Negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) tegas sepakat menentang kebijakan Amerika Serikat yang sepihak mengukuhkan Jerusalem sebagai ibu kota Israel. Sebanyak 57 negara Islam itu mengukuhkan Jerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina.
Begitu juga dengan sikap Uni Eropa yang tegas menolak pengakuan Jerusalem sebagai ibu kota Israel secara sepihak oleh Amerika. Mereka menganggap Amerika hanya memperkeruh konflik Israel-Palestina serta mengangkangi resolusi perdamaian dan solusi dua negara.
Amerika yang selama ini menjadi mediator konflik Israel-Palestina justru terkesan menjadi provokator. Ketika upaya perdamaian terus dilakukan untuk mencapai kesepakatan, Presiden Donald Trump menampar keras dengan kebijakan kontroversial, berat sebelah kepada Israel.
Amerika Serikat di bawah rezim Donald Trump tidak mendapatkan dukungan dari kekuatan besar dunia. Bahkan negara raksasa ekonomi dunia, Tiongkok, menegaskan dukungan mereka kepada Palestina. Trump, Amerika, juga Israel kini terkucilkan. Dukungan politik mayoritas dunia ini mestinya cukup untuk membuat Trump tidak memaksakan kebijakan konyolnya terkait dengan Jerusalem.
Berbagai argumentasi pun telah dilontarkan bahwa kebijakan itu hanya akan membahayakan kestabilan politik di Timur Tengah. Selama ini Jerusalem merupakan isu sentral dalam penyelesaian konflik Timur Tengah. Masyarakat dunia sepakat, salah mengambil sikap, akan mengobarkan konflik yang lebih hebat. Jelas bahwa perdamaian menjadi tanggung jawab masyarakat dunia.
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dituntut untuk mendengarkan aspirasi masyarakat dunia. PBB mesti berani menekan AS untuk membatalkan pemindahan kedutaan mereka ke Jerusalem. Upaya mewujudkan hal ini tentu perlu diimbangi dengan diplomasi yang gencar untuk memaksa Dewan Keamanan PBB menggelar pertemuan debat terbuka membahas situasi Palestina seperti diusulkan Presiden Joko Widodo dalam KTT OKI.
Deklarasi Istanbul hasil KTT Luar Biasa OKI belum cukup untuk membantu Palestina. Lobi-lobi di forum internasional perlu untuk meneguhkan eksistensi Palestina. Penting juga untuk mendesak PBB menggantikan peran AS sebagai mediator perundingan damai Palestina-Israel.
Pemerintahan Trump dinilai sudah bias dan memihak Israel sehingga sulit untuk diterima sebagai juru damai konflik yang tak kunjung usai tersebut. Sikap tegas harus cepat diambil. Jika hal ini terus dibiarkan berlarut, masyarakat dunia tidak akan berhenti memberikan dukungan kepada Palestina.
Gelombang protes akan terus berlanjut untuk menyadarkan AS agar tak membuat kebijakan yang mendukung penjajahan Israel di Palestina. Penetapan Jerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina merupakan perlawanan keras bukan saja dari OKI, melainkan juga dunia.
Semestinya ini membuat Trump menyadari bahwa kebijakannya memunculkan kebijakan tandingan. Bukan tidak mungkin saling menandingi Jerusalem sebagai ibu kota Israel dan Palestina itu bakal memicu perang tanding di antara kekuatan-kekuatan dunia. Kekhawatiran itu tak akan terjadi hanya jika Trump mengurungkan kebijakannya menjadikan Jerusalem sebagai ibu kota Israel.
