Jakarta: Hari Ini, tepat 100 hari Gubernur Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno memimpin Jakarta. Sejumlah kebijakan pun telah dikeluarkan.
Mulai dari One Kecamatan One Center Enterpreneur (OK OC), One Karcis One Trip (OK Otrip), hingga hunian DP 0 Rupiah. Beberapa di antaranya pun menjadi kontroversi.
Sebut saja, penutupan jalan Jati Baru, Tanah Abang, pembentukan Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP), hingga penolakan proyek reklamasi. Teranyar, upaya legalisasi becak di Ibu Kota.
Pengamat Kebijakan Publik Universitas Gajah Mada (UGM) Erwan Agus Purwanto mengatakan, 100 hari kerja akan dijadikan evaluasi untuk melihat janji kampanye terlaksana atau tidak. Sayangnya, realisasi janji kampanye Anies-Sandi dinilai kurang memuaskan.
"DP 0 Rupiah itu yang paling ditunggu-tunggu. Bentuknya rumah susun, tapi saat debat tidak menggambarkan menggunakan istilah itu. Realisasinya pun kontroversial. Warga penghasilan bawah sulit mengakses itu. Berarti program itu masih diragukan bisa direalisasikan atau tidak," kata Erwan saat dihubungi, Jakarta, Rabu, 23 Januari 2018.
Erwan juga mengkritisi program OK OCE yang memiliki bunga pinjaman modal yang sangat tinggi, yakni 13%. Dari segi transportasi, lanjut dia, belum ada kebijakan yang cukup signifikan.
"Gubernur malah buat statemen mau memulihkan becak lagi. lalu sepada motor boleh melintas lagi. Untuk kemacetan dan transportasi belum ada solusi yang jelas," ujar Erwan.
Secara detail Erwan menilai kebijakan penutupan Jalan Jati Baru, Tanah Abang belum rampung benar. Menurut Erwan, belum ada konsep yang jelas terkait pengelolaan tata ruang di Tanah Abang.
Alhasil, pedagang kaki lima dan pengguna jalan saling berebut lahan. Untuk mengatasinya, perlu ada aturan yang konsisten.
"Jangan hanya yang ini menuntut lalu dikasih, besok aturannya diganti, besok gitu lagi. Jadi terjadi inkonsistensi," tuturnya.
Masalah yang tak kalah penting terkait banjir. Erwan berpendapat, hingga saat ini belum ada upaya yang tepat untuk menangani banjir.
"Jadi 100 hari ini kalau dievaluasi belum cukup menggembirakan dengan kinerja gubernur dan wakil gubernur," ungkap dia.
Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengamini bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus dia kerjakan. Ia pun tak dapat mengukur kinerjanya hanya dengan 100 hari ini.
"Banyak banget PR. Menurut saya, bukan saatnya untuk menepuk-nepuk dada. Kita tidak mengukur hanya 100 hari tapi kita ingin ke depan, kerjanya lebih semangat lagi. Di Jakarta, semakin hari semakin kompleks," ungkapnya.
Ke depan, Sandi mengaku ingin fokus pada sektor pendidikan dan membuka lapangan pekerjaan. "Saya mau bagaimana harga di Jakarta lebih terjangkau," pungkas Sandi.
Jakarta: Hari Ini, tepat 100 hari Gubernur Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno memimpin Jakarta. Sejumlah kebijakan pun telah dikeluarkan.
Mulai dari One Kecamatan One Center Enterpreneur (OK OC), One Karcis One Trip (OK Otrip), hingga hunian DP 0 Rupiah. Beberapa di antaranya pun menjadi kontroversi.
Sebut saja, penutupan jalan Jati Baru, Tanah Abang, pembentukan Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP), hingga penolakan proyek reklamasi. Teranyar, upaya legalisasi becak di Ibu Kota.
Pengamat Kebijakan Publik Universitas Gajah Mada (UGM) Erwan Agus Purwanto mengatakan, 100 hari kerja akan dijadikan evaluasi untuk melihat janji kampanye terlaksana atau tidak. Sayangnya, realisasi janji kampanye Anies-Sandi dinilai kurang memuaskan.
"DP 0 Rupiah itu yang paling ditunggu-tunggu. Bentuknya rumah susun, tapi saat debat tidak menggambarkan menggunakan istilah itu. Realisasinya pun kontroversial. Warga penghasilan bawah sulit mengakses itu. Berarti program itu masih diragukan bisa direalisasikan atau tidak," kata Erwan saat dihubungi, Jakarta, Rabu, 23 Januari 2018.
Erwan juga mengkritisi program OK OCE yang memiliki bunga pinjaman modal yang sangat tinggi, yakni 13%. Dari segi transportasi, lanjut dia, belum ada kebijakan yang cukup signifikan.
"Gubernur malah buat statemen mau memulihkan becak lagi. lalu sepada motor boleh melintas lagi. Untuk kemacetan dan transportasi belum ada solusi yang jelas," ujar Erwan.
Secara detail Erwan menilai kebijakan penutupan Jalan Jati Baru, Tanah Abang belum rampung benar. Menurut Erwan, belum ada konsep yang jelas terkait pengelolaan tata ruang di Tanah Abang.
Alhasil, pedagang kaki lima dan pengguna jalan saling berebut lahan. Untuk mengatasinya, perlu ada aturan yang konsisten.
"Jangan hanya yang ini menuntut lalu dikasih, besok aturannya diganti, besok gitu lagi. Jadi terjadi inkonsistensi," tuturnya.
Masalah yang tak kalah penting terkait banjir. Erwan berpendapat, hingga saat ini belum ada upaya yang tepat untuk menangani banjir.
"Jadi 100 hari ini kalau dievaluasi belum cukup menggembirakan dengan kinerja gubernur dan wakil gubernur," ungkap dia.
Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengamini bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus dia kerjakan. Ia pun tak dapat mengukur kinerjanya hanya dengan 100 hari ini.
"Banyak banget PR. Menurut saya, bukan saatnya untuk menepuk-nepuk dada. Kita tidak mengukur hanya 100 hari tapi kita ingin ke depan, kerjanya lebih semangat lagi. Di Jakarta, semakin hari semakin kompleks," ungkapnya.
Ke depan, Sandi mengaku ingin fokus pada sektor pendidikan dan membuka lapangan pekerjaan. "Saya mau bagaimana harga di Jakarta lebih terjangkau," pungkas Sandi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(CIT)
