Pansus revisi UU Otsus Papua mulai bahas daftar inventaris masalah. Medcom.id/Anggi Tondi Martaon
Pansus revisi UU Otsus Papua mulai bahas daftar inventaris masalah. Medcom.id/Anggi Tondi Martaon

Revisi UU Otsus Papua Mengubah 18 Pasal

Nasional otonomi daerah Papua ruu daerah otonomi ruu dpr DPR RI otonomi khusus papua
Anggi Tondi Martaon • 12 Juli 2021 19:20
Jakarta: Panitia kerja (Panja) Panitia Khusus (Pansus) menyelesaikan penyusunan draf revisi Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua. Panja sepakat menambah jumlah pasal yang diubah dalam amendemen kedua tersebut di luar tiga ketentuan awal yang diajukan pemerintah.
 
"Secara utuh perubahan kedua yang dilakukan terhadap UU Nomor 21 Tahun 2001 mengakibatkan penambahan (pengubahan) 18 pasal baru," kata Ketua Panitia Kerja (Panja) Yan Permenas Manendas dalam rapat kerja (raker) pembahasan revisi UU Otsus Papua yang dilakukan secara virtual, Senin, 12 Juli 2021.
 
Pemerintah mengajukan pengubahan pasal 1, 34, dan 76. Pasal mengatur secara umum tujuan Otsus Papua.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Pasal 34 mengatur terkait pendapatan daerah di Papua. Serta pasal 76 mengatur tentang pemekaran wilayah.
 
Sedangkan pengubahan yang dilakukan di luar unsur pemerintah berjumlah 15 pasal. Yakni pasal 4 yang mengatur tentang kewenangan pemerintah daerah papua.
 
Lalu, pasal 5 mengatur unsur pemerintahan daerah di Papua, mulai dari provinsi hingga badan musyawarah kampung. Kemudian pasal 6 mengatur tentang Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP).
 
Dalam revisi ini, Panja Pansus revisi UU Otsus Papua dan pemerintah sepakat menambah satu pasal, yaitu 6a. Ketentuan tersebut mengatur tentang keberadaan Dewan Perwakilan Rakyat Kota/kabupaten (DPRK).
 
Sedangkan pasal 7 mengatur kewenangan DPRP. Selanjutnya pasal 11 secara khusus mengatur tentang susunan pemerintahan provinsi (pemprov) di Papua.
 
Baca: Pansus: Revisi UU Otsus Papua Jangan Berdasarkan Keinginan 'Jakarta'
 
Kemudian pasal 17 mengatur tentang masa jabatan gubernur dan wakil gubernur di Papua. Sedangkan pasal 20 mengatur tugas dan wewenang Majelis Rakyat Papua (MRP).
 
Selanjutnya pasal 36 mengatur pengalokasian anggaran di masing-masing provinsi Papua. Yakni, 35 persen untuk pendidikan, 25 persen belanja kesehatan dan perbaikan gizi, 30 persen pembangunan infrastruktur, dan 10 persen belanja bantuan dan pemberdayaan masyarakat adat.
 
 
  • Halaman :
  • 1
  • 2
Read All



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif