Catatan Kaki 100 Hari Anies-Sandi

Sobih AW Adnan 25 Januari 2018 16:04 WIB
anies-sandi
Catatan Kaki 100 Hari Anies-Sandi
Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno/ANTARA FOTO/Bernadeta Victoria
Jakarta: Lebih dari 15 juta orang menganggur. Perbankan kacau, nasabah panik, penarikan uang dilakukan secara kalap. Imbasnya, 38 bank yang sebelumnya mentereng memilih gulung tikar. Amerika Serikat (AS) pada 1930-an, sakit keras.

Keadaan yang, pada akhirnya membuat seorang Franklin Delano Roosevelt (FDR) bak ratu adil. Usai mengalahkan Herbert Hoover dari Partai Republik dalam pemilu presiden 1932, ia mengenalkan program bertajuk "New Deal" sebagai serangkaian ikhtiar dalam menangani depresi.


Singkat cerita, FDR dianggap berhasil melawan krisis. Bahkan, dalam hitungan belum genap 100 hari setelah dilantik. Masyarakat menyebutnya,"first hundred days", seratus hari yang melahirkan banyak perubahan.

Sebutan ini kemudian awet. Paket waktu itu lantas dipakai untuk mengawal pemerintahan manapun yang baru saja terbentuk. Di Indonesia, populer sejak pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 2004. Teknisnya, janji-janji yang pernah dilontarkan di masa kampanye, sedikit banyak harus terjawab dalam hitungan hari tersebut.

Kemarin hari, istilah 100 hari kerja menjadi milik Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan dan Sandiaga Salahuddin Uno, alias Anies-Sandi. Suka tak suka, seabrek kritik dan pujian pun datang bersamaan. Tolok ukurnya, sudah sejauh mana amanah warga diemban keduanya.

Konsisten
Bicara sukses tidaknya penerapan kebijakan, tak bisa cuma bertumpu pada banding-bandingan jumlah kritik dan pujian. Terlebih dalam menata kota sekelas DKI Jakarta, satu kebijakan, sudah barang tentu tak akan mampu memuaskan semua orang.



Meskipun begitu, William N. Dunn dalam Public Policy Analysis (2011) bilang, usaha pemuasan itu harus tetap ada. Itu makanya, kebijakan yang elok adalah segala hal yang bersumber dari serapan banyak orang yang kemudian dijelmakan menjadi keputusan publik.

Kata Dunn, ada banyak variabel acuan sekaligus alat yang bisa digunakan. Di antaranya, proses komunikasi, pemberdayaan struktur birokrasi, pemanfaatan modal sosial, dan sarana pra sarana.

Lalu, seberapa nilai dari kebijakan-kebijakan yang sudah dilahirkan Anies-Sandi? Tentu pula, soal ini tak bisa dianggap cukup melalui debat kusir yang melulu gaduh di media sosial. Hanya saja, meski masih dengan cara yang sederhana, paling tidak bisa dihitung dari berapa pihak yang merasa diuntungkan, dan berapa pula kelompok yang menganggap diri telah dirugikan.

Ambil contoh, langkah Anies-Sandi dalam melakukan penataan Tanah Abang dengan menutup Jalan Jati Baru dan mempersilakan pedagang kaki lima (PKL) berjualan. PKL, begitu terang menjadi pihak yang diuntungkan. Sementara pengguna jalan, pengusaha angkutan, pedagang yang telah menempati blok sesuai aturan; siapa menjamin tak kelabakan?


Suasana pembeli memadati area PKL Tanah Abang di Jalan Jatibaru Raya, Jakarta Pusat, Senin (25/12)/MI/ROMMY PUJIANTO

Persis dikatakan pengamat kebijakan publik Universitas Gajah Mada (UGM) Erwan Agus Purwanto, jangan-jangan, pertentangan-pertentangan yang muncul adalah penanda bahwa aturan itu belum memiliki konsep yang jelas dan matang.

"Jangan hanya yang ini menuntut lalu dikasih, besok aturannya diganti, besok gitu lagi. Jadi terjadi inkonsistensi," kata dia.

Anies-Sandi, masih memiliki beberapa pekerjaan rumah yang diramal bakal senasib dengan aturan ini. Seperti, program rumah DP0 rupiah yang masih menyisakan kontroversi, atau bantuan kewirausahaan OK OCE yang malah dianggap menghadirkan bunga yang cenderung tinggi.

Efektivitas
Seratus hari, memang waktu yang jauh dari kata cukup untuk menghadirkan sebuah konsep pembangunan secara keseluruhan. Namun, melalui masa 3 bulan lebih itu, setidaknya masyarakat luas sudah bisa memberikan catatan atas satu-dua kebijakan yang telah diluncurkan.

Kebijakan pembentukan Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP), misalnya, dari semula sudah tampil dengan wajah penuh kontroversi. Tak biasa-biasanya, tim yang dibentuk kali ini amat gemuk dengan alokasi anggaran cukup besar, yakni Rp19,8 miliar.


Efektivitas, bukan faktor sepele dalam menentukan baik tidaknya sebuah kebijakan. Makin efektif, kian minim pula risiko-risiko yang dikhawatirkan mewujud sebagai dampak dari sebabak keputusan.


Markus Zahnd dalam Perancangan Sistem Kota Secara Terpadu: Teori Perancangan Kota dan Penerapannya (1999) menulis, efektivitas juga berkaitan dengan tingkat kefokusan terhadap akibat dan pengaruh. Paketnya, akan sebanding dengan perlunya nilai efisiensi kebijakan, yakni, terwujudnya aturan-aturan yang tidak membuang-buang waktu, tenaga, dan ongkos berlebihan.

Erwan mengatakan, persoalan efektivitas ini pula yang patut dijadikan catatan. Jika sebelumnya Pemerintah DKI begitu bangga dengan gayanya yang terbuka dan spontan, maka Anies-Sandi, terkesan membalik tradisi itu menjadi kembali terstruktur dan cenderung birokratis.

"Harus melewati saluran yang sudah disiapkan. Tidak ada kesan spontan," kata Erwan.

Selebihnya, kepemimpinan Anies-Sandi yang masih seumur jagung ini tak patut pula cuma dibaca dari sisi kekurangan. OK Otrip, contohnya, jika pelayanan transportasi yang terintegrasi ini tetap bisa berjalan di atas rel efektivitas dan efisiensi, maka, Anies-Sandi, patut dipuji.

Baca: [Fokus] Politik Becak Anies-Sandi

Kiprah Anies-Sandi, tentu tak tamat dalam batas 100 hari. Kritik dan masukan yang datang bisa dimanfaatkan agar seabrek pekerjaan yang ada kian terasa ringan. Apalagi, Anies-Sandi sedang bekerja di masa tenang. Bukan layaknya FDR, yang menjabat saat AS ketakutan dengan bayang-bayang kebangkrutan.





(SBH)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id