Jakarta: Gejolak sosial politik dinilai semakin parah menjelang hari H Pemilihan Umum
(Pemilu) 2024. Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta menghentikan cawe-cawe di kompetisi lima tahunan.
“Untuk menghentikan semua akibat-akibat yang tidak mau ditanggung semua. Jokowi harus menghentikan dari segala bentuk cawe-cawe," kata pemerhati sosial politik Surya Fermana dalam diskusi daring yang dikutip Selasa, 6 Februari 2024.
Menurut dia, cawe-cawe
Jokowi semakin kuat dirasakan usai pencalonan Gibran Rakabuming Raka yang dipermasalahkan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). Teranyar, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) juga memberi sanksi KPU atas penetapan capres-cawapres.
Surya mengatakan kenyataan itu semakin membuat masyarakat geram dan gusar pada Jokowi. Mereka, kata Surya, semakin yakin ada akal-akalan yang dimainkan penguasa dan memantik kemarahan.
"Dan ini akan terus menjadi energi untuk memantik perlawanan. Makin diterusin makin membentang kemarahan,” kata Surya.
Co-Founder Forum Intelektual Muda Muhammad Sutisna mengatakan bahwa demokrasi di Indonesia di ambang kehancuran akibat segelintir orang. Mereka berupaya menekan kekuatan rakyat agar tidak mengambil peranan di Pemilu 2024.
“Padahal kita tahu bahwa demokrasi itu ya dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Rasanya itu jauh dari semangat penguasa saat ini,” ujarnya.
Sutisna ingin mendorong ikhtiar menjaga demokrasi terus dilakukan masyarakat. Pasalnya, akal sehat dan idealisme mesti dipertahankan agar kemajuan Indonesia tidak terhambat oleh praktik KKN, yang mulai terlihat di negeri ini.
“Kita akan terus berdiskusi mengkritisi yang salah dari perjalanan demokrasi kita,” pungkasnya.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id((ADN))