Bawaslu Diingatkan Jangan Kompromi dengan Kejahatan Demokrasi

Anggi Tondi Martaon 26 Juni 2018 14:35 WIB
Berita Kemendagri
Bawaslu Diingatkan Jangan Kompromi dengan Kejahatan Demokrasi
Bawaslu menggelar konferensi pers mengenai sejumlah potensi kerawan di TPS menjelang pelaksanaan Pilkada 2018 di 171 daerah (Foto:MI/Rommy Pujianto)
Jakarta: Analis hukum pemilu Benny Sabdo meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tidak berkompromi terhadap berbagai bentuk kejahatan demokrasi. Sebab, dapat merusak niat baik sistem demokrasi yang dianut Indonesia.

"Dalam mewujudkan keadilan pemilu, Bawaslu memiliki peran kunci. Supaya tidak disebut macan kertas, segala kewenangan yang diberikan oleh undang-undang harus diwujudkan secara konkret,” kata Benny, dikutip laman Kemendagri.go.id.

Benny menyebutkan, Bawaslu menjadi kunci agar pilkada yang digelar berjalan jujur dan adil. Bawaslu atau Panwas harus berani menindak segala macam bentuk pelanggaran yang ditemukan.


"Meski berisiko, jangan pernah berkompromi terhadap pelaku kejahatan demokrasi,” ucapnya.

Benny mengatakan, ada berbagai macam tindakan menyimpang yang dilakukan pada penyelenggaraan pilkada, di antaranya politik uang, problematika daftar pemilih, mobilisasi pemilih, intimidasi pemilih, dan penyalahgunaan formulir C6 (surat pemberitahuan memilih).

"Bahkan, ditemukan transaksi jual beli suara di tingkat penyelenggara pilkada," ucap dia.

Oleh karena itu, kewaspadaan harus ditingkatkan. Bawaslu harus dapat melakukan pencegahan terhadap segala problematika yang dapat merusak pilkada.

"Lakukan sosialisasi kepada peserta pilkada dan masyarakat supaya tidak melakukan pelanggaran. Juga berkoordinasi dengan jajaran KPU untuk mencegah berbagai potensi pelanggaran pada hari pemungutan suara, 27 Juni 2018,” ujar alumni Program Pascasajarna Fakultas Hukum Universitas Indonesia itu.



(ROS)