Viral Pakta Integritas Dukung Ganjar, Jokowi Diminta Copot Pj Kepala Daerah
Presiden Jokowi di Istana Negara/Medcom.id/Kautsar
Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai harus mencopot para penjabat (Pj) kepala daerah yang ikut menandatangani pakta integritas. Beredar pakta integritas Pj Bupati Sorong Yan Piet Moso untuk deklarasi dukungan kepada calon presiden (capres) Ganjar Pranowo.
"Presiden Joko Widodo harus menganulir semua Pj bupati, Pj wali kota, dan Pj gubernur yang ikut menandatangani Pakta Integritas," kata pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga kepada Medcom.id, Rabu, 15 November 2023.
Jamiluddin mengatakan para Pj yang diduga tak netral itu harus diganti. Pj penggantinya harus figur steril dari intervensi pihak mana pun dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Kepala Negara juga harus tegas terhadap inisiator dan pelaksana terwujudnya Pakta integritas. Mereka harus diberi sanksi berat.
"Termasuk memecat mereka dari jabatannya, hanya dengan begitu, netralitas pejabat di daerah dapat diwujudkan dalam Pilpres 2024," ujar Jamiluddin.
Sebelumnya, beredar pakta integritas yang ditulis Pj Bupati Sorong Yan Piet Moso. Pada pakta integritas itu menyatakan sejumlah poin yang salah satunya siap mencari dukungan di Kabupaten Sorong kepada Ganjar pada Pilpres 2024.
Pakta itu ditandatangani Yan Piet Mosso dan Kepala Badan Intelijen Nasional Daerah (Kabinda) Papua Barat Brigjen TNI TSP Silaban pada Agustus 2023.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((ADN))
"Presiden Joko Widodo harus menganulir semua Pj bupati, Pj wali kota, dan Pj gubernur yang ikut menandatangani Pakta Integritas," kata pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga kepada Medcom.id, Rabu, 15 November 2023.
Jamiluddin mengatakan para Pj yang diduga tak netral itu harus diganti. Pj penggantinya harus figur steril dari intervensi pihak mana pun dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Kepala Negara juga harus tegas terhadap inisiator dan pelaksana terwujudnya Pakta integritas. Mereka harus diberi sanksi berat.
"Termasuk memecat mereka dari jabatannya, hanya dengan begitu, netralitas pejabat di daerah dapat diwujudkan dalam Pilpres 2024," ujar Jamiluddin.
| Baca: Aturan Pembatasan Wewenang Presiden Diusulkan Dibuat Jelang Pemilu 2024 |
Sebelumnya, beredar pakta integritas yang ditulis Pj Bupati Sorong Yan Piet Moso. Pada pakta integritas itu menyatakan sejumlah poin yang salah satunya siap mencari dukungan di Kabupaten Sorong kepada Ganjar pada Pilpres 2024.
Pakta itu ditandatangani Yan Piet Mosso dan Kepala Badan Intelijen Nasional Daerah (Kabinda) Papua Barat Brigjen TNI TSP Silaban pada Agustus 2023.
Berikut isi pakta integritas tersebut:
- Mendukung dan melaksanakan penuh keberhasilan program Pemerintah Pusat di Wilayah Kabupaten Sorong.
- Tidak melakukan Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
- Menolak sepenuhnya segala kegiatan yang bersifat separatisme serta aktivitas pergerakan Papua Merdeka di wilayah.
- Siap mencari dukungan dan memberikan kontribusi suara pada Pilpres 2024, minimal 60 persen + 1 untuk kemenangan Ganjar Pranowo sebagai Presiden Republik Indonesia di Kabupaten Sorong.
- Bersedia menjaga kerahasiaan sepenuhnya berkaitan pembuatan Pakta Integritas ini.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((ADN))
BERITA TERKAIT
