Jakarta: Pakar Hukum Tata Negara, Zainal Arifin Mochtar, menilai perlu dilakukan upaya pembatasan campur tangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam transisi kepimpinan. Arifin mengatakan di beberapa negara telah melakukan upaya pembatasan yang disebut lame duck atau bebek lumpuh.

"Kalau di Amerika misalnya di beberapa negara itu dibahasakan lame duck," ujar Zainal dalam diskusi bertajuk 'Menyelamatkan Demokrasi dari Cengkeraman Oligarki dan Dinasti Politik' di Jakarta, Selasa,14 November 2023.

Dia menyebut upaya pembatasan tersebut belum berlaku di Tanah Air. Menurut dia, hal itu harus diatur.

"Indonesia itu negara yang sama sekali tidak mengatur lame duck-nya seorang presiden," ungkap dia.
 

Baca juga: Wapres Ingatkan Agus Subiyanto Tetap Harus Netral Meski Anak Presiden Ikut Pilpres 2024

Ia membeberkan beberapa hal yang seharusnya tidak boleh dilakukan Jokowi ketika sudah ada presiden terpilih. Seperti perancanaan anggaran keuangan negara hingga pergeseran jabatan menteri. 

Ia menekankan, tidak dibatasinya wewenang presiden sangat berbahaya. Karena terdapat potensi penyalahgunaan uang hingga alat negara.

"Di beberapa negara dibikinkan kantor transisinya, jadi persiapan kalau dia (presiden) sudah mau habis (jabatan) dibuatkan model transisinya," jelas dia.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id

((ABK))