SK Kemenkumham akhiri dualisme kepengurusan DPP GMNI. Dok. Istimewa
SK Kemenkumham akhiri dualisme kepengurusan DPP GMNI. Dok. Istimewa

SK Kemenkumham Akhiri Kabar Dualisme Kepengurusan DPP GMNI

Nasional kemenkumham alumni gmni
Achmad Zulfikar Fazli • 16 September 2020 21:50
Jakarta: Kabar tentang adanya dualisme kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) telah berakhir. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah menerbitkan Surat Keputusan (SK) Nomor AHU-0000510.AH.01.08.TAHUN 2020 untuk kepengurusan di bawah pimpinan Arjuna Putra Aldino sebagai Ketua Umum DPP GMNI, dan M. Ageng Dendy Setiawan sebagai Sekretaris Jenderal DPP GMNI.
 
“Alhamdulilah SK Kemenkumham telah terbit. SK Kemenkumham bersifat final dan mengikat. Walau SK ini bukan tolak ukur perjuangan. Namun semoga dengan SK ini kami bisa melakukan kerja-kerja organisasi dan kaderisasi tanpa hambatan," ujar Arjuna, Jakarta, Rabu, 16 September 2020.
 
Arjuna dan Dendy terpilih menjadi Ketua Umum dan Sekjen DPP GMNI pada Kongres XXI GMNI di Ambon. Keduanya dipilih 81 cabang definitif, empat dewan pimpinan daerah definitif, enam cabang caretaker, dan empat dewan pimpinan daerah caretaker.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Namun, acara kongres tersebut sempat diwarnai keributan dan aksi pemukulan pada peserta sidang. Kekacauan tersebut akhirnya membuat Ketua Umum DPP GMNI 2017-2019, Robaytullah Kusuma Jaya, menggunakan hak prerogatifnya seperti yang tercantum dalam Pasal 9 Ayat 6 ART GMNI, untuk memindahkan tempat kongres di Hotel Amaris, Ambon.

 
  • Halaman :
  • 1
  • 2
Read All



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif