Wakil Ketua Pansus Revisi UU Otsus Papua Yan Permenas Mandenas. Foto: Medcom.id/Anggi Tondi Martaon
Wakil Ketua Pansus Revisi UU Otsus Papua Yan Permenas Mandenas. Foto: Medcom.id/Anggi Tondi Martaon

Pansus: Revisi UU Otsus Papua Jangan Berdasarkan Keinginan 'Jakarta'

Anggi Tondi Martaon • 05 Juli 2021 18:18
Jakarta: Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua dinilai perlu membuat ketentuan mengikat agar aspirasi masyarakat di 'Bumi Cenderawasih' didengar dengan baik. Hal itu harus dilakukan agar amendemen tidak hanya mengakomodasi keinginan pemerintah pusat.
 
"Regulasi yang kita atur harus memberikan proteksi terhadap orang Papua. Jangan sampai kita memberikan sesuatu berdasarkan keinginan 'Jakarta',' kata Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Revisi UU Otsus Papua Yan Permenas Mandenas dalam rapat kerja virtual, Senin, 5 Juli 2021.
 
Politikus Partai Gerindra itu menginginkan pemerintah tak hanya fokus pada pengubahan dua pasal di UU Otsus Papua. Pemnerintah juga harus menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Baca: Legislator Usulkan Pembahasan Revisi UU Otsus Papua Dilakukan di Luar DPR
 
Dia menegaskan perubahan pasal UU Otsus belum menjamin kesejahteraan masyarakat Papua. Pemerintah sejatinya mengajukan penambahan dana otsus 0,25 persen dalam revisi tersebut.
 
"Anggaran ini bukan solusi bagi masyarakat Papua kalau implementasi ke bawah tidak bisa diantarkan dan kita kawal dengan sebuah regulasi yang bisa menyentuh masyarakat langsung," ungkap dia.
 
Dia bersikeras agar jaminan implementasi di Papua tersebut dibentuk. Jika tidak, dia merasa malu sebagai legislator asal Papua tak bisa memberikan perbaikan besar pada beleid tersebut.
 
"Jujur saja bahwa kami yang berasal dari dapil (daerah pemilihan) Papua lebih terbebani. Lebih baik kami tidak membahas ini di sini ketimbang kami terlibat dan tidak bisa memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat di sana," ujar dia.
 
Hal senada disampaikan Wakil Ketua Pansus Revisi UU Otsus Papua Agung Widyantoro. Politikus Partai Golkar itu meminta pemerintah membuat ketentuan khusus menjamin implementasi revisi UU Otsus Papua berjalan baik sehingga semangat memajukan Papua tercapai.
 
"Minimal rumusan pasal yang bagaimana caranya mendekatkan keinginan warga Papua dengan niat baik pemerintah untuk bisa melakukan penyempurnaan terhadap UU yang sudah berjalan 20 tahun ini," ujar dia.

 
(OGI)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif