Dana Saksi tak Ada di Anggaran 2019
Illustrasi. MI/RAMDANI.
Jakarta: Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebut dana saksi untuk pesta demokrasi tahun depan tidak masuk dalam anggaran 2019. Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN), pemerintah tidak menganggarkan dana saksi.

"Dana saksi tidak (masuk dalam RAPBN 2019)," kata Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Askolani ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin, 22 Oktober 2018.

Dirinya menjelaskan, dalam Undang-Undang (UU) pemerintah tidak diharuskan menyediakan dana saksi. Hanya saja pemerintah mengalokasikan dana untuk pelatihan saksi yang dicairkan melalui Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

"Dana saksi itu di amanat Undang-Undang Pemilu memang tidak didanai dari APBN, yang didanai APBN itu adalah dana pelatihan saksi. Dan itu dilakukan oleh Bawaslu, dan itu sudah dianggarkan dari APBN," jelas dia.

Sebelumnya, Badan Anggaran (Banggar) mengupayakan dana saksi untuk Pemilu 2019 masuk APBN 2019. Anggaran diusulkan sekitar Rp3,9 triliun. Anggaran dana saksi muncul dari usulan yang diajukan oleh Komisi II DPR.

"Kita lagi terus menjajaki jalan bagaimana caranya supaya dana kampanye bisa dianggarkan sehingga semua parpol bisa melihat ini secara pelaksanaan di tiap-tiap TPS itu bisa terlaksana," kata Ketua Banggar DPR RI Aziz Syamsuddin.

Sementara untuk pelatihan saksi sesuai amanat UU Pemilu Nomor 7 tahun 2017. Pemerintah telah mengalokasikan Rp16 triliun untuk tahun 2018, Rp24,8 triliun untuk 2019, serta termasuk untuk pelaksanaan Pemilu Serentak 2019.

 



(SAW)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id