Ilustrasi (Foto:Metrotvnews.com/Medcom.id)
Ilustrasi (Foto:Metrotvnews.com/Medcom.id)

Kemendagri Jamin Hak Pilih Warga dalam Pilkada

Nasional Berita Kemendagri
Anggi Tondi Martaon • 26 Juni 2018 12:41
Jakarta: Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengeluarkan beberapa kebijakan untuk menyambut Pilkada Serentak 2018. Diharapkan, kebijakan ini dapat menyukseskan pesta demokrasi tingkat daerah tersebut.
 
Sekretaris Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil I Gede Suratha mengatakan, pihaknya telah menyerahkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal itu dilakukan untuk menjamin hak pilih warga pada Pilkada Serentak 2018.
 
"Selanjutnya dimanfaatkan untuk mewujudkan DPT. Telah diserahkan pada 27 November 2017, di Surabaya," kata Gede, dikutip laman kemendagri.go.id.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Gede juga menyebutkan, meski sudah menyerahkan DP4, pihaknya terus melakukan pendampingan. Dengan demikian, hak konstitusional warga negara yang memiliki hak pilih terjamin.
 
Gede menambahkan, Ditjen Dukcapil juga telah memberikan hak akses 200 ribu per hari/user ID kepada KPUD seluruh Indonesia. Hak akses bisa digunakan untuk melakukan verifikasi data pemilih jika ditemukan data yang meragukan.
 
Tidak hanya itu, Dirjen Dukcapil juga telah memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten atau Kota untuk tetap melakukan pelayanan saat pemungutan suara berlangsung. "Ini dalam rangka menjamin agar warga tak kehilangan hak pilihnya hanya karena belum merekam," ujarnya.
 
Selain itu, Gede juga menyampaikan bahwa pihaknya juga telah mengeluarkan Surat Keterangan (Suket). Suket diperuntukkan bagi warga yang tidak memiliki KTP-el, namun sudah merekam data mereka di Dinas Dukcapil.
 
"Ini sesuai dengan pedoman surat Dirjen Dukcapil Nomor 471.13/6398/Dukcapil tanggal 6 April 2018," tutur Gede.
 
Untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, Gede menyebutkan bahwa pihaknya telah menerterbitkan Permendagri Nomor 19 tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan. Regulasi tersebut sebagai bentuk tindak lanjut perintah Presiden Jokowi.
 
"Kami juga telah memerintahkan Dinas Kependudukan di kabupaten atau kota agar aktif menjalin koordinasi dengan KPUD. Beberapa hal yang dapat dilakukan antara lain berperan dalam desk pemungutan suara atau call center," katanya.
 
KPUD, kata Gede, juga diberikan fasilitas melakukan pengecekan terhadap NIK dan keaslian e-KTP melalui akses data kependudukan. Dengan begitu, KPUD bisa melakukan pengecekan secara mandiri melalui username dan password yang telah diberikan Dirjen Kependudukan.
 
Menurut Gede, Ditjen Dukcapil telah memberikan username dan password kepada 514 KPU di kabupaten atau kota. Username dan password diserahkan melalui KPU Pusat. Koordinasi juga terus diperkuat.
 
"Kami telah melakukan koordinasi dengan KPUD untuk menyerahkan nomor handphone person in charge KPUD yang digunakan untuk melakukan pengecekan NIK via handphone," ujar dia.
 
Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Bahtiar menambahka, berbagai upaya dan langkah yang dilakukan Ditjen Dukcapil dan jajarannya adalah sebagai bentuk nyata dukungan Kemendagri kepada penyelenggara pemilu. Kemendagri sangat berkomitmen mewujudkan Pilkada yang sukses dan bermartabat.
 
"Salah satunya adalah ikut menjamin hak konstitusional warga negara agar bisa memilih pada Pilkada serentak 2018. Kami all out dukung penyelenggara pemilu," kata dia.
 

(ROS)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif