiri merupakan perselisihan suara antarcaleg DPRD Provinsi Kepri daerah pemilihan IV Partai Gerindra. Dalam perkara ini, caleg nomor urut 1 Nyanyang Haris Pratamura mempermasalahkan selisih suara yang diperolehnya dengan suara milik caleg nomor urut 2, Asnah. Nyanyang menduga selisih itu terjadi lantaran ada pengurangan suara miliknya dan menyebabkan dirinya kehilangan kursi.
Perkara tersebut ternyata juga dilaporkan ke Bawaslu oleh pemohon pada 23 Mei 2019. Bawaslu bahkan sudah mengeluarkan putusan pada 24 Juni 2019.
Saldi kesal lantaran Bawaslu mengeluarkan putusan itu saat perkara telah didaftarkan di MK. Saldi khawatir akan timbul ketidakpastian hukum jika nantinya putusan MK tak sejalan dengan putusan Bawaslu.
Menjawab hal itu, anggota Bawaslu Rahmat Bagja menyebut perkara itu masuk ke Bawaslu sebelum proses sengketa PHPU dimulai. Namun menurut Saldi, Bawaslu seharusnya tak lagi menangani perkara yang didaftarkan setelah KPU menetapkan rekapitulasi perolehan suara pada 21 Mei 2019 lalu. Saldi menilai setelah KPU menetapkan hasil rekap nasional, seluruh sengketa yang menyangkut hasil sudah merupakan kewenangan MK.
Pernyataan Saldi itu dipertegas oleh hakim MK Aswanto. Aswanto meminta Bawaslu tak lagi mengeluarkan putusan terkait perkara yang tengah berproses di MK.
"Ini juga yang perlu Bawaslu ketahui ya, bahwa Mahkamah tak akan pernah mempertimbangkan lagi rekomendasi (putusan) yang keluar setelah perkara itu di Mahkamah. Itu catatan yang akan datang, jangan lagi dilakukan rekomendasi (putusan)," tegas Aswanto
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((MEL))
Hal itu disampaikan hakim MK Saldi Isra usai melakukan pembukaan kotak suara pemilihan anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau untuk perkara perselisihan suara antarcaleg Partai Gerindra.
"Jadi hasil pembukaan kotak suara tadi, pelacakan kita tadi yang akan dijadikan pertimbangan Mahkamah. Bukan karena rekomendasi (putusan) Bawaslu. Ini yang akan jadi fakta persidangan, kita sudah melihat suara di dalamya," kata Saldi di Gedung MK, Jakarta, Kamis 25 Juli 2019.
Saldi menegaskan hal itu lantaran pada persidangan Rabu, 24 Juli 2019 lalu diperoleh fakta adanya rekomendasi Bawaslu yang memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melakukan koreksi formulir DAA-1 (hasil rekap di tingkat kelurahan/desa) dan DA-1 (hasil rekap di tingkat kecamatan) dengan mengacu pada formulir C1 Plano (hasil penghitungan suara di TPS).
Baca juga: Ahli Sebut Evi Tak Langgar Aturan
Perkara ini sendiri merupakan perselisihan suara antarcaleg DPRD Provinsi Kepri daerah pemilihan IV Partai Gerindra. Dalam perkara ini, caleg nomor urut 1 Nyanyang Haris Pratamura mempermasalahkan selisih suara yang diperolehnya dengan suara milik caleg nomor urut 2, Asnah. Nyanyang menduga selisih itu terjadi lantaran ada pengurangan suara miliknya dan menyebabkan dirinya kehilangan kursi.
Perkara tersebut ternyata juga dilaporkan ke Bawaslu oleh pemohon pada 23 Mei 2019. Bawaslu bahkan sudah mengeluarkan putusan pada 24 Juni 2019.
Saldi kesal lantaran Bawaslu mengeluarkan putusan itu saat perkara telah didaftarkan di MK. Saldi khawatir akan timbul ketidakpastian hukum jika nantinya putusan MK tak sejalan dengan putusan Bawaslu.
Menjawab hal itu, anggota Bawaslu Rahmat Bagja menyebut perkara itu masuk ke Bawaslu sebelum proses sengketa PHPU dimulai. Namun menurut Saldi, Bawaslu seharusnya tak lagi menangani perkara yang didaftarkan setelah KPU menetapkan rekapitulasi perolehan suara pada 21 Mei 2019 lalu. Saldi menilai setelah KPU menetapkan hasil rekap nasional, seluruh sengketa yang menyangkut hasil sudah merupakan kewenangan MK.
Pernyataan Saldi itu dipertegas oleh hakim MK Aswanto. Aswanto meminta Bawaslu tak lagi mengeluarkan putusan terkait perkara yang tengah berproses di MK.
"Ini juga yang perlu Bawaslu ketahui ya, bahwa Mahkamah tak akan pernah mempertimbangkan lagi rekomendasi (putusan) yang keluar setelah perkara itu di Mahkamah. Itu catatan yang akan datang, jangan lagi dilakukan rekomendasi (putusan)," tegas Aswanto
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((MEL))
BERITA TERKAIT
