Jakarta: Pendidikan bela negara di kampus memang diperlukan. Namun, bela negara yang diberikan bukan dalam bentuk pendidikan militer.
Anggota Komisi I DPR Sukamta mengatakan pada dasarnya bela negara terdiri atas beberapa bentuk. Mulai pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar militer sebagai calon komponen cadangan, pengabdian sebagai anggota TNI, atau pengabdian sesuai profesi.
"Pendidikan kewarganegaraan ini berbentuk Pendidikan Kesadaran Bela Negara (PKBN) yang dapat dilakukan dalam lingkup dunia pendidikan, masyarakat, dan dunia pekerjaan," kata Sukamta, Rabu, 19 Agustus 2020.
Menurut dia, pendidikan militer hanya wajib bagi warga yang lulus seleksi awal komponen cadangan. Bahkan untuk mendaftar menjadi komponen cadangan sifatnya sukarela.
"Pemaksaan di sini bisa berpotensi melanggar hak asasi manusia," ujar dia.
Sukamta menyebut Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (PSDN) mengatue soal komponen pendukung dan komponen cadangan. Pada pasal 17 disebutkan komponen pendukung bersifat sukarela.
Baca: Kemhan Disarankan Menunda Program Komponen Cadangan
Pasal 28 mengatur komponen cadangan juga bersifat sukarela. "Artinya, tidak ada wajib militer di sini. Bagi perguruan tinggi dipersilakan untuk menyelenggarakan PKBN atau tidak," ucapnya.
Dia mengatakan kampus bisa menyelenggaran ini dengan menghidupkan kembali mata kuliah pendidikan kewarganegaraan yang dimodifikasi. Salah satunya, tidak hanya dengan teori tatap muka di kelas.
"Dimodifikasi dengan pendidikan outdoor misalnya, tapi juga bukan berbentuk pendidikan militer karena bukan dilakukan dalam rangka mencetak para kombatan," kata Sukamta.
Dia menjelaskan ancaman bagi negara sekarang tidak hanya ancaman militer, tapi juga ancaman ekonomi, ideologi, wabah penyakit, dan siber. Program bela negara tidak selalu dilakukan untuk mencetak para kombatan, tapi juga untuk melahirkan generasi bangsa yang tangguh yang siap bela negara dengan bidang keahliannya masing-masing.
"Yang penting di sini tujuan kita adalah menumbuhkan kesadaran mahasiswa untuk hidup berbangsa dan bernegara serta menanamkan nilai-nilai dasar bela negara yang meliputi cinta tanah air," tegas dia.
Jakarta: Pendidikan bela negara di kampus memang diperlukan. Namun,
bela negara yang diberikan bukan dalam bentuk pendidikan militer.
Anggota Komisi I DPR Sukamta mengatakan pada dasarnya bela negara terdiri atas beberapa bentuk. Mulai pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar militer sebagai calon komponen cadangan, pengabdian sebagai anggota TNI, atau pengabdian sesuai profesi.
"Pendidikan kewarganegaraan ini berbentuk Pendidikan Kesadaran Bela Negara (PKBN) yang dapat dilakukan dalam lingkup dunia pendidikan, masyarakat, dan dunia pekerjaan," kata Sukamta, Rabu, 19 Agustus 2020.
Menurut dia,
pendidikan militer hanya wajib bagi warga yang lulus seleksi awal komponen cadangan. Bahkan untuk mendaftar menjadi komponen cadangan sifatnya sukarela.
"Pemaksaan di sini bisa berpotensi melanggar hak asasi manusia," ujar dia.
Sukamta menyebut Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (PSDN) mengatue soal komponen pendukung dan komponen cadangan. Pada pasal 17 disebutkan komponen pendukung bersifat sukarela.
Baca:
Kemhan Disarankan Menunda Program Komponen Cadangan
