Jakarta: Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno meminta kepada DPRD untuk menggunakan data dalam mengkritik kebijakan Pemprov DKI. Dengan begitu, kritikan itu dapat menjadi pembelajaran bagi Pemprov DKI untuk diperbaiki.
“Terima kasih sekali teman-teman DPRD memberikan masukan kepada kita. Alangkah baiknya kalau berbasis data dan data itu akan diolah di Jakarta Smart City,” ujar Sandi di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu, 24 Januari 2018.
Menurut dia, semua kebijakan yang diterapkan Pemprov DKI berbasis data. Karena itu, ia ingin mencocokan data yang dimiliki dengan data lain untuk sebagai bahan evaluasi.
“Di setiap kebijakan itu selalu ada berbasis data. Kalau semrawut-semrawutnya di mana dan kalau apakah itu anekdotal atau apakah itu didukung dengan data-data yang bisa kita masukkan di mesin kita,” ucap Sandi.
Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta mengevaluasi 100 hari kinerja Anies-Sandi. Ada 11 kebijakan yang menjadi catatan penting.Di antaranya kebijakan pembentukan Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) yang terlalu gemuk dengan alokasi anggaran Rp28 miliar.
Baca: 100 Hari Kerja Anies-Sandi Dinilai Belum Cukup Menggembirakan
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Gembong Warsono mengatakan, TGUPP terlalu berlebihan dan fungsinya tumpang tindih dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
Selain itu, penataan Pasar Tanah Abang pun menjadi catatan penting. PDI Perjuangan mendesak Anies mengembalikan fungsi Jalan Jatibaru sesuai Pasal 25, Pasal 28, dan Pasal 275 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Program hunian DP 0 Rupiah juga mendapat kritikan tajam. Sebab, harga yang ditawarkan tidak bisa dijangkau masyarakat berpenghasilan rendah.
Begitu juga dengan program permodalan One Kecamatan One Center Enterpreneur (OK OCE). Menurutnya, bunga yang diberikan terlalu besar, yakni 13 persen.
OK Otrip juga dinilai diterapkan setengah hati. Anies juga berencana mengoperasikan becak di Jakarta. "Selain tidak manusiawi, juga sulit mengatur keberadaan tukang becak dan tidak sesuai dengan kondisi Jakarta sebagai Ibu Kota," kata Gembong.
PDI Perjuangan juga mengevaluasi pencabutan hak guna bangunan (HGB) pulau reklamasi. Seharusnya, lanjut Gembong, Anies-Sandi mendiskusikan masalah tersebut dengan DPRD. "Kami harap evaluasi ini bisa menjadikan Jakarta lebih baik lagi," pungkas dia.
<iframe class="embedv" width="560" height="315" src="https://www.medcom.id/embed/4ba7e2aK" allowfullscreen></iframe>b
Jakarta: Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno meminta kepada DPRD untuk menggunakan data dalam mengkritik kebijakan Pemprov DKI. Dengan begitu, kritikan itu dapat menjadi pembelajaran bagi Pemprov DKI untuk diperbaiki.
“Terima kasih sekali teman-teman DPRD memberikan masukan kepada kita. Alangkah baiknya kalau berbasis data dan data itu akan diolah di Jakarta Smart City,” ujar Sandi di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu, 24 Januari 2018.
Menurut dia, semua kebijakan yang diterapkan Pemprov DKI berbasis data. Karena itu, ia ingin mencocokan data yang dimiliki dengan data lain untuk sebagai bahan evaluasi.
“Di setiap kebijakan itu selalu ada berbasis data. Kalau semrawut-semrawutnya di mana dan kalau apakah itu anekdotal atau apakah itu didukung dengan data-data yang bisa kita masukkan di mesin kita,” ucap Sandi.
Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta mengevaluasi 100 hari kinerja Anies-Sandi. Ada 11 kebijakan yang menjadi catatan penting.Di antaranya kebijakan pembentukan Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) yang terlalu gemuk dengan alokasi anggaran Rp28 miliar.
Baca: 100 Hari Kerja Anies-Sandi Dinilai Belum Cukup Menggembirakan
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Gembong Warsono mengatakan, TGUPP terlalu berlebihan dan fungsinya tumpang tindih dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
Selain itu, penataan Pasar Tanah Abang pun menjadi catatan penting. PDI Perjuangan mendesak Anies mengembalikan fungsi Jalan Jatibaru sesuai Pasal 25, Pasal 28, dan Pasal 275 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Program hunian DP 0 Rupiah juga mendapat kritikan tajam. Sebab, harga yang ditawarkan tidak bisa dijangkau masyarakat berpenghasilan rendah.
Begitu juga dengan program permodalan One Kecamatan One Center Enterpreneur (OK OCE). Menurutnya, bunga yang diberikan terlalu besar, yakni 13 persen.
OK Otrip juga dinilai diterapkan setengah hati. Anies juga berencana mengoperasikan becak di Jakarta. "Selain tidak manusiawi, juga sulit mengatur keberadaan tukang becak dan tidak sesuai dengan kondisi Jakarta sebagai Ibu Kota," kata Gembong.
PDI Perjuangan juga mengevaluasi pencabutan hak guna bangunan (HGB) pulau reklamasi. Seharusnya, lanjut Gembong, Anies-Sandi mendiskusikan masalah tersebut dengan DPRD. "Kami harap evaluasi ini bisa menjadikan Jakarta lebih baik lagi," pungkas dia.
b
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AZF)
