Jakarta: Digitalisasi televisi atau Analog Switch Off (ASO) berpotensi memberi pemasukan Rp170 triliun bagi Indonesia. Namun, proses migrasi digital televisi melewati jalan terjal dan harus dikawal bersama.
"Manfaat konkret ketika melakukan ASO, ada digital dividen sekitar Rp170 triliun per tahun. Itu luar biasa ," kata anggota Komisi I DPR Willy Aditya dalam diskusi virtual di Jakarta, Rabu, 26 Agustus 2020.
Pemerintah sudah mewacanakan ASO pada 2015. Pemerintah bahkan telah berinvestasi banyak untuk percepatan transformasi digital dengan Palapa Ring.
Baca: Migrasi Penyiaran Terjegal Tiga Industri Media
Sayangnya, kata Willy, ASO terhambat kepentingan beberapa korporasi benalu. Mereka disebut mengulur ASO lantaran takut bisnisnya terusik.
“Jangan sampai korporasi lebih berkuasa dari negara. Kita tidak mau itu dan harus menunjukkan political will,” tegas politikus Partai NasDem itu.
Willy mengajak masyarakat ikut mengawal digitalisasi televisi. Menurut dia, masyarakat belum sepenuhnya paham soal hak publik mendapat siaran yang layak.
Hak publik tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Beleid itu menegaskan masyarakat harus mendapat manfaat seluas-luasnya dari frekuensi televisi.
"Masyarakat harus disadarkan soal ini karena bagian dari hak publik. Betul-betul kita harus perjuangkan dan kawal proses ini," tutur dia.
Baca: Keterlambatan Migrasi Penyiaran Berdampak ke Negara Tetangga
Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat menyayangkan hambatan ASO. Sebab, kata dia, masyarakat seolah dibohongi.
“Masyarakat membeli televisi digital, seharusnya kualitasnya digital. Tapi yang ditonton masih analog,” ucap perempuan yang disapa Rerie itu.
Jakarta:
Digitalisasi televisi atau Analog Switch Off (ASO) berpotensi memberi pemasukan Rp170 triliun bagi Indonesia. Namun, proses migrasi digital televisi melewati jalan terjal dan harus dikawal bersama.
"Manfaat konkret ketika melakukan ASO, ada digital dividen sekitar Rp170 triliun per tahun. Itu luar biasa ," kata anggota Komisi I DPR Willy Aditya dalam diskusi virtual di Jakarta, Rabu, 26 Agustus 2020.
Pemerintah sudah mewacanakan ASO pada 2015. Pemerintah bahkan telah berinvestasi banyak untuk percepatan transformasi digital dengan Palapa Ring.
Baca:
Migrasi Penyiaran Terjegal Tiga Industri Media
Sayangnya, kata Willy, ASO terhambat kepentingan beberapa korporasi benalu. Mereka disebut mengulur ASO lantaran takut bisnisnya terusik.
“Jangan sampai korporasi lebih berkuasa dari negara. Kita tidak mau itu dan harus menunjukkan political will,” tegas politikus Partai NasDem itu.
