Jakarta: Wakil Presiden Jusuf Kalla angkat bicara mengenai usulan dana saksi yang dibebankan ke anggaran pendapatan belanja negara (APBN) 2019. Pemerintah tak menyetujui usulan itu.

"Untuk sekarang ini (usulan dana saksi) tidak dulu," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa, 23 Oktober 2018.

JK mengatakan tak ada dasar hukum yang menyatakan dana saksi bisa masuk dalam APBN. Jika terus dipaksakan, tindakan memasukkan dana saksi itu melanggar hukum.

"Kalau tidak ada dasar hukumnya, ya melanggar hukum semua, walaupun teman-teman DPR mengusulkan termasuk APBN dan masuk UU juga," jelas Kalla.

Komisi II mengusulkan dana saksi dibiayai negara. Usulan muncul karena tak semua partai politik peserta pemilu dinilai memiliki dana besar membiayai saksi. Padahal, saksi memiliki peran penting saat pemilu berlangsung.

(Baca juga: Dana Saksi tak Ada di Anggaran 2019)

Badan Anggaran DPR mengupayakan dana saksi Pemilu 2019 masuk dalam APBN 2019. Anggaran yang diusulkan membiayai saksi partai politik itu sebesar Rp3,9 triliun.

Ketua Banggar DPR Aziz Syamsuddin mengatakan persetujuan dana saksi menunggu masukan skala prioritas anggaran masing-masing komisi di DPR. Salah satunya, dana saksi yang diusulkan Komisi II DPR.

Namun, Aziz menyebut pemerintah telah menyiratkan tak bisa memenuhi usulan ini. Karena UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum tak mengatur dana saksi pemilu dibebankan kepada negara.

Usulan ini pun menuai pro dan kontra dari sejumlah partai politik. Sekjen Partai NasDem Johnny G Plate menegaskan partai besutan Surya Paloh itu bakal konsisten menentang usulan itu. 
 
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id

((REN))