Wawancara Yenny Wahid

Gus Dur Bukan Pembela Minoritas

Sobih AW Adnan 20 Desember 2017 20:05 WIB
haul gus durgus dur
Gus Dur Bukan Pembela Minoritas
Pengunjung melihat lukisan Gus Dur saat peringatan Harlah NU ke-91 di Kantor PBNU, Jakarta(31/1)/MI/BARY
Jakarta: Genap sewindu Abdurrahman 'Gus Dur' Wahid berpulang. Tapi per 30 Desember 2009 hingga hari ini, makam Presiden ke-4 RI itu tak pernah sepi.

Menukil data Pengelola Makam Gus Dur Pondok Pesantren Tebu Ireng di Desa Cukir Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang, Jawa Timur, per harinya tak kurang dari 10 ribu peziarah datang silih berganti.


Bukan semata-mata pernah menjadi pemimpin negeri, di masa hidupnya, Gus Dur memang dikenal lintas kelompok. Selain itu, pamornya sebagai putra KH Wahid Hasyim, Menteri Agama RI era Presiden Soekarno sekaligus cucu pendiri Nahdlatul Ulama (NU) Hadaratussyaikh Hasyim Asyari sudah barang tentu digandrungi kalangan santri.

Gus Dur yang kiai, Gus Dur pula yang karib disebut pejuang demokrasi. Di hari pemakamannya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyebutnya sebagai Bapak Pluralisme, penyemai semangat toleransi.

Seiring hiruk-pikuk kehidupan sosial-politik yang terjadi belakangan, nama Gus Dur juga kerap disebut-sebut dan tak luput dari ingatan. Terlebih, di kala spirit toleransi rakyat Indonesia dianggap tengah diuji, Gus Dur, tak cuma sesekali dijadikan referensi.

Mengenang delapan tahun kepergian Gus Dur, Medcom.id berkesempatan berbincang dengan Zannuba Ariffah Chafsoh Rahman Wahid alias Yenny Wahid di bilangan Kuningan, Jakarta. Bersama putri kedua Gus Dur ini, Misbahol Munir (host), videografer M Reza Maharddhika dan Ari Bachtiar, ditemani Sobih AW Adnan dan Wandi Yusuf memulai obrolan dari seputar perjuangan Gus Dur hingga perkembangan toleransi keberagaman di Indonesia.

Berikut kutipan wawancara yang dihimpun pada Rabu, pertengahan Desember lalu:

Apa kabar, Mbak Yenny?

Baik, alhamdulillah.

Desember, tak sedikit yang menyebut sebagai bulan Gus Dur lantaran maraknya penyelenggaraan haul mengenang almarhum di daerah-daerah. Bagaimana dengan agenda Mbak Yenny?

Ya, insyaallah saya menghadiri undangan pemuda-pemuda di Lombok. Ada juga undangan haul yang diselenggarakan teman-teman Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan Nusa Tenggara Center for Development. Intinya, saya kebagian agendanya anak-anak muda. Hehe.


Misbahol Munir (kiri) mewawancarai Yenny Wahid (kanan) di Kuningan, Jakarta/Medcom/Sobih AW Adnan


Apa saja yang biasa dibahas?

Terus terang saya terharu. Mereka memberi penghargaan Gus Dur sebagai Bapak Keadilan Sosial. Mereka melihat Gus Dur bukan sekadar pembela minoritas.

Mereka menyoroti, misalnya, pada masa pemerintahan Gus Dur, ada pemerataan ekonomi yang dinilainya baik. Ukurannya dari angka koefisien gini.

Ini memang cita-cita Gus Dur. Dari dulu, dalam setiap pidato, dia bilang Indonesia tak bisa jika hanya bertumpu pada pertumbuhan ekonomi. Lebih penting dari itu, pemerataan ekonomi. Makanya, yang dilakukan Gus Dur pertama kali adalah meningkatkan kesejahteraan guru dan pegawai negeri sipil (PNS) dan militer.

Setelah itu, barulah masyarakat Indonesia bisa membangun bersama.

Gagasan ini ada hubungannya dengan semangat Gus Dur dalam memperjuangkan demokrasi dan toleransi?

Tentu, Gus Dur menyadari ketika ada ketimpangan sosial, ketidakadilan, sudah bisa dipastikan akan memicu adanya perasaan marah dan putus asa. Inilah di antaranya yang memicu tindakan-tindakan intoleransi. Kata Gus Dur, mata rantainya harus diputus dulu.

Termasuk membela dan memperjuangkan suara minoritas?

Saya justru ingin mengatakan bahwa ada kesalahpahaman jika Gus Dur dicap sebagai pembela minoritas.

Gus Dur bukan membela minoritas. Gus Dur itu cuma membela orang-orang yang menurutnya dilemahkan.


Nah, di masa Orde Baru (Orba) yang dilemahkan itu mayoritas rakyat Indonesia. Dan kebetulan mayoritas itu adalah warga muslim. Maka, Gus Dur mengadvokasi hingga akhirnya ia pun mendapat tekanan dan diskriminasi dari pemerintah.

Memasuki era reformasi, beda lagi. Yang banyak mendapat diskriminasi kebetulan adalah kaum minoritas. Itu juga yang dibela Gus Dur. Sebab, mereka-mereka itu yang oleh Gus Dur dianggap mendapatkan tindakan sewenang-wenang, diskriminasi, dan dilemahkan.

Bagaimana dengan sekarang?

Hasil survei Wahid Foundation sepanjang 2016 kami paparkan pertengahan 2017 kemarin. Kami mencoba mengukur potensi radikalisme dan intoleransi di Indonesia. Karena yang ini, kami masih anggap sebagai persoalan.

Untungnya, ada kabar baik. Soal radikalisme tak terlalu khawatir. Meski angka yang dihasilkan cukup tinggi, tapi mayoritas bangsa Indonesia menentang radikalisme. Sebanyak 72 persen masyarakat Indonesia menentang segala bentuk kekerasan.


Yenny Wahid (kanan) memapah Gus Dur (kiri) dalam Muktamar ke 31 NU tahun 2004/ANTARA/Zarqoni

Contoh lain soal radikalisme, saat Perdana Menteri Inggris David Cameron datang ke Indonesia, dia bertanya, "Di Indonesia jumlah muslim sebanyak 200 juta, tapi yang terbujuk jihad ke Suriah cuma 500 orang. Sementara di negara kami (Inggris), dari 2 juta Muslim malah ada 5.000 orang yang tergoda." Dari perbandingan angka itu, berarti kita hanya 0,00 sekian persen, di Inggris, lebih tinggi.

Tantangan utamanya justru di intelorensi. Saat ini, angkanya masih cukup tinggi dan mengkhawatirkan. Level angkanya sampai 49 persen. Meski di sisi lain, ini bukan cuma gejala yang melanda Indonesia, namun juga ada nyaris di setiap negara. Tingkat intoleransi cenderung naik di seluruh belahan dunia.

Kenapa soal radikalisme dan intoleransi kesannya memojokkan Muslim?

Kelompok radikal, memang sering dipahami sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kelompok Islam. Padahal ini keliru, sangat berbahaya, dan merugikan umat Islam.

Cuma pada praktiknya, dalam beberapa kasus di banyak negara, radikalisme lebih berpotensi dilakukan kelompok mayoritas. Jadi, ya bergantung yang mayoritas siapa? Kalau mayoritas Muslim, maka biasanya radikalisme cenderung dilakukan oknum Muslim terhadap nonmuslim. Begitu juga sebaliknya, tak jarang kelompok Muslim menjadi korban dan sasaran.

Belum lagi motif yang menjadi latar belakang. Kita bisa melihat dari banyak kasus radikalisme, ada sebagian yang berhubungan dengan agama, ada juga yang tidak. Seperti politik, kriminal murni, dan lain-lain. Penembakan sporadis yang menewaskan ratusan orang di Amerika Serikat (AS), misalnya.

Yang motif agama, serupa yang dilakukan kelompok-kelompok yang memiliki afiliasi dengan ISIS, Alqaeda, dan sejenisnya. Maka, sangat salah kaprah kalau kemudian mengatakan radikalisme hanya dilakukan kelompok Muslim.

Tengok saja, kasus Rohingya, Myanmar, yang menjadi korban justru Muslim. Pelakunya diduga berasal dari kelompok radikal Budha. Di India, ada pula kelompok radikal Hindu yang sangat liar membakari gereja-gereja.
 

Intinya, jangan fokus pada latar belakang agama dan suku, tapi pada sikap dan perilaku. Kalau radikal, ya, kita harus bilang dia radikal.


Kalau di Indonesia, lebih cenderung ke mana?

Melalui riset kemarin, kami melihat dan mengukur suhu toleransi di Indonesia. Kemudian Wahid Foundation pun menemukan di antara banyak faktor seseorang menjadi radikal.

Orang-orang yang rentan menjadi radikal, kalau dilihat dari segi umur dan gender, maka anak muda laki-laki lebih angkanya lebih besar. Kelompok kedua adalah mereka-mereka yang mudah terpapar ujaran-ujaran kebencian.

Lalu ada faktor lain, yakni kegelisahan yang dirasakan. Kalau anak ini gelisah ketika ketemu seorang ustaz atau tokoh yang menganjurkan dia untuk berjuang, namun dengan cara kekerasan, maka, mudahlah dia untuk melakukan tindakan radikal.

Sebelumnya, ada asumsi bahwa tingkat pendidikan dan ekonomi punya korelasi langsung terhadap radikalisme. Anggapannya, orang miskin lebih mudah untuk diprovokasi. Ternyata tidak.

Hasil survei justru menunjukkan bahwa tak penting orang itu pendidikannya seperti apa. Semua sama-sama berpotensi menjadi radikal, begitu juga menjadi pejuang perdamaian. Peluangnya sama.

Latar belakang yang berkolerasi langsung cuma faktor kegelisahan. Jadi kalau anak sudah gelisah, maka bisa lari ke mana-mana. Bisa ke narkoba, tindakan kriminal, begitu juga menjadi radikal.

Kelanjutan proses yang biasa terjadi?

Ya, calon radikalis yang memiliki kegelisahan itu biasanya merasa masa depannya suram. Dia mencap ada ketidakadilan di sekelilingnya. Dia pun ingin berjuang melawan ketidakadilan. Kalau dulu, bagus, mungkin dia akan jadi aktivis yang demonstrasi turun ke jalan. Kalau sekarang, trennya jihad.

Semangatnya sudah benar, tapi, sasarannya yang sering salah. Asal tuding.


Yenny Wahid dalam talkshow bertema "Belajar dari Gus Dur" di Metro TV/MI/Arya Manggala

Asal tuding?

Persis, misalnya, apa yang terjadi di AS. Ada banyak yang bilang, Donald Trump terpilih lantaran dia mengeksploitasi hal yang serupa di Indonesia.

Caranya, mengatakan kepada masyarakat AS yang menganggur dan miskin bahwa penyebab keterpurukan yang diterimanya adalah dampak dari imigran Meksiko datang dan mengambil-alih pekerjaan penduduk lokal.

Ada juga isu AS bukan negara yang aman untuk investasi. Dengan menuduh pengeboman dan tindakan teror dilakukan kelompok Muslim.


Di Indonesia sama persis retorikanya. Muncul istilah asing dan aseng.


Di Eropa juga sama, isu ancaman imigran dari Maroko dan Aljazair yang diprovokasi sehingga membuat masyarakat tidak tenang.

Intinya, radikal dan intoleran tidak terjadi secara alamiah. Tapi, ada juga  yang memang dipolitisasi dan dieksploitasi. Di Indonesia, hal ini sudah sangat terasa menyulut beberapa konflik di tengah masyarakat.

Kembali ke Gus Dur, kira-kira apa yang akan beliau lakukan jika masih ada? Terutama menyikapi kehidupan toleransi Indonesia yang kian diuji.

Saya kira, Gus Dur pasti memimpin perlawanan terhadap mereka yang akan melakukan diskriminasi terhadap orang lain. Siapa pun yang melakukan intimidasi.

Pesan "bulan Gus Dur" juga biasanya berupa semangat perlawanan terhadap segala bentuk ketidakadilan yang ada di masyarakat. Entah itu yang menimpa seiman, maupun tidak.





(SBH)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id