Pedemo di MK Dianggap Tak Mematuhi Prabowo
Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf, Amin Arsul Sani, - Medcom.id/Whisnu Mardiansyah.
Jakarta: Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Arsul Sani, berharap sidang putusan sengketa hasil pemilihan umum (PHPU) pemilihan presiden (pilpres) tak diwarnai aksi unjuk rasa. Terlebih, calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto sudah meminta pendukungnya tak turun ke jalan.
"Kalau ada katakanlah kelompok atau elemen masyarakat yang masih tetap ingin aksi, berarti elemen atau kelompok masyarakat tersebut enggak patuh sama Pak Prabowo," kata Arsul di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 24 Juni 2019.
Arsul mengatakan Prabowo sedari awal sudah menyerukan agar pendukungnya menghormati proses yang sedang berlangsung di MK. Penegasan serupa datang dari Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Uno.
Menurut Arsul, ini berarti kandidat dan partai pengusung di Pilpres 2019 sudah sepakat ingin menjaga suasana tetap kondusif. Bila masih ada kelompok massa yang tetap ingin demonstrasi, sikap itu justru patut dipertanyakan.
(Baca juga: Istana Imbau Masyarakat Tak Gelar Aksi saat Putusan MK)
"Lah kok kemudian masih ada yang ingin kemudian katakanlah berunjuk rasa dan lain sebagainya," ucap Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu.
Arsul mengatakan, ekspresi keagamaan yang dijadikan dasar pengumpulan massa di Gedung MK tidak tepat. Sebab, banyak tempat lain yang dianggap lebih representatif sebagai lokasi ekpresi keagamaan.
"Kalaupun di Majid Istiqlal bahkan, lebih baik lagi, karena itu masjid yang bisa menampung banyak orang," ujarnya.
Sebelumnya, sekelompok massa yang tergabung dalam Persaudaraan Alumni (PA 212) dan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) akan menggelar aksi massa saat sidang putusan terkait gugatan sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat, 28 Juni 2019. Kegiatan demonstrasi dibalut tajuk halalbihalal.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((REN))
"Kalau ada katakanlah kelompok atau elemen masyarakat yang masih tetap ingin aksi, berarti elemen atau kelompok masyarakat tersebut enggak patuh sama Pak Prabowo," kata Arsul di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 24 Juni 2019.
Arsul mengatakan Prabowo sedari awal sudah menyerukan agar pendukungnya menghormati proses yang sedang berlangsung di MK. Penegasan serupa datang dari Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Uno.
Menurut Arsul, ini berarti kandidat dan partai pengusung di Pilpres 2019 sudah sepakat ingin menjaga suasana tetap kondusif. Bila masih ada kelompok massa yang tetap ingin demonstrasi, sikap itu justru patut dipertanyakan.
(Baca juga: Istana Imbau Masyarakat Tak Gelar Aksi saat Putusan MK)
"Lah kok kemudian masih ada yang ingin kemudian katakanlah berunjuk rasa dan lain sebagainya," ucap Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu.
Arsul mengatakan, ekspresi keagamaan yang dijadikan dasar pengumpulan massa di Gedung MK tidak tepat. Sebab, banyak tempat lain yang dianggap lebih representatif sebagai lokasi ekpresi keagamaan.
"Kalaupun di Majid Istiqlal bahkan, lebih baik lagi, karena itu masjid yang bisa menampung banyak orang," ujarnya.
Sebelumnya, sekelompok massa yang tergabung dalam Persaudaraan Alumni (PA 212) dan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) akan menggelar aksi massa saat sidang putusan terkait gugatan sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat, 28 Juni 2019. Kegiatan demonstrasi dibalut tajuk halalbihalal.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((REN))
BERITA TERKAIT
