Kecurangan Pemilu, Hak Angket Dinilai Lebih Baik Daripada Gugatan di MK
Ilustrasi. Medcom.id
Jakarta: Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan wadah untuk menggugat kecurangan pemilu. Namun, hal itu dinilai bukan pilihan tepat untuk Pemilu 2024.
"Lembaga penjaga konstitusi itu justru menjadi awal dari rangkaian dugaan kecurangan pemilu," kata Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN) Refly Harun, saat berorasi dalam unjuk rasa di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 1 Maret 2024.
Menurut pakar hukum tata negara itu, perjuangan mengusut kecurangan pemilu melalui hak angket menjadi jalan terbaik. Masyarakat harus mendukung partai politik (parpol) di DPR mengajukan hak angket.
"Kita harus dukung, kita harus desak mereka (DPR) untuk berani menuntaskan segala kecurangan," ungkap dia.
Dia mengatakan unjuk rasa yang dilakukan kali ini bukanlah yang terakhir. Kegiatan serupa bakal digelar kembali dalam beberapa hari ke depan hingga mendapat respons dari DPR.
"Perjuangan parlemen jalanan kita terus lanjutkan tanggal 1, tanggal 5, tanggal 9 sampai aspirasi konstitusional kita berhasil," ujar dia.
Massa yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat 1 Maret (Gema 0103) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kompleks Parlemen pada hari ini, Jumat, 1 Maret 2024. Massa yang terdiri dari berbagai unsur, seperti pelajar, mahasiswa, buruh dan pendukung paslon 01 dan 03 itu menyampaikan beberapa tuntutan.
Tuntutan mereka adalah hak angket kecurangan pemilu, pemakzulan Presiden Joko Widodo (Jokowi), penolakan hasil Pilpres 2024, mengganti Komisioner KPU, pemungutan Pilpres ulang, hingga penurunan harga sembako.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((ABK))
"Lembaga penjaga konstitusi itu justru menjadi awal dari rangkaian dugaan kecurangan pemilu," kata Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN) Refly Harun, saat berorasi dalam unjuk rasa di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 1 Maret 2024.
Menurut pakar hukum tata negara itu, perjuangan mengusut kecurangan pemilu melalui hak angket menjadi jalan terbaik. Masyarakat harus mendukung partai politik (parpol) di DPR mengajukan hak angket.
"Kita harus dukung, kita harus desak mereka (DPR) untuk berani menuntaskan segala kecurangan," ungkap dia.
| Baca juga: Aparat Pengamanan Demo Kecurangan Pemilu di DPR Diingatkan Tetap Humanis |
Dia mengatakan unjuk rasa yang dilakukan kali ini bukanlah yang terakhir. Kegiatan serupa bakal digelar kembali dalam beberapa hari ke depan hingga mendapat respons dari DPR.
"Perjuangan parlemen jalanan kita terus lanjutkan tanggal 1, tanggal 5, tanggal 9 sampai aspirasi konstitusional kita berhasil," ujar dia.
Massa yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat 1 Maret (Gema 0103) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kompleks Parlemen pada hari ini, Jumat, 1 Maret 2024. Massa yang terdiri dari berbagai unsur, seperti pelajar, mahasiswa, buruh dan pendukung paslon 01 dan 03 itu menyampaikan beberapa tuntutan.
Tuntutan mereka adalah hak angket kecurangan pemilu, pemakzulan Presiden Joko Widodo (Jokowi), penolakan hasil Pilpres 2024, mengganti Komisioner KPU, pemungutan Pilpres ulang, hingga penurunan harga sembako.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((ABK))
BERITA TERKAIT
