Ilustrasi: Medcom.id
Ilustrasi: Medcom.id

Polemik RUU Salah Ketik

Nasional Omnibus Law Rangkuman Nasional
Yogi Bayu Aji • 19 Februari 2020 23:18
Jakarta:Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) menjadi polemik di masyarakat. Salah satu sumber perdebatan yakni Pasal 170 omnibus law itu.
 
Pasal 170 berbunyi, "Dalam rangka percepatan pelaksanaan kebijakan strategis cipta kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), berdasarkan Undang-Undang ini Pemerintah Pusat berwenang mengubah ketentuan dalam Undang-Undang ini dan/atau mengubah ketentuan dalam Undang-Undang yang tidak diubah dalam Undang-Undang ini." Aturan itu mengindikasikan presiden berwenang mengubah UU tanpa melalui DPR.
 
Anggota Komisi II DPR Fraksi Gerindra Sodik Mujahid mengkritik pasal ini. Dia ingin keberadaan pasal ini dikaji kembali. Pasal itu dinilai menabrak kaidah hukum.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Kita pahami semangat pemerintah, Presiden (Joko Widodo) untuk melakukan simplifikasi masalah lapangan kerja tapi tetap saja prinsip-prinsip, ketentuan-ketentuan, hierarki regulasi," kata Sodik di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 17 Februari 2020.
 
Menurut Sodik, perubahan UU tidak bisa dilakukan hanya dengan keputusan presiden. Perubahan UU harus atas persetujuan DPR dan MPR.
 
"Undang-undang dibuat (bersama) DPR jangan sampai tiba-tiba dibatalkan oleh presiden, oleh pemerintah," ujar Sodik.
 
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly menjelaskan ada kesalahan ketik pada Pasal 170. Dia menyebut yang dimaksud dalam pasal itu mengubah perundang-undangan, bukan undang-undang.
 
"Sudah saya jelaskan, perda (peraturan daerah) dicabut dengan peraturan pemerintah (PP)," kata Yasonna di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin, 17 Februari 2020.
 
Menurut dia, peraturan di bawah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang di atasnya. Bila bertentangan, aturan akan dicabut melalui eksekutif.
 
"Kalau dulu Kemendagri (Kementerian Dalam Menteri) membuatexecutive reviewkemudian melalui keputusan mendagri (menteri dalam negeri) dibatalin, tidak bisa," tutur dia.
 
Pemerintah menolak menarik draf RUU itu. Yasonna membiarkan naskah direvisi anggota DPR.
 
"Teknis. Jadi melihat segala sesuatu harus tidak mungkinlah sekonyol itu," kata dia.
 
Kesalahan dalam RUU yang sudah ditunggu publik ini pun mendapatkan beragam respons. Ada pihak yang memaklumi kesalahan ini, ada pula yang menyangsikan.
 
Polemik RUU Salah Ketik
Menkumham Yasonna Laoly. Foto: Medcom.id/M Sholahadhin Azhar

1. Manusiawi

Kesalahan ketik dalam RUU Cipta Kerja masih dianggapmanusiawi. Pasalnya, rancangan aturan itu mencakup banyak pasal dengan waktu penyusunan yang sedikit.
 
"Kan (yang)ngerjainmasih manusia, bukan mesin sehinggahuman erroritu bisa saja terjadi," kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 18 Februari 2020.
 
Politikus Partai Gerindra itu menyebut aturan masih bisa diperbaiki. Aturan masih berbentuk draf dan akan melalui proses pembahasan.
 
Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi Agtas juga tak mempermasalahkan kesalahan ketik itu. Dia memastikan kesalahan pengetikan bakal menjadi perhatian di pembahasan.
 
"Tentu menjadi atensi bagi teman-teman di DPR kalau pasal itu tidak benar. Jadi enggak ada masalah. Biasa," kata Supratman.
 
Legislator PDI Perjuangan Rahmad Handoyo berharap masalah ini tak dipolitisasi. Dia memastikan kasus salah ketik pasal di RUU Cipta Kerja bakal dikomunikasikan ke pemerintah.

2. Harus dihapus

Anggota Fraksi Demokrat di DPR Didi Irawadi ingin Pasal 170 RUU Cipta Kerjadihapus. Butir aturan itu dinilai berpotensi menabrak konstitusi.
 
"Jangan paksakan usulan yang salah fatal," kata Didi di Jakarta, Rabu, 19 Februari 2020.
 
Didi tak bisa menerima alasan salah ketik dari pemerintah. Eksekutif diduga sengaja memasukkan pasal yang membuat sebuah UU bisa dihapus hanya melalui PP.
 
Pemerintah diminta tidak mencari-cari alasan terkait polemik yang muncul akibat usulan butir aturan itu. Pasalnya, poin yang dibahas dalam aturan itu substantif.
 
"Jadicleardan jelas itulah keinginan sesungguhnya pemerintah sebagaimana yang tertuang dalam RUU Cipta Kerja tersebut," sebut dia.
 
Pemerintah juga disarankan merumuskan ulang RUU Cipta Kerja. Banyak aturan kontroversial dalam draf RUU dengan konsep omnibus law itu.
 
"Jika ini (perbaikan) dilakukan jauh lebih elok dan terhormat," ujar dia.
 
Polemik RUU Salah Ketik
Pemerintah diwakili Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyerahkan draf RUU Cipta Kerja kepada Ketua DPR Puan Maharani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 12 Februari 2020. Foto: MI/Susanto

3. Tarik draf

Presiden Joko Widodo dimintamenarik drafRUU Cipta Kerja yang sudah diserahkan ke DPR. Hal ini menjadi buntut pengakuan pemerintah adanya salah ketik di Pasal 170.
 
"Jadi, tidak boleh ada alasan salah ketik, tidak ada alasan tidak pernah baca," kata legislator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Maman Imanulhaq di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, 19 Februari 2020.
 
Anggota Dewan Syuro PKB itu menyarankan Jokowi mengambil alih koordinasi penyusunan draf RUU Cipta Kerja. Dengan begitu, Kepala Negara bisa mengetahui secara utuh rancangan aturan yang akan dibahas di DPR.
 
"Jangan sampai Presiden juga merasa kecolongan dan tidak tahu," kata anggota Komisi VIII DPR itu.
 
Maman menilai keberadaan Pasal 170 yang menjadi polemik membuktikan lemahnya koordinasi pemerintah. Dia menyoroti ada menteri yang mengaku tidak mengetahui butir aturan yang tertulis.
 
"Itu sesuatu yang sangat aneh," ungkap dia.
 
Bagi Maman, sudah waktunya rancangan ditarik dan ditinjau kembali. Presiden harus memantau langsung penyusunan agar tidak lagi menuai polemik.
 
"Karena kita tidak ingin nanti setelah ada reaksi dari masyarakat, terutama ada beberapa tenaga kerja ya soal buruh," ujar dia.

4. Kesalahan mustahil

Alasan pemerintahsalah ketikPasal 170 RUU Cipta Kerja dianggap tidak bisa diterima. Hal ini mengingat pasal itu sangat konstruktif.
 
Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengungkapkan kesalahan ketik biasanya terjadi pada satu atau dua kata. Dia mencontohkan kata 'ada' menjadi 'tidak ada'.
 
"Tetapi (Pasal 170) dalam satu kalimat, apalagi ada dua ayat, itu tidak salah ketik, " kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 19 Februari 2020.
 
Arsul menyebut Pasal 170 menyalahi berbagai ketentuan. Salah satu aturan yang dilanggar yakni UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan.
 
UU itu menyebut definisi peraturan pemerintah dibuat dalam rangka melaksanakan ketentuan UU. Namun, Pasal 170 draf RUU Cipta Kerja menyebut PP bisa mengubah undang-undang.
 
"Berarti menabrak definisi PP itu sendiri," jelas dia.
 
Wakil Ketua MPR itu menuturkan Pasal 170 juga tidak sesuai dengan sistem ketatanegaraan. Aturan membuat DPR di bawah pemerintah, khususnya presiden.
 
Dia menilai pemerintah ingin cepat membahas RUU atau revisi UU, seperti terkait masa respons RUU yang diajukan pemerintah dan DPR. UU Nomor 12 Tahun 2011 mengatur masa respons usulan aturan baru selama 60 hari, yang dianggap terlalu lama.
 
"Di situ (RUU Cipta Kerja) dikasih saja ketentuan khusus soal itu. Jadi, misal satu minggu harus ini (direspons) bukan dengan mengubah satu ketentuan undang-undang dengan PP," papar dia.
 

(OGI)

LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif